ISLAMIC ACCOUNTING

ABSTRAKSI REDESAIN EKONOMI ISLAM INDONESIA

2009-12-21T11:05:00.002+07:00

ABSTRAKSI

REDESAIN OUTLOOK EKONOMI SYARIAH INDONESIA

Oleh: Aji Dedi Mulawarman

Staf Pengajar Program Doktor Ilmu Akuntansi FE Universitas Brawijaya

Akhir tahun seperti ini biasanya banyak bertebaran seminar, pertemuan, diskusi panel dan tulisan-tulisan berkenaan dengan outlook ekonomi Indonesia tahun mendatang. Tidak ketinggalan ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Penulis merasa para pengamat dan predictor ekonomi Islam/Syariah menggunakanPositivistic Mapping, yang terlalu berorientasi pendekatan matematis dan kuantitatif, serta outward looking.Positivistic Mapping mengedepankan model: to explain and to predict. Perkembangan ekonomi Islam yang dipakai Positivistic Mapping sebagai tolok ukur seperti desain blue print “top-down”, prospek-kendala kronologis, struktural kelembagaan, pertumbuhan linier, dan lebih banyak pendekatan proyeksi statistik.

POSITIVE MAPPING

Positivistic Mapping melihat desain ekonomi Islam Indonesia selalu dikerangka dalam kronologi waktu dengan pencapaian-pencapaian linier dan tumbuh, meningkat dan semuanya diarahkan pada logika umum ekonomi yaitu pertumbuhan/growth, keuntungan dan ekuitas para penggiatnya. Kalaupun ada yang namanya tujuan kesejahteraan itupun kelihatannya tidak berbeda dengan ekonomi konvensional. Pemikiran Ekonomi Kapitalis, Sosialis, Lingkungan atau Ekonomi Baru selalu mendiskusikan alternatif dari dua kata magis Kesejahteraan dan Keadilan menuju Ekonomi Berhati Nurani (Michael Dua 2008). Tidak ada di dunia ini yang mengatakan ekonomi itu tidak bertujuan pada kesejahteraan. Dan itu pula yang kemudian dikritik bahwa ekonomi kesejahteraan Barat hanyalah kesejahteraan bersifat pertumbuhan dan linieritas serta mekanistis. Pemikiran Ekonomi Baru ala Tony Fritjof Capra atau Danah Zohar dan Ian Marshall kemudian mendekati Ekonomi dalam koridor Spiritualitas yang memberi jiwa bagi kepentingan diri-sosial-alam.

CONSTRUCTIVE MAPPING

Ma’rifat Ekonomi Islam tidak hanya melakukan pendekatan seperti Positivistic Mapping, yaitu melakukan interkoneksi model ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam tradisional kemudian dilakukan reinterpretasi ulang berdasarkan landasan normative Islam, yaitu Tawhid. Pendekatan positivistic model seperti itu sangat top-down dan tidak membumi. Ma’rifat Ekonomi Islam menggunakan Constructive Mapping, yaitu mengintegrasikan tiga komponen model ekonomi Islam tradisional, model ekonomi konvensional disertai dengan pendekatan empiris interaksi sosiologis masyarakat Muslim yang bersifat bottom-up sekaligus top-down. Berdasarkan integrasi tiga komponen tersebut dilakukan reinterpretasi ekonomi Islam berdasarkan landasan normative Islam, yaitu Tawhid.

Desain blue print dan positioning Ekonomi Islam saat ini (source dari Positivistic Mapping) memang tidak serta merta ditolak dan dihapus. Desain yang “positivistic” seperti itu” dan sudah ada perlu digunakan dan tetap dijadikan salah satu pijakan. Tetapi itu hanyalah salah satu dari desain ekonomi Islam yang di sini disebut Constructive Mapping. Disamping melakukan Positivistic Mapping, diperlukan kajian Non-Positivisticseperti poststrukturalis, fenomenologis dan antropologis, serta genealogis bagi ekonomi Islam. Sinergi diperlukan untuk titik temu ide dan metafisika dalam bentuk aksi “New Blue Print”. Agenda beberapa tahun ke depan adalah merancang pemberdayaan mikro tanpa meninggalkan pengembangan makro ekonomi. Artinya, saatnya memikirkan lebih konkrit mekanisme yang menyentuh langsung pada sektor riil. Seperti, menemukan formulasi mikro ekonomi berasas mashlaha untuk semua, menggali dan mengangkat kearifan lokal berekonomi, sinergi mikro dan makro ekonomi atas dasar kepentingan ekonomi, sosial, lingkungan, serta pengembangan teknis alternatif konsep pembiayaan, seperti salaf atau qardh yang memang secara tradisional fiqh-nya dekat sistem pinjaman/pembiayaan, maupun pengembangan sistem muzara’ah dan musaqah yang memang dekat dengan realitas masyarakat Indonesia, yaitu PERTANIAN.

SIMPOSIUM NASIONAL PENDIDIKAN DASAR ISLAM

2009-10-24T16:32:00.003+07:00

PEMILU BIKIN KEIMANAN RASA BABI?: SIMULAKRUM KYAI DAN MUSLIM

2009-04-12T07:38:00.000+07:00

PEMILU BIKIN KEIMANAN RASA BABI?: SIMULAKRUM KYAI DAN MUSLIM

Aji Dedi Mulawarman

PENGANTAR 

Pengalaman penulis mengikuti pemilu 2009 meski bukan sebagai caleg, akhirnya mendapatkan frustrasi masa depan politik yang menyedihkan. Kesimpulan penulis bahwa realitas politik kita memang sekuler terbukti. Islam sudah jadi simulakrum pikiran dan perbuatan. Simulakrum seperti dijelaskan oleh Baudrillard sebagai kenyataan yang ada di dunia ini adalah kenyataan yang tak terdefinisi lagi. Realitas yang ada adalah bentuk2 simulasi tak konkrit. Donald duck misalnya, merupakan simulasi dari bebek, padahal kita tahu donald duck bukanlah bebek, tapi simulasi kartun berbentuk bebek. Donald duck tidak pernah ada di realitas, hanya ada di media televisi, video maupun komik DIsney. Jadi, kalau bisa kita metaforakan, keislaman dalam pemilu sekarang ini, seorang caleg yang kebetulan kyai sekarang ini bukanlah kyai yang pernah ada dalam sejarah. Kyai atau Muslim sekarang dalam konteks Pemilu telah berubah menjadi Donald duck - Donald duck baru, simulasi-simulasi baru orang-orang Islam dalam perpolitikan Indonesia.

POLITIK KYAI DAN MUSLIM SEBELUM ERA REFORMASI

Perbedaan mencolok politik Islam dari politikus muslim dan para kyai di Indonesia tahun 2009 dan pemilu "80-an ke bawah dapat dilihat dari kepentingan politikus dan masyarakatnya. Ketika tahun 1980-an masyarakat mendapatkan pressure politik era Orde Baru, penguatan orientasi "guyub" masyarakat yang diwakili oleh para politikus menjadi kentara. Politikus saat itu adalah bagian dari perjuangan mempertahankan prinsip, mempertahankan eksistensi Islam dan perjuangan menegakkan "izzul Islam wal Muslimin" sebagai keseluruhan pandangan hidup termasuk dalam bidang politik. Di era itu jelas sekali sosok manusia kyai dan politikus muslim sebagai representasi politik Islam. Perlawanan yang dilakukan adalah bebas dari tekanan kekuatan politik orde baru yang mencengkeram kebebasan politik masyarakat Indonesia. Uang bukan didapatkan dari politikus untuk menyebarkan "bisyaroh" kepada masyarakat. Tetapi "shadaqah" dari masyarakat bertebaran untuk mendukung keterwakilan masyarakat Muslim di panggung politik. Masyarakat berlomba-lomba menyumbangkan rejeki yang didapatkannya untuk mendukung wakil-wakilnya untuk menyuarakan aspirasi "yang terbungkam" oleh kekuasaan otoriter. Jadi "bisyaroh" jelas-jelas tidak berfungsi sebagai dana perjuangan. Bahkan para kyai yang masih idealis akan melakukan "shadaqah berjamaah".

Berbeda dengan para kyai di partai represif memang memiliki pointers "terselubung" yang memanfaatkan politik untuk kepentingan ketentraman "bashiro" komunitasnya.Dalam hal ini memang dimungkinkan orientasi politik kyai tidak menempatkan dirinya pada posisi yang ambigu. Saya rasa strategi politik yang diambil adalah untuk mengamankan kepentingan "Jam'iyyah" agar tak tersudut bahkan tergeser sebagai akibat lanjutan serangan kaum nasionalis atas "Idealisme Jam'iyyah" yang berani berseberangan dengan kekuatan otoriter saat itu. Prinsipnya adalah Islam sebagai "ummatan wasathan" harus tetap nampak dalam situasi politik saat itu.

POLITIK KYAI DAN MUSLIM DI ERA REFORMASI

Kondisi era sebelum Reformasi menjadi terbalik dan bahkan ambigu ketika Reformasi menjadi pilihan masyarakat Indonesia. Keran demokrasi begitu hiruk pikuk melanda hampir seluruh kepentingan masyarakat saat ini. Termasuk di dalamnya adalah politik Muslim dan para Kyai. Ambiguitas tersebut kemudian mengembangkan "varietas politik" baru yang belum pernah ada dalam sejarah perpolitikan Muslim Indonesia. Ambiguitas menjadi Simulakrum-simulakrum baru Kyai dan Muslim Indonesia. Sekarang sudah tidak ada lagi politik "perlawanan" sebenarnya. Politik "perlawanan" sekarang telah berubah wujud menjadi rivalitas dan oposisi politik yang masuk dalam koridor ilmu politik modern.

Tak ketinggalan para kyai dan politikus Muslim telah berubah wujud menjadi pembawa bendera politik era "neoliberalisme" yang bebas dan tak tersekat dalam bentuk perlawanan ideologis. Perlawanan ideologis menjadi "simbol" atau "sign" baru. Sign Simulakra Politik Muslim Indonesia baru. Para Kyai dan politikus Indonesia akan terlegitimasi secara politis apabila mereka dapat menyediakan dan menggerakkan emosi para kader partai sehingga mesin partai berjalan normal. Uang dalam koridor politik modern memang sebagai salah satu syarat mutlak. Seperti diketahui, kemenangan politik dalam "koridor politik modern" diukur dari keluasan jaringan, kemampuan politikus dalam mengemas ide untuk kepentingan rakyat, dan yang paling penting semuanya harus di-"drive" oleh dana yang cukup (baca: uang).

Jadi, kalau logika uang adala sebagai salah satu motor penting politik modern, maka tidak ada lagi keikhlasan politik, yang ada adalah bagaimana para politikus Muslim dan para Kyai memberi "bisyaroh" kepada para konstituen dan simpatisannya demi suara kemenangan partai politik peserta pemilu. Tidak ada lagi dikotomi politikus Muslim dan Kyai "Idealis" dan "Strategis". Politikus Muslim dan Kyai bisa berada di mana-mana dan kemana-mana sesuai dengan kepentingan yang terjalin berkelindan antara partai, masyarakat dan calegnya. Hilanglah suasana idealis yang diwujudkan dalam bentuk "shadaqah" simpatisan ataupun konstituen untuk mendukung partai yang memperjuangkan "izzul Islam wal Muslimin". Yang ada tinggallah bagaiman para politikus Muslim dan Kyai Politik bisa menyediakan "bisyaroh" masa sosialisasi, masa kampanye, bahkan sampai masa tenang (yang kemudian jadi wadah efektif melakukan gelontoran uang "bisyaroh" untuk kepentingan masyarakat). Kyai sudah tidak malu-malu lagi untuk menyeberang dari partai yang dulunya "sangat pragmatis nasionalistik" ke partai yang "idealis" karena segalanya sudah berubah. Partai tidak lagi merepresntasikan kepentingan masyarakatnya, tetapi partai dibuat untuk menyalurkan sumbatan aspirasi elitis dan kemudian menggunakan kekuatan jaringan mereka untuk mendapatkan posisi/kursi politik di dewan perwakilan rakyat (baik daerah, propinsi sampai pusat).

Yang kasihan adalah politikus idealis, jadi bahan fitnah dan cemoohan, ketika mereka tidak mau meskipun sebenarnya sanggup untuk melakukan "money politik model bisyaroh" di masa kampanye sampai masa tenang yang biasanya disebut "serangan fajar". Para politikus dan kyai idealis seperti itu sebenarnya juga mendapatkan dukungan luas, tetapi menjadi bulan-bulanan ketika para politikus "kutu loncat" dan "pragmatis" Muslim atau bahkan Kyai Politik melakukan fitnah tidak dewasa dan melakukan "money politics".

PENUTUP

Karena sudah tidak jelas lagi mana yang minyak samin dan mana minyak babi, maka yang terjadi kemudian baik politikus Muslim dan Kyai Politik melakukan praktik "dagang babi" yang jelas-jelas dianggap halal asal tetap dalam koridor tujuan akhirnya, menguasai "parlemen" untuk berjuang atas nama Islam. Jadi apakah yang kita dukung itu politikus Muslim dan Kyai Politikus Simulakrum atau politikus Muslim dan Kyai Politik yang masih mengedapankan idealisme untuk membangkitkan perjuangan "izzul Islam wal Muslimin"?

Jadi, ketika kyai dan politikus muslim yang "haus" kekuasaan masih ingin dipilih dari hasil "bisyaroh untuk masyarakat" dan menanggalkan "bashiro"-nya, maka hancurlah dunia politik Islam yang diidamkan. wallahu'a'lam

Itulah Simulakrum Keimanan Politik..

LAUNCHING LEMBAGA THINK TANK EKONOMI ISLAM (CISFED) DAN BUKU AKUNTANSI SYARIAH

2009-02-06T15:17:00.000+07:00

CISFED

Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and development

Bismillahirrahmaanirrahim.

Mengundang Bapak/Ibu/Saudara:

Launching perdana CISFED

Insya Allah tanggal 11 Pebruari 2009

Pukul 10.00 - 13.00 WIB

Bertempat di Financial Club Jakarta,

Multi Function Room, Gedung Graha Niaga,

Jalan Jendral Sudirman Kav. 58 Jakarta.

Sekaligus dilakukan launching buku kedua dari Executive Director, Dr. Aji Dedi Mulawarman, yang berjudul:

AKUNTANSI SYARIAH: TEORI, KONSEP DAN LAPORAN KEUANGAN

(Gratis Buku bagi yang hadir).

ABOUT

CISFED is a Jakarta based think tank focusing on Islamic studies in finance, economics, and development. It aims to offer alternative thoughts integrating faith and science, particularly social sciences, in the above disciplines, reviving Islamic intellectual traditions in the modern world.

CISFED believes that mankind, be it in the developing or developed countries, is in need of an alternative paradigm of development, a paradigm that is more ethical, human, and just.

CISFED will produce high-quality Islamic policy research, publication, discussion, and other related activities that can provide innovative and practical policy recommendations for decision makers.

CISFED is committed to contribute in strengthening the awareness and understanding of the people on Islamic approaches in finance, economics, and development, creating references for policy makers to produce policies that can foster the economic and social welfare of the people.

Founded by young Muslim scholars and professionals from various disciplines and backgrounds, the CISFED has strength in combining classical and modern Islamic methodologies to produce high quality policy research and recommendation.

The FOUNDER

Farouk Abdullah Alwyni, CHAIRMAN

Mr. Alwyni currently is a Chairman of CISFED. He is an Islamic finance practitioner with international experience, spending eight years in a variety of professional activities at the Jeddah-based Islamic Development Bank Headquarters in Jeddah, Saudi Arabia. Currently, he is the Director of PT. Al-Ijarah Indonesia Finance, the first Joint-Venture Islamic Multi-Finance in Indonesia. He obtained his MA degree in economics from New York University, USA and MBA degree in International Banking & Finance from Birmingham Business School, the University of Birmingham, UK. He has published a number of articles related to finance, economics, development, and politics.

Aji Dedi Mulawarman, EXECUTIVE DIRECTOR

Mr. Mulawarman currently is an Executive Director of CISFED and a lecturer in the graduate program in economics at the University of Brawijaya, Malang. He obtained his Ph.D in accounting from the faculty of economics at the same university. He won for three times in a row a prestigious national award in the writing of accountancy. He combines his time for social as well as business activity. Running his own several businesses, including developing an International Islamic School of Bani Hasyim in Malang, East Java.

Masyudi Muqorobin, DIRECTOR

Mr. Muqorobin currently is a director of CISFED and the Head of the program of Economics in the University of Muhammadiyah Yogyakarta. He obtained his Ph. D. in Islamic Economics from the International Islamic University Malaysia. His activity includes lecturing in a number of universities, researching in islamic economics, and facilitating workshop and dialogue on Islamic economics and finance domestically as well as internationally.

Saat Suharto, DIRECTOR

Mr. Suharto currently is a director of CISFED and the CEO of a Jakarta-based PT. BMT Holding, a growing Islamic venture capital company. Formerly is a president director of BMT Center, an association of hundreds of Indonesia’s BMT Islamic micro finance business. He is also the Chairman of TAMZIS, a micro-financing company. His long experience in developing micro-finance business in Indonesia has inspired several parties to have more attention in islamic micro business in Indonesia.

Yusuf Hidayat, DIRECTOR

Mr. Hidayat currently is a director of CISFED and lecturer at the University of Al- Azhar Indonesia. Formerly is a student activist, he was the President of the Central Board of the Islamic Association of University Students (PB-HMI) in 1999-2001. Currently, he is a Ph. D Candidate in Islamic Business Complience in State Islamic University (UIN) Jakarta. He is also the Director of the Center on Economics and Technology Studies and has been involved in Islamic economic law research.

Nasyith Majidi, TRUSTEE

Mr. Majidi currently is a board of trustee member of CISFED and chairman of BRIGHT Indonesia, a Jakarta based independent economic think tank. He owns several business entities including financial, publishing, and education institutions.

Awalil Rizky, TRUSTEE

Mr. Rizky curently is a board of trustee of CISFED and Managing Director of BRIGHT Indonesia, a Jakarta based independent economic think tank. Former activist of student and social movement, and author of several economic books, including (with Nasyith Majidi) a nine series of Indonesian Economy: Undercover Economy.

For more information:

CISFED

Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development

South Wing Suite

Jl. Taman Ubud no.03, Embassy District Kuningan

Jakarta 12950

Phone : (021) 70917302

Email : cisfed@gmail.com

BUKU AKUNTANSI SYARIAH BARU: In Progress

2008-12-29T14:18:00.002+07:00

break news,

Insya Allah saya akan menerbitkan buku AKUNTANSI SYARIAH: Teori, Konsep Dasar dan Laporan Keuangan, terbitan E-Publishing Company Jakarta. Launching perdana rencananya akan dilaksanakan Awal Pebruari 2009 bersamaan dengan pendirian lembaga think-thank ekonomi Islam, Center for Islamic Studies in Finances, Economics and Development (CISFED) di Jakarta.

Buku kedua tersebut akan melengkapi gagasan-gagasan awal saya mengenai perlunya Akuntansi Islam atau Akuntansi Syariah yang memiliki Koeksistensi Universalitas Islam dan Keindonesiaan. Secara umum buku baru ini merupakan jawaban atas pertanyaan mendasar:

"Apakah akuntansi Islam atau juga biasa disebut akuntansi syariah memang memiliki jiwa asalinya, memiliki jiwa universal sekaligus lokal?"

Universalitas berkenaan dengan akuntansi merupakan bangunan keilmuan yang diturunkan dari nilai nilai universal Islam. Sedangkan Lokalitas berkenaan dengan akuntansi sebagai ilmu tidak mungkin bebas nilai, lepas dari nilai-nilai budaya, religius, etis dan lokal.

Dalam buku tersebut akan diperlihatkan secara utuh bahwa aspek budaya, sosial, religius, etis, dan loikal sangat mempengaruhi bentuk dan "taste" akuntansi yang memiliki koeksistensi nilai universalitas Islam sekaligus nilai lokal khas Indonesia. Akuntansi syariah ber-"jiwa" universal sekaligus lokal tak dapat dipungkiri telah menjadi potret differensiasi atas akuntansi Barat yang selama ini selalu dan "sengaja" dipaksakan sebagai bebas nilai dan dapat digunakan dimanapun akuntansi diterapkan.

Buku Kedua Akuntansi Syariah ini akan memunculkan gagasan-gagasan baru. Gagasan tersebut mulai dari tujuan akuntansi syariah, konsep dasar teoritis akuntansi syariah, tujuan laporan keuangan akuntansi syariah, prinsip-prinsip dan karakter laporan keuangan syariah, sampai dengan bentuk laporan keuangan syariah yang saya sebut sebagai TRILOGI LAPORAN KEUANGAN SYARIAH.

wassalam

ajidedim@gmail.com

BBM TURUN, RUU MINERBA, BUSH DILEMPAR SEPATU

2008-12-15T03:28:00.002+07:00

http://ajidedim.wordpress.com/2008/12/15/bbm-turun-bush-dilempar-sepatu-ruu-minerba/

HARMONISASI AKUNTANSI INTERNASIONAL = NEOKOLONIALISME?

2008-12-13T09:51:00.000+07:00

Berikut adalah kesimpulan dampak globalisasi pada harmonisasi akuntansi internasional yang saya kutip dari tulisan Diaconu Paul, Lecturer di Academy of Economic Studies Bucharest yang berjudul Impact of Globalization on International Accounting Harmonization (http://ssrn.com/abstract=958478):

“USA is also involved in developing international accounting standards with IASB (International Accounting Standard Board, added). Most of the countries which trade with USA prepare their accounts according to US GAAP this in turn makes US GAAP accepted not only in USA but in other countries as well. As USA being the biggest and the strongest economy in the world and its ability to control a large part of the capital market poses a great challenge for the IASB because the companies in USA using IAS (International Accounting Standards, added) issued by the IASB need reconciliation with the US GAAP. This implies that IAS cannot be adopted without the approval of FASB (Financial Accounting Standards Board, added). Furthermore IASB will have difficulties in refusing the proposals made by USA because of its heavy involvement. This will hinder the harmonization of account standards. One can argue that countries, which are economycally superior to other countries, will have their way out in setting the international accounting standards.”

Kalau diartikan secara bebas kesimpulan di atas mungkin gini:

Amerika Serikat juga terlibat dalam pengembangan standar akuntansi internasional dengan IASB. Banyak negara yang melakukan perdagangan dengan USA mempersiapkan akuntansi mereka yang sesuai dengan US GAAP atau Pedoman Akuntasi Berterima Umum di Amerika Serikat, yang hal ini berdampak pula pada penerimaan US GAAP tidak hanya di Amerika Serikat tetapi juga di negara-negara lain yang berhubungan dengannya. USA sebagai negara yang secara ekonomi memang kuat dan besar di dunia dan kemampuannya untuk mengendalikan sebagian besar capital market posisinya sangat kuat terhadap perubahan IASB karena perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat memang menggunakan Standar Akuntansi Internasional dari IASB dan perlu direkonsiliasi dengan US GAAP. Dampaknya jelas, IAS tidak dapat diadopsi tanpa persetujuan dari FASB. Terlebih lagi IASB akan kesulitas menolak usulan dari Amerika Serikat karena keterlibatan yang sangat kuat. Hal ini pula yang menghambat harmonisasi standar akuntansi. Dapat pula diartikan di sini bahwa negara yang secara ekonomi memiliki superioritas terhadap negara lain, akan melakukan setting terhadap standar akuntansi internasional.

Jadi, gimana? Kita termasuk negara yang secara ekonomi superior atau inferior? Kalo ternyata kita secara ekonomi harus tergantung pada negara-negara lain, terutama USA dan Eropa yang superior, maka artinya harmonisasi akuntansi adalah bentuk neokolonialisme lewat globalisasi ekonomi atau neoliberalisme ekonomi……? gitu gak ya? Silakan jawab deh para standard setter di Indonesia atau para akuntan kita…

MERAYAKAN IDUL FITRI: MATERIALISASI KEIMANAN ATAU PUNCAK RELIGIUSITAS?

2008-09-20T16:38:00.003+07:00

Oleh: Aji Dedi Mulawarman
Lek Salim…sang lugu dari dukuh girirembang…Sosok manusia desa dengan rejeki pas-pasan…Sedang mencari makna keikhlasan dan ketundukan pada Tuhan menjelang Hari Raya Idul Fitri…Mencarilah sang lugu ke sekeliling desa…Tak puas dengan desa…Mencarilah dia ke kota yang katanya tempat segala sesuatu ada…Termasuk mencari ketundukan dan khusyu’nya ibadah…Di tengah kota dia lihat spanduk bertajuk …Mendekat Kepada Tuhan Lewat Ibadah…atau…Mencapai Ibadah Lewat Khusyu’…Setelah sang lugu mendekat spanduk…Tak kuasa dia menahan tangis…Seketika itu juga dia kangen suasana desa…Tanpa Uang dan Tanpa Harta…Tetapi setiap Kehadiran Menuju Kesadaran Ketuhanan…Hanya perlu dibayar dengan keikhlasan guru dan murid
Abstraksi

Mendekati Idul Fitri gerakan masyarakat Muslim selalu mengalami gejala yang sama. Gejala tersebut dibagi menjadi 3 gejala utama. Pertama adalah gejala sosial, kedua spiritual, dan ketiga religius. Ketiga gejala tersebut kadang memiliki derivasinya dengan berbagai gejala lain sepeti gejala politik, atau saling bersinggungan antar tiga gejala tersebut. Masalahnya adalah gejala sosial yang lebih materialistik ternyata lebih menonjol perangainya dalam konfigurasi kemanusiaan masa sekarang. Tren religiusitas telah termaterialisasikan sedemikian rupa sehingga tidak lagi memiliki relevensi ketakwaan yang diinginkan sebagai Agenda Normatif Ketuhanan, yaitu Menggagas Kesadaran Berketuhanan sebagai Nilai Keutamaan dalam hidup serta Menggagas Implementasi Kesadaran Berketuhanan dalam untuk mencerahkan diri, keluarga, lingkungan sosial dan alam. Semua yang terjadi sekarang adalah bentuk materialisasi religiusitas, materialisasi spiritualitas yang mengarah pada kepentingan ego dunia...Untuk melihat sejauh mana peran ketiga gejala utama menjelang perayaan Idul Fitri berikut disampaikan perkembangan terbaru tiga gejala tersebut.

1. Gejala Sosial

Idul Fitri merupakan aktivitas yang telah menjadi budaya masyarakat. Idul Fitri telah menjadi "ikon kegembiraan" masyarakat menuntaskan agenda pribadi-komunitasnya melakukan kewajiban agama. Ikon kegembiraan setelah selesai dari kewajiban ritus puasa. Seperti kita ketahui ritus puasa dalam Islam sebenarnya secara material-batiniah berhubungan dengan menahan lapar, haus, marah, sedih, berhubungan seksual bagi suami-istri dan aktivitas-aktivitas lain yang berkenaan dengan blow-uphawa nafsu. Hawa nafsu bagi Islam tidak dilarang dalam aktivitas rutin di luar bulan ramadhan, tetapi hawa nafsu ini haruslah yang selalu dekat dengan kebaikan dan mengarah pada puncak kebaikan itu sendiri (nafs muthmainah). Ikon kegembiraan materi dihubungkan dengan belanja untuk keperluan buka puasa atau menumpuk makanan penuh "rasa" pada hari raya. Belanja pakaian dan asesories keluarga lainnyapun tak ketinggalan, seperti sepatu, jam tangan, hp, radio, tape, kendaraan bermotor, dan lainnnya. Ikon kegembiraan batin dihubungkan dengan "mudik" ke kampung halaman untuk menyalurkan kekangenan batin "nasab" atau struktur kekerabatan manusia dengan manusia lainnya.

Maka yang terjadi, dampak internalisasi Ikon Kegembiraan dalam struktur masyarakat, muncullah keriuhan di toko-toko pakaian, elektronik, pasar-pasar, mal-mal, dan tempat-tempat pemuasan nafsu manusia itu. Keriuhan penuh manusia berebut materi (baik yang murah tapi tidak penting kualitas maupun yang mahal tapi tidak penting kuantitas) dengan menebar uang sebagai alat tukarnya. Harapannya mereka menjadi makhluk-makhluk yang "bersih materi" karena telah cantik berbajukan pakaian maupun alat elektronik baru.

Di samping Ikon Kegembiraan, sekarang ini mulai muncul model-model baru yang berkenaan dengan perubahan struktur politik masyarakat pasca reformasi, yaitu desentralisasi politik. Bentuk desentralisasi politik yang paling menonjol adalah Pilkada Gubernur dan Walikota/Bupati serta anggota DPR/DPRD/DPD. Gejala sosial baru ini telah menderivasi menjadi Gejala Politik, yang berbentuk Ikon Kekuasaan. Mau tahu bentuk ikon kekuasaan? Kita lihat banyak calon-calon gubernur/walikota/bupati beramai-ramai mulai mengucapkan selamat berpuasa. Tidak menutup kemungkinan nanti pas hari raya akan muncul agenda menunggangi ikon kegembiraan masyarakat lewat iklan selamat hari raya atas nama calon-calon gubernur/walikota/bupati. Ya ini prediksi, tapi kalo ternyata tidak ada ya sudah, artinya gejala politik belum sampai pada taraf masuk menjadi Ikon Kekuasaan. Ya kan? :) . Tapi sebenarnya yang sudah banyak merebak dan menjadi gejala politik yang terderivasi dari gejala sosial adalah Safari Ramadhan. Bukan hanya bupati, walikota, gubernur, bahkan presiden/wakil persiden-pun memanfaatkan gejala politik ini....wiiii... apa ini bisa disebut sebagai bentuk materialisasi ramadhan? Nanti pasti ada bentuk materialisasi hari raya yang berbalut Ikon Kekuasaan... Iya nggak ya?

2. Gejala Spiritual

Idul Fitri merupakan aktivitas yang juga menjadi budaya masyarakat berkenaan dengan "Ikon Kesadaran" realitas sosiologis. Ikon kesadaran adalah pola tradisional yang masih melekat pada masyarakat kita, yaitu rajin berbuat baik, rajin menikmati sajian-sajian spiritual , mengurangi perselisihan, meningkatkan toleransi sosial, murah senyum,bermaaf-maafan, mengasah hati dan mendekatkan diri pada aras-aras kebenaran Tuhan. Bahkan bermaaf-maafan ini terefleksi menjadi keunikan-keunikan. Mulai dari silaturahim halal bihalal dari rumah ke rumah untuk mengucapkan mohon maaf lahir batin, silaturahim halal bihalal kolektif kantor, kampung atau kelompok sosial lainnya. Ada lagi yang menjadi tradisi masyarakat Indonesia dan bahkan Melayu, yaitu kalo di daerah Malang, Jawa Timur, disebut Galak Gampil (tradisi ke rumah-rumah orang baik yang kenal atau tidak untuk bersalam-salaman dan minta maaf yang tujuannya materialistik, yaitu dapat uang riyoyo atau uang galak gampil atau sumbangan). Tetapi secara substansial, gejala spiritual ini lebih dekat pada kesadaran untuk menyelam ke dalam batin spiritual manusia, bahwa setiap manusia perlu interaksi dengan manusia lainnya untuk menjadi manusia yang asali, kembali ke fitrah. Hal ini ditandai dengan lepasnya dosa setelah permintaan maaf telah terucap dan balasan jawaban maaf juga telah tersampaikan. Inti Ikon Kesadaran ini juga yang menarik manusia-manusia di kota besar untuk pulang ke kampung halaman sebagai refleksi kesadaran sifat dasar manusia yang penuh dosa. Moga-moga galak gampil sebagai gejala spiritual tidak seperti gejala sosial yang akan terderivasi menjadi gejala politik, yang muncul menjadi Galak Gampil Politik. wakakakakak....

3. Gejala Religius

Idul Fitri juga tidak bisa lepas dari munculnya "Ikon Ketundukan" tiap individu maupun masyarakat. Aktivitas sedekah, zakat fitrah, zakat maal, shalat id, i'tikaf, dan agenda religius lainnya. Ikon ketundukan ini sebenarnya merupakan bentuk kesadaran yang terukur dengan munculnya kewajiban syari'ah yang perlu dijalankan sebagai refleksi "puasa itu adalah milik-KU" begitu titah Allah. Ikon ini bukan lagi berkenaan dengan kegembiraan materi-batin, atau kesadaran batin spiritual kemanusiaan saja. Tetapi Ikon Ketundukan adalah bentuk melampaui (beyond) materi-batin-spiritual. Itulah bentuk kepasrahan manusia untuk menjalankan apa yang menjadi titah Allah dalam Qur'an maupun syara' yang diushwahkan Rasulullah SAW. Ikon Ketundukan ini lebih bernuansa reflektif yang menghindari hiruk pikuk kegembiraan, menghindari limpah ruah materi, bahkan menghindari ketamakan batin untuk menjadi orang yang merasa diperlukan oleh orang lain karena merasa tidak bersalah, tetapi yang muda perlu minta maaf kepada yang tua misalnya. Dalam tataran ketundukan ini setiap manusia menjadi abdi Allah yang paling pasrah dan harus menegasikan segala sifat kemanusiaannya, tetapi harus menjulangkan sifat Ketuhanannya.

Apakah iya ini masih terjadi? Adakah yang bisa meyakini bahwa gejala religius masih lebih penting daripada gejala sosial di masa penuh dengan materialitas kepentingan? Artinya jaman sekarang ini memang segala sesuatunya tidak pernah lagi ukuran spiritualitas dijadikan ukuran, tetapi segala sesuatu harus diukur dengan materi. Mulai dari aktivitas atau perbuatan itu mengandung kebaikan,atau mengandung kejahatan sampai pernikahan atau perjuangan menuju sesuatu yang lebih baik. Ukurannya semua adalah materialitas. Religiusitaspun kalo perlu diukur dengan materialitas...hehehe. Bahkan religiusitas juga sekarang sudah dijadikan ukuran politik, mulai dari partai politik yang baik adalah partai yang secara material dapat menunjukkan sosok spiritualitasnya hahahahaha....ngeri....

4. Idul Fitri: Mau Beyond Kemana?
Pertanyaan atas ketiga gejala utama (sosial, spiritual, religius) dan gejala ikutannya yang berbentuk kepentingan atau politik, apakah memang telah terjalin sedemikian rupa sehingga religiusitas yang seharusnya merupakan puncak kesadaran spiritual yang melampaui kesadaran individu-sosial yang materialistik, telah dijungkirbalikkan atau terjungkirbalikkan oleh materialitas? Betapa hebatnya materialitas itu telah menghancurkan koridor-koridor kebaikan religius yang asali, yang seharusnya tidak bisa dicapai dengan membeli, alis gratis. Contohnya seperti religiusitas yang sekarang hanya bisa ditempuh dengan cara membayar. Latihan atau training spiritualitas dan religiusitas untuk mendekat kepada Tuhan hanya bisa dicapai ketika kita membayar dengan UANG dan dilaksanakan di HOTEL agar khusyu'. Betapa hebatnya dan mahalnya religiusitas sekarang, sampai-sampai untuk bisa bertemu dengan Tuhan atau mendekat kepada Tuhan, atau shalat yang khusyu' ditentukan dengan pelunasan pembayaran training.

Padahal bila kita lihat sejarah, seperti KH. Ahmad Dahlan, KH. Hasyim Asyari atau HOS Tjokroaminoto di masa awal kesadaran nasional religius sebelum kemerdekaan, mereka bahkan kalau perlu memberi sumbangan uang dari hasil jerih payah mencari rejeki, untuk melakukan training atau penyadaran pentingnya ber-Islam untuk melawan penjajahan kolonial Belanda, Para pendiri bangsa itu berupaya dengan ikhlas tanpa kompensasi materi menyediakan diri dan harta mereka untuk melakukan penyadaran pentingnya nilai-nilai religius dan spiritual Islam sebagai dasar perjuangan kepada masyarakat. Hal ini seperti kontradiksi dengan kondisi sekarang. Penyadaran harus dibayar dengan mahal, dengan uang, para pendakwah harus dibayar atas jerih payahnya melakukan training atau penyadaran pentingnya religiusitas sebagai dasar individu dan gerakan sosial yang lebih baik.

Kalau begitu ada waktunya nanti apakah hari raya idul fitri dan puasa ramadhan harus dibeli juga dengan uang, agar hari raya dan puasa kita benar-benar bermakna religiusitas yang sebenarnya? Ada waktunya nanti masuk masjid harus membayar untuk bisa shalat khusyu' di masjid? Ada waktunya nanti berbuat baik harus membayar, dan segala sesuatu nantinya harus membayar?

Astaghfirullah, mungkin saatnya kesadaran untuk menggapai spiritualitas harusnya mulai dirubah dan didesain ulang, religiusitas perlu didudukkan kembali pada posisinya yang sakral...jangan sampai kepentingan-kepentingan selalu dihubungkan dengan materialitas. Bisakah? Mari berdoa agar religiusitas menjadi puncak kepentingan yang bebas dari kepentingan materi, tetapi memiliki kepentingan yang murni, kepentingan cinta kepada Allah semata...

Jadi? Yang paling penting bagi pendakwah/trainer/pemberi ingat individu dan masyarakat kembali ke fitrah religiusitasnya untuk menyumbangkan ilmu dan hartanya demi kebaikan individu dan masyarakatnya menjadi lebih baik? Begitukah? Atau memang sejarah telah berubah? Para pembawa panji kebenaran perlu dibayar? Kalau begitu wasiat Al Ghazali bahwa seorang guru tidak boleh meminta bayaran atas pengajaran dan pendidikannya karena ikhlas sudah tidak berlaku lagi?

ESQ BERBASIS SPIRITUAL COMPANY: UNTUK KEPENTINGAN SIAPA?

2008-08-30T16:03:00.001+07:00

ESQ BERBASIS SPIRITUAL COMPANY: UNTUK KEPENTINGAN SIAPA?

Oleh: Aji Dedi Mulawarman

1. PENDAHULUAN
Model spiritual company saat ini banyak mempengaruhi perusahaan baik Barat maupun Indonesia. Sebut saja model-model Spiritual company dari Zohar dan Marshall dengan Spiritual Capital-nya atau Ari Ginanjar Agustian dengan ESQ-nya. ESQ model Ari Ginanjar Agustian misalnya, tidak jauh berbeda dengan bentuk spiritual company yang ada. Tujuannya sama, yaitu dikembangkan untuk going concernperusahaan dengan mengadaptasi nilai-nilai universal berbagai agama yang memiliki kesamaan dan bersifat langgeng, seperti kejujuran, ketulusan, rendah hati, menghargai harkat kemanusiaan, rela berkorban demi kemashlahatan orang banyak, dan lainnya.

2. SPIRITUAL COMPANY SEBAGAI BAHAN DASAR ESQ

Apabila kita merujuk ke majalah SWA No 05/XXIII/1-14 Maret 2007 menyorotispiritual company sebagai topik utamanya, menegaskan bahwa merebaknyaspiritual company di Indonesia merupakan dampak dari perkembangannya di Barat seperti dilakukan oleh UPS, Southwest, Starbucks dan Timberland untuk melanggengkan perusahaan. Diungkapan Prama (SWA 2007, 38) bahwa jika perusahaan ingin sustainable dan berumur panjang, ia harus menganut nilai-nilai spiritual. Dengan begitu, integritasnya akan teruji dan dipercaya mitra bisnisnya.

Pesatnya penggunaan spiritualitas dalam perusahaan disamping untuk mempertahankan kemapanan perusahaan juga dapat memberikan kenyamanan bekerja bagi perusahaan. Kenyamanan karyawan diyakini dapat memberikan pemahaman kepada mereka bahwa bekerja bukan lagi sekedar untuk mencari nafkah atau bersosialisasi, melainkan ingin memberikan sesuatu yang bermakna bagi kehidupan. Mulai dari memberikan makna bagi teman sekerja, perusahaan, pelanggan, pemegang saham, pemerintah, bahkan bagi masyarakat sekitar perusahaan ataupun masyarakat luas (SWA 2007, 37). Pemikiran spiritualitas dalam perusahaan juga diungkapkan oleh Chappell seperti dikutip Brandt (1996), dengan spiritualitas akan memberikan koneksi secara menyeluruh antar personal, kepada perusahaan, komunitas, customers dan alam semesta. Ukuran keberhasilanSpiritual Company menurut Goenawan (2007) adalah karyawan merasa happy;perusahaan menerapkan pemberdayaan karyawan sebagai manusia seutuhnya; perusahaan memiliki integritas tinggi; proses berbagi tidak hanya dengan karyawan dan shareholders saja, melainkan kepada masyarakat , baik melalui program CSR ataupun kontribusi lain. Ujung akhir kepentingan spiritualitas dalam perusahaan menurut tim riset SWA (2007, 39) adalah untuk menghasilkan nilai-nilai organisasi (Value Based Organization) dengan output sebagai berikut:

1. Menghasilkan perubahan sikap individu (seperti pencarian makna lebih pada pekerjaan pada karyawan, orientasi pada memberi/pelayanan pada orang lain).

2. Menurunkan praktik penyelewengan dan pelanggaran wewenang (fraud).

3. Meningkatkan citra/kredibilitas perusahaan di mata stakeholder.

4. Mendongkrak performa perusahaan secara berkelanjutan.

Menumbuhkan spiritualitas dalam perusahaan sebenarnya merupakan mekanisme materialisasi dan spiritualities purposing untuk kepentingan pencapaian keuntungan maupun kebahagiaan. Lihat saja ternyata bentuk tiga level spiritualitas dalam perusahaan diorientasikan mulai pada level pertama, yaitu survival level(tahapan bertahan hidup) untuk meningkatkan keuntungan. Level kedua, ketika perusahaan telah mencapai level pertama, maka perusahaan harus mencapaisuccess level dengan menekankan hubungan (relationship dan networking) serta tumbuh dan berkembang (growing). Level ketiga, yaitu happiness level (level kebahagiaan) dengan cara selalu memberi (giving/services). Artinya spiritualitas dalam perusahaan adalah pendorong nilai moral sebagai penunjang nilai berpikir material untuk meningkatkan kinerja individu dan organisasi (SWA 2007, 36). Berikut ini digambarkan tiga level dalam Spiritual Company:

Gambar 1. Penerapan Nilai-nilai Spiritual dalam Spiritual Company

Terlihat jelas bahwa dalam tiga level tersebut nilai-nilai spiritual bukan merupakan aspek yang menjadi values utama, tetapi yang menjadi pola untuk mendapatkan value based organization. Nilai-nilai spiritual memang dipergunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan going concern dan keuntungan perusahaan, bukan spiritualitas perusahaan itu sendiri.

3. IMPLEMENTASI SPIRITUAL COMPANY: PENERAPAN ESQ DI ELNUSA

Implementasi Spiritual Company model ESQ misalnya dilakukan oleh PT. Elnusa. Penerapan ESQ di PT. Elnusa seperti dilansir majalah Human Capital edisi Maret tahun 2005 (http://www.portalhr.com/majalah/edisisebelumnya/strategi/1id155.html) menjelaskan bahwa PT Elnusa selama ini sudah tertuang dalam nilai-nilai perusahaan, yakni clean, respecfull, and synergy. Tiga semboyan itu, menurut Odang Supriatna, HR Manager Elnusa, telah ditanamkan kepada seluruh karyawan. Dengan prinsip itulah Elnusa mencoba mengelola perusahaan secara lebih bersih dan beretika.

Elnusa menurut Odang yang banyak melibatkan subkontraktor dan supplier, Elnusa memang rentan terhadap praktek kolusi, korupsi dan nepotisme. Namun, lanjut Odang, manajemen sudah menetapkan garis batas operasional perusahaan yang secara tegas melarang setiap karyawan menerima komisi dari pihak lain "Di Elnusa sudah tumbuh budaya bahwa menerima komisi merupakan suatu aib yang sangat besar," kata Odang.

Berangkat dari pemahaman tersebut, lanjut Odang, pihaknya menemukan konsep SQ yang belum ditemukan di pelatihan lain. Awalnya, karyawan Elnusa mengikuti ESQ yang diajarkan oleh Ary Ginanjar pada sekitar 3,5 tahun lalu melalui Elnusa Workover Service. Ternyata, kata Odang materi yang disampaikan sangat bagus. Kemudian, Odang mengusulkan agar seluruh karyawan Elnusa, mulai dari direksi hingga staf mengikuti ESQ.

Spiritualitas di sini bila ditilik lebih jauh berkenaan dengan kepentingan perusahaan dan lebih teknis lagi dalam konteks aliran kas ternyata bertujuan untuk mencapai aliran kas perusahaan lebih tinggi dengan menetapkan ketentuan syari'ah (zakat) sebagai spirit seperti dilakukan PT. Elnusa. Setelah melalui masa-masa sulit selama lima tahun, PT. Elnusa seperti dikutip SWA (2007, 46) berhasil melakukanturnaround pada 2005 dan mencatat laba usaha tujuh puluh sembilan miliar rupiah atau melonjak 318% dibanding 2004 yang hanya sembilan belas miliar rupiah. Melalui efisiensi sepanjang tahun 2005 perusahaan telah membuktikan dapat meningkatkan labanya. Pada tahun 2009 perusahaan menargetkan peningkatan pendapatan hingga enam triliun rupiah. Penetapan angka enam triliun rupiah menurut Direktur Utama PT. Elnusa Rudi Radjab dengan ide memperbesar nilaizakat 2,5% kepada masyarakat:

Zakat 2,5% adalah tabungan akhirat untuk seluruh karyawan Elnusa. Karena itu, kami ingin memberi zakat double digit dari 2,5% yang ditetapkan... Dengan begitu keuntungan yang harus dicapai perusahaan adalah enam ratus miliar rupiah. Itu mimpi kami. Jika enam ratus miliar rupiah itu merupakan 10% dari revenue, total revenue yang harus dicapai adalah enam triliun rupiah. Tabungan 2,5% itu menjadi dorongan yang kuat hingga ke karyawan lapisan bawah. Karyawan ikut termotivasi mencapai target itu karena mereka merasa bekerja untuk beribadah.

Spiritual Company seperti itu berdampak pada pertumbuhan bisnis sebesar 10-15% per tahun. Dari hanya empat karyawan pada saat didirikan, Internusa telah diperkuat empat ratus karyawan dengan duabelas cabang di seluruh Indonesia. Luar biasa. Tetapi, apakah seperti itu spiritualitas dalam perusahaan? Apakah spiritualitas hanya dijadikan alat untuk memperbesar keuntungan perusahaan? Simplistis sekali.

4. INTUISI SPIRITUAL: ANTITESIS SPIRITUAL COMPANY

Jadi sebenarnya, kepentingan spiritual company dan ESQ merupakan agenda menanamkan nilai-nilai spiritual karyawan dan seluruh potensi internal perusahaan untuk memperbesar keuntungan perusahaan. Caranya, dalam konteks ESQ misalnya adalah dengan melakukan kesadaran spiritual menangkap zakat dan nilai-nilaishadaqah Islam dengan ketundukan setiap pengelola perusahaan untuk memajukan dan membesarkan perusahaan. Mudahnya, zakat dan nilai-nilai kebaikan maupunshadaqah dalam Islam dijadikan alat untuk memperbesar keuntungan dalam perusahaan. Lebih konkrit lagi, mungkin dapat dikatakan spiritualitas Tuhan dijadikan alat untuk kepentingan perusahaan.

Spiritualitas dalam perusahaan seharusnya didekati dengan apa yang saya namakan dengan Intuisi Spiritual. Intuisi spiritual sebagai inti dari perusahaan menekankan pentingnya nilai-nilai spiritual, katakanlah Islam, sebagai tujuan awal, proses dan akhir dari setiap agenda berusaha (baik internal perusahaan, karyawan, maupun perusahaan). Nilai-nilai Islam bukan dijadikan alat untuk memperbesar perusahaan, tetapi nilai-nilai Islam dijadikan sebagai sumber inspirasi perusahaan, karyawan dan internal perusahaan untuk menggapai cita-cita Islam itu sendiri.

Secara konseptual, Intuisi spiritual bukan merupakan pendekatan seperti spiritual company, tetapi pendekatan keseimbangan pilihan bagaimana meraih nilai lebih atas materi berbentuk ekonomi, sosial dan lingkungan dalam lingkup nilai-nilai spiritual. Intuisi spiritual adalah alat bagi setiap individu dan organisasi untuk memberikan keseimbangan nilai lebih ekonomi, sosial dan lingkungan. Intuisi spiritual mengarahkan para individu dalam organisasi bahwa pencarian ma'isyahuntuk pencapaian nilai tambah tidak hanya dalam ukuran ekonomi, tetapi pencapaian nilai tambah juga berhubungan dengan ukuran sosial dan lingkungan. Aliran kas yang didapat dari penerapan intuisi spiritual bukan meletakkan aliran kas keutamaannya untuk penilaian nilai tambah dalam bentuk ekonomi, tetapi aliran kas sosial dan lingkungan juga merupakan nilai tambah itu sendiri, yang disebut barakah. Keseimbangan aliran kas di sisi ekonomi, sosial dan lingkungan dalam bentuk barakah merupakan pembagian atas nilai tambah yang didapatkan pada tiga titik tersebut dalam koridor utama, ketentuan syara'. Sekali lagi ditekankan di sini nilai-nilai Islam dan tujuan syari'ah bukan menjadi alat untuk menetapkan tujuan perusahaan, seperti digagas dalam spiritual company. Berikut digambarkan bentuk spiritualitas yang lebih baik dan lebih substansial sebagai awal, proses dan akhir dari seluruh aktivitas:

Gambar 2. Penerapan Nilai-nilai Spiritual dalam Intuisi Spiritual

Ujung penerapan intuisi spiritual mengarah pada akuntabilitas sekaligus apa yang disebut dengan Rezeki yang Barakah. Rezeki yang Barakah merupakan konsep nilai tambah dari realitas transaksi bukan dalam konteks material bertambah saja, tetapi juga berkaitan dengan transaksi material yang mungkin berkurang secara lahiriah, tidak bisa terlihat langsung secara indrawi dan lahiriah namun terkadang bisa terasakan. Sesuatu yang dirasakan mempunyai nilai tambah padahal lahirnya tidak atau malah berkurang, dikatakan mempunyai barakah. Melakukan seuatu tanpa membaca basmalah secara lahir tidak berbeda dengan melakukannya dengan membaca basmalah, namun dengan basmalah ada nilai tambah yang tidak terlihat tapi terkadang terasakan. Karena barakah sifatnya batin, maka ciri-cirinya tidak semua bisa kita lihat dengan indera. Terkadang keberkahan bisa dirasakan, misal mendatangkan manfaat yang lebih dari pekerjaan yang dilakukan atau sesuatu yang dimiliki. Contohnya seorang yang mempunyai ilmu meskipun sedikit tapi bermanfaat bagi masyarakat, ini termasuk tanda-tanda ilmu tersebut diberkati. Demikian juga harta yang bisa dimanfaatkan untuk kemasalahatan merupakan tanda-tanda diberkahi. Ada harta yang meskipun jumlahnya banyak tapi tidak begitu berguna. Barakah juga tidak hanya bersifat materi dan non materi, tetapi juga bersifat sosial dan lingkungan.

5. CATATAN AKHIR

Mudahnya, intuisi spiritual menekankan pada satu hal, nilai-nilai spiritual harus menjadi substansi, bukan menjadi alat. Nilai-nilai spiritual menjadi tujuan awal, proses hingga tujuan akhir. Artinya, perusahaan adalah alat dilakukannya penyadaran pentingnya manusia sebagai makhluk Tuhan, berproses menjadi perusahaan yang dikerangka dalam spiritualitas Ketuhanan, untuk mencapai tujuan tertinggi dalam kesadaran, sebagai manusia yang selalu tunduk pada ketentuanNya (sebagai 'abd Allah) sekaligus lahan untuk menjalankan fungsi manusia sebagai wakilnya (khalifatullah fil ardh).

Aplikasi fungsi 'abd Allah adalah ketundukan menjalankan perusahaan sesuai ketentuan dan tujuan - katakanlah Islam. Perusahaan harus bebas dari hal-hal yang buruk, tidak sesuai karakter Islam, seperti produk harus halal misalnya, thoyib dan bebas riba. Aplikasi fungsi khalifatullah adalah kreasi menjalankan perusahaan untuk kepentingan diri perusahaan tapi tidak lupa dengan kepentingan sosial maupun lingkungan. Wallahualam bishawab. Billahittaufiq wal hidayah.

MAKNA PROKLAMASI DALAM BEREKONOMI: Dari Hijrah Menuju Idul Fitri

2008-08-17T09:16:00.000+07:00

Oleh: Dr. Aji Dedi Mulawarman

Abstraksi

Implementasi proklamasi seperti termaktub dalam naskah proklamasi itu sendiri yang dibacakan oleh Soekarno atas nama rakyat Indonesia, yaitu kata KEMERDEKAAN. Makna dan substansi dari kata kemerdekaan bisa diartikan Independence atau Freedom. Dalam tradisi Islam makna Independence atau Freedom sedikit berbeda, bukan hanya berkenaan dengan kemandirian ataupun kebebasan saja, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu IDUL FITRI. Idul Fitri yang menekankan pada kata FITRAH adalah makna paling baik dalam Islam yang merefleksikan Kemerdekaan. Karena FITRAH sebenarnya telah dicontohkan Rasulullah sebagai tonggak kemandirian setiap Muslim dalam menjalankan kehidupannya, melalui HIJRAH. Hijrah di Indonesia adalah hijrah dari penindasan menuju kebebasan. Semangat bebas dari penindasan ekonomi merupakan agenda penting di era neoliberalisme sekarang.

Makna terpenting dari proklamasi berekonomi Indonesia saat ini, sekarang ini, bukan lagi hanya mengenang dan merefleksikan pembebasan diri para pejuang kemerdekaan untuk benar-benar bebas dari penindasan militer asing. Makna proklamasi berekonomi adalah menjalankan Hijrah menuju Fitrah Manusia Indonesia, Fitrah Rakyat Indonesia, Fitrah Negara Tercinta ini dari penjajahan Ekonomi yang tengah melanda negara ini. Proklamasi Berekonomi untuk membebaskan diri dari Penjajahan Ekonomi berjubah Neoliberalisme melalui Regulasi, Liberalisasi dan Perdagangan Bebas. Inilah makna utama dari Proklamasi Berekonomi.

PENDAHULUAN

Proklamasi adalah saat paling penting dari seluruh rakyat Indonesia, proklamasi 17 Agustus 1945 adalah peristiwa kemerdekaan Indonesia. Momentum Proklamasi adalah momentum deklarasi nasional seluruh rakyat Indonesia menuju kebebasan hakiki setiap manusia. Setiap manusia berhak atas kehidupan yang mandiri, berdaulat, mendapatkan hak-hak hidupnya, hak-hak individunya, hak-hak bermasyarakatnya, hak-hak politik, hak-hak hukum, hak-hak ekonomi, hak-hak bersuara, hak-hak berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, serta yang paling penting adalah hak-hak untuk tidak ditindas oleh orang, lembaga maupun negara lain, hak untuk menikmati rezeki serta barakah dari Allah.

Implementasi proklamasi seperti termaktub dalam naskah proklamasi itu sendiri yang dibacakan oleh Soekarno atas nama rakyat Indonesia, yaitu kata KEMERDEKAAN. Makna dan substansi dari kata kemerdekaan bisa diartikan Independence atau Freedom. Dalam tradisi Islam makna Independence atau Freedom sedikit berbeda, bukan hanya berkenaan dengan kemandirian ataupun kebebasan saja, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu IDUL FITRI. Idul Fitri yang menekankan pada kata FITRAH adalah makna paling baik dalam Islam yang merefleksikan Kemerdekaan. Karena FITRAH sebenarnya telah dicontohkan Rasulullah sebagai tonggak kemandirian setiap Muslim dalam menjalankan kehidupannya, melalui HIJRAH. BAGAIMANA SEBENARNYA MAKNA PROKLAMASI KHUSUSNYA DALAM HAL PROKLAMASI BEREKONOMI?

MAKNA FITRAH DAN HIJRAH DALAM HIJRAH RASULULLAH: Perspektif Ekonomi

Fitrah secara etimologis berasal dari kata Arab yang berarti sifat, asal kejadian, kesucian, bakat atau tabiat. Fitrah biasanya dimaknai banyak ulama sebagai kesucian. Menurut KH. Hussein Muhammad (Pikiran Rakyat, 2005) fitrah terkait dengan hadits Rasulullah "Islam itu adalah agama fitrah". Islam sebagai agama fitrah juga telah ditegaskan dalam QS. 30: 30 sebagai berikut:

Maka hadapkanlah dirimu dengan lurus kepada agama (Allah), (tetaplah) atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia sesuai fitrahnya. Tidak ada perubahan bagi ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Hamka dalam tafsir Al-Azhar Juz XXI memperjelas makna fitrah dari ayat tersebut. Menurutnya kalimat "Fitrah Allah yang telah menciptakan manusia sesuai fitrahnya" menjelaskan bahwa setiap manusia harus selalu memelihara fitrahnya sendiri. Fitrah keaslian dan kemurnian dalam jiwa setiap manusia sebelum terintervensi pengaruh lain, yaitu mengakui adanya Allah sebagai pencipta, penguasa dan pemilik segala sesuatu di alam semesta.

Ragib al-Isfahani seperti dijelaskan AA Gym (Pikiran Rakyat, 2005) memaknai kata fitrah dengan merujuk pada kekuatan manusia untuk mengetahui agama dan Tuhan yang menciptakannya. Makna tersebut lanjut AA Gym selaras QS. 43: 87:

Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: "Siapakah yang menciptakan mereka?" mereka menjawab Allah. Maka bagaimanakah mereka dapat dipalingkan (dari menyembah) Allah?

Mengembangkan Ma'isyah berbasis Konsep Kembali ke Fitrah

Bila dilihat hubungan antara konsep fitrah dan hijrah yang dilakukan Muhammad saw., sebenarnya adalah untuk segera merealisasikan reorientasi pola pikir ekonomi sesuai sifat dasarnya, yaitu nilai ma'isyah. Agenda kembali ke fitrah atas nilai ma'isyah dapat ditelaah dari hadits Muhammad saw. ketika ditanya oleh sahabat beliau mengenai pekerjaan utama manusia. Beliau menjawab bahwa pekerjaan yang utama adalah pekerjaan tangan seseorang dan setiap jual-beli yang bersih (Al-Malibari 1993, 193). Hadits ini biasanya hanya dimaknai sepotong-sepotong, bahkan dianggap sebagai hadits jual-beli. Bila kita lihat lebih dalam makna hadits tersebut, jelas terdapat urutan dan kesatuan aktivitas bisnis. Berkenaan dengan urutan, ma'isyah yang pertama adalah aktivitas produksi (disimbolkan dalam pekerjaan tangan seseorang). Sedangkan ma'isyah kedua adalah jual-beli. Berkenaan kesatuan, Muhammad saw. menekankan kesatuan aktivitas produksi dan jual beli sebagai fitrah berusaha yang asali.

Kembali ke fitrah merupakan proses mengangkat kembali sifat dasar manusia untuk selalu dekat pada realitas masyarakat dan alam sekaligus. Kembali ke fitrah tidak hanya berkaitan dengan materialitas sifat dasar kemanusian, tetapi merupakan refleksi keimanan dan ketaatan seseorang melakukan ibadah. Aktivitas sesuai fitrah mensyaratkan adanya interaksi organis dengan alam sekaligus bekerja sama melakukan hubungan sosial penuh persaudaraan. Kembali ke fitrah diterapkan Muhammad saw. di Madinah pasca hijrah dalam bentuk persaudaraan antara kaum muhajirin (masyarakat Mekkah yang hijrah ke Madinah) dan anshar (masyarakat asli Madinah).

Persaudaraan antara muhajirin dan anshar menurut Jazuli (2006, 274) telah mengukir nilai-nilai kemanusiaan dan sosial yang ideal. Nilai-nilai itu dimulai dengan kemuliaan nilai pekerjaan, yaitu gigih bekerja mencari rezeki (ma'isyah) untuk kebaikan diri, keluarga serta masyarakat. Ma'isyah sesuai fitrahnya dijelaskan Jazuli (2006, 275) dilakukan berdasar keadilan sosial bercirikan kebenaran, keadilan dan saling membantu. Berikut penjelasan beliau:

Tak diragukan lagi bahwa pengalaman yang dialami kaum Muhajirin di Madinah merupakan praktik amal pertama berdasarkan ajaran Islam yang dengan cepat memberikan produk dan hasil dengan multiefek. Efek yang dirasakan di kalangan mereka kaum muslimin saat itu dan egfek yang menjadi kontribusi besar bagi bangunan daulah Islam. Itulah tujuan pokok dari prinsip keadilan sosial masyarakat dalam Islam. Sebuah amal Islami adalah kekuatan yang terbentuk dari kerjasama antar personal dengan segala kekurangan dan kelebihannya sehingga menumbuhkan hubungan sosial kemanusiaan yang benar di antara manusia. Berdiri di atas kebenaran, keadilan, dan saling membantu. Ia menghapuskan nilai-nilai yang rusak yang selalu memihak si kuat dan menindas si miskin.

Bekerja sebenarnya memiliki kedudukan sejajar dengan iman sebagaimana ditegaskan Jazuli (2006, 275), disebut dalam Al Qur'an lebih dari tiga ratus kali. Kesejajaran iman dan bekerja ini dijelaskan oleh Dawwabah (2006, 31) dengan mengutip penegasan Rasulullah saw. (Riwayat Abu Hurairah ra.):

Sesungguhnya di antara jenis dosa ada dosa yang tidak dapat ditebus dengan shalat, puasa, haji dan umrah. Sahabat bertanya: "Lantas apa yang bisa menebusnya ya Rasululah?". Beliau menjawab: "Yaitu kesungguhan dalam mencari rezeki."

Ma'isyah sebagai dasar bekerja, lanjut Jazuli (2006, 275), apabila dijalankan dengan sungguh-sungguh baik untuk kepentingan diri pribadi maupun untuk masyarakat, serta untuk memenuhi kebutuhan secara materi dan maknawi, diletakkan posisinya sejajar oleh Allah dengan keimanan.

Mengembangkan Rizq berbasis Konsep Mengkreasi Fitrah

Rasulullah melihat bahwa pola perdagangan dan mendapatkan rezeki penduduk Mekkah telah meninggalkan sifat alam dan tradisi sehingga membentuk masyarakat Arab kapitalistik. Rasulullah kemudian melakukan proyeksi baru melalui hijrah ekonomi. Hijrah ekonomi menyeimbangkan pola dagang masyarakat Mekkah dengan pola produktif masyarakat Madinah. Seperti diketahui mata pencaharian utama masyarakat Madinah adalah pertanian, di samping pertambangan, kerajinan dan juga jual beli. Uswah Muhammad saw. pasca hijrah menempatkan keseimbangan mendapatkan rezeki bercirikan keseimbangan tiga pilar ekonomi, yaitu rezeki produktif, rezeki ekstraktif, dan rezeki intermediasi.

Penyadaran mengkreasi fitrah untuk mendapatkan rezeki yang tidak mementingkan kekayaan materi terutama akibat aktivitas intermediasi berlebihan. Mementingkan aktivitas intermediasi berlebihan jelas menegasikan relasi "batin" manusia, masyarakat serta alam. Aktivitas intemediasi berlebihan juga akan mereduksi nilai-nilai spiritualitas yang asali. Mendapat rezeki yang hanya dijalankan dalam salah satu rantai ekonomi, yaitu intemediasi seperti perdagangan atau commerce, akan meruntuhkan sistem ekonomi secara keseluruhan.

Hatta (1947, 56) menjelaskan bahwa rantai ekonomi (perniagaan), memiliki tiga rantai utama, yaitu perniagaan mengumpulkan, perantaraan dan membagikan. Perniagaan mengumpulkan berada dalam domain ekonomi produksi, perniagaan perantaraan berada dalam domain perdagangan antara perusahaan besar, sedangkan perniagaan membagikan adalah pertemuan antara pedagang dan pembeli. Ketika sistem ekonomi hanya berputar pada kepentingan perdagangan dan menegasikan kepentingan perniagaan pengumpulan maupun membagikan, maka yang terjadi adalah penumpukan kekayaan pada titik perniagaan perantaraan (intermediasi) dan permainan harga yang dominan. Dampaknya adalah reduksi kepentingan produsen dan konsumen, bahkan alam.

Jalan tengah yang dilakukan Muhammad saw. untuk mengkreasi fitrah, yaitu mensinergikan usaha produktif, ekstraktif dan intermediasi. Caranya mempertemukan tradisi intermediasi kaum muhajirin (dagang dan jual beli) dengan tradisi usaha produktif dan ekstraktif kaum anshor (pertanian, kerajinan dan pertambangan). Aktivitas intermediasi tidak lagi dijadikan kegiatan utama mendapatkan rezeki. Aktivitas seperti bertani, beternak, berkebun, menjadi pengrajin, bertambang serta akitivitas lainnya juga memiliki kedudukan sama dan setara dengan berdagang. Bahkan Muhammad saw. misalnya menegaskan bertani adalah pekerjaan penuh keberkahan, sebagaimana sabdanya (Bablily 1990, 134-135):

Setiap tanaman yang ditanam seorang Muslim apabila dimakan maka ia menjadi shadaqah, dan apabila dicuri maka ia menjadi shadaqah, dan apabila dimakan binatang buas ia menjadi shadaqah, dan apabila dimakan burung maka ia menjadi shadaqah, dan tidaklah seorang Muslim mendapatkan bahaya kecuali shadaqah.

Ketika seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah:

Wahai Rasulullah kekayaan apakah yang paling utama? Maka beliau menjawab: Tanah yang subur, yang diolah oleh pemiliknya dan ditunaikan haknya waktu panennya.

Mengkreasi fitrah seperti telah dilakukan oleh Muhammad saw. dalam fase proses kembali ke fitrah, harus selalu dekat dengan sifat dasar manusia, yaitu dekat kepada masyarakat dan alam sekaligus. Aktivitas hidup harus selalu berinteraksi dengan alam sekaligus bekerja sama melakukan hubungan sosial penuh persaudaraan (antara muhajirin dan anshar). Mengkreasi fitrah berbentuk interaksi sosial-alam secara ekonomi diimplementasikan misalnya melalui perjanjian pembagian hasil panen pertanian 50:50 yang disebut muzara'ah dan musaqat ( As-Sadr 1989 dalam Karim 2004, 98 ). Caranya, kaum anshar diminta untuk tidak serta merta menyerahkan tanah ladang dan kebun kepada kaum muhajirin, tetapi kaum muhajirin diminta melakukan kerja sama bercocok tanam di atas ladang dan kebun milik kaum anshar. Langkah Muhammad saw. tersebut menurut As-Sadr (1989) dalam Karim ( 2004, 98 ) di satu sisi memberikan pekerjaan bagi kaum muhajirin, di sisi lain mendorong peningkatan aktivitas produksi sehingga hasil produksi lahan kaum anshar meningkat. Aspek penting lain adalah penguatan kerja sama, persaudaran dan jalinan silaturrahim yang terus menerus antara kedua pihak.

Mengembangkan Maal berbasis Kreasi Fitrah Menuju Kesejahteraan

Agenda ketiga Muhammad saw. menginginkan bentuk keadilan dan kedermawanan sosial setelah setiap Muslim mendapatkan rezeki. Keadilan dan kedermawanan sosial bagi Muhammad saw. sesuai sifat dasar kemanusiaan yang dijiwai nilai-nilai Ketuhanan. Proses ini dapat disebut sebagai "kreasi fitrah menuju kesejahteraan (from nature to the well-being of society)", dimana penentuan kepemilikan kekayaan berdasarkan keadilan sosial.

Keadilan sosial atau mashlahah, seperti telah dijelaskan di bab-bab terdahulu merupakan tujuan syari'ah itu sendiri. Mengapa keadilan sosial atau mashlahah dijadikan sebagai dasar tujuan syari'ah? Bila dilihat dari perspektif ekonomi pasca hijrah di Madinah, jelas sekali tujuan akhir dari setiap aktivitas ekonomi yang dicontohkan Rasulullah, adalah keadilan sosial, kesejahteraan sosial dan masyarakat serta alam. Masyarakat Muslim di Madinah setelah hijrah mempraktikkan kepemilikan maal atau kekayaan dalam perspektif kedermawanan. Kepemilikan kekayaan dalam perspektif kedermawanan merupakan antitesis kepemilikan kekayaan terpusat pada satu kekuatan tertentu seperti perilaku masyarakat Mekkah.

Penguasaan terpusat pada para saudagar berdampak kekuatan sosial dan politik yang tidak sehat. Monopoli dan oligopoli ekonomi menyebabkan lemahnya sistem kemasyarakatan. Ketika kekuasaan berada pada tangan pengusaha, maka masyarakat menjadi sub-ordinat yang "kalah", dan penguasa menjadi "simbol" serta "boneka" para saudagar. "Koreografi" kehidupan yang tertata secara timpang itulah yang ingin dirubah Muhammad. Caranya adalah melakukan hijrah sosial, politik, ekonomi, budaya yang dipayungi spiritualitas-keimanan dalam kerangka Islam.

Menurut Mulawarman (2006a, 286-287) pandangan mengenai keadilan berekonomi Islam berbeda dengan pandangan Barat. Islam melihat nilai keadilan sebagai keadilan Ilahi yang melandasi pemikiran ekonomi dan akuntansi dalam Islam sejak awal. Menurut Chapra (2000, 211) istilah adil dan keadilan dalam Al Qur'an menjadi penting sekali, karena dari istilah saja sampai mencakup tidak kurang dari seratus ungkapan yang berbeda-beda. Bahkan lanjut Chapra (2000, 212) Al Qur'an menempatkan keadilan sebagai bagian terpenting dalam struktur keimanan dalam Islam. Penegasan itu terungkap dalam Al Qur'an:

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takqwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. ( QS. 5: 8 )

Keadilan Ilahi harus diwujudkan secara nyata dalam kesejahteraan sosial. Shihab (2000, 129) dalam Mulawarman (2006a, 286) menegaskan kesejahteraan sosial dimulai dari perjuangan mewujudkan dan menumbuhkan aspek akidah dan etika pada diri pribadi, karena dari pribadi yang seimbang akan lahir masyarakat seimbang.

MENUJU PROKLAMASI EKONOMI MELALUI PENDIDIKAN PENUH CINTA

Ketika ekonomi tidak bebas nilai, tetapi sarat nilai, otomatis ekonomi konvensional yang saat ini masih didominasi oleh sudut pandang Barat, maka karakter ekonomi pasti kapitalistik, sekuler, egois, anti-altruistik. Ketika ekonomi memiliki kepentingan ekonomi-politik MNC's (Multi National Company's) untuk program neoliberalisme ekonomi, maka ekonomi yang diajarkan dan dipraktikkan tanpa proses penyaringan, jelas berorientasi kepentingan neoliberalisme ekonomi pula.

Globalisasi dan neoliberalisme semuanya mengarah kepentingan ekonomi dengan alat bantu teknologi yang makin tak terkendali. Kepentingan pengembangan ekonomi dan teknologi neoliberalisme masih bertumpu self interest dan antroposentris. Kondisi seperti itu berdampak pada lalu lintas moneter dan penguasaan teknologi serta produksi hanya terkonsentrasi pada segelintir perusahaan multinasional. Konsentrasi memunculkan hegemoni politik ekonomi dan menggeser kekuatan ekonomi negara berkembang menjadi pemain pinggiran yang tak pernah terselesaikan nasibnya. Negara dan ekonomi rakyat di dalamnya akan terhegemoni menjadi 'perusahaan jajahan kolonial' dari perusahaan multinasional. Bentuk hegemoni MNC's tersebut adalah sub-ordinat kekuasaan perusahaan multinasional, dan didukung pemerintahan yang juga korup. Bentuk konkrit hegemoni MNC's dalam akuntansi menurut Graham dan Neu (2003) dengan menerapkan teknologi dan praktik akuntansi yang dijalankan MNC's dalam bentuk tata kelola aliran kas dan praktik standarisasi. Tata kelola aliran kas dan praktik standarisasi dilakukan melalui sistem "aliran lintas batas melampaui ruang dan waktu". Keduanya jelas sekali bermuatan ekonomi politik untuk kepentingan MNC's melalui berbagai institusinya seperti IFM (International Financial Markets), IASB (International Accounting Standard Boards), IMF (International Monetary Fund), WTO (World Trade Organization), WB (World Bank), dan lainnya.

Banyak agenda membangun peradaban yang lebih baik, digagas dari segala penjuru. Membangun peradaban tidak dapat hanya dilakukan parsial. Membangun peradaban harus dilakukan secara bersama melalui mekanisme organis dengan kesamaan substansi menuju bentuk peradaban yang sama, Peradaban Islam berbasis Tawhid.

Salah satu tugas peradaban adalah proses pencarian dan penggalian (ilmu) ekonomi. Pencarian dan penggalian tidak dapat dijalankan hanya dengan proses adopsi tanpa adaptasi. Pencarian dan penggalian juga harus dilakukan dengan cara pencerahan sekaligus pembebasan sesuai realitas di mana ekonomi dikembangkan. Pembebasan dan pencerahan menurut Mulawarman (2006b) adalah proses mempertemukan dua dimensi praxis menuju pencerahan yang berujung perubahan pemahaman dan praxis baru. Habermas (Held 1980, 249-259) berusaha melakukan pertalian antara teori dan praxis yang telah ditanggalkan Marx dan Kapitalisme. Memahami praxis emansipatoris sebagai dialog-dialog dan tindakan-tindakan komunikatif yang menghasilkan pencerahan. Habermas menempuh jalan konsensus dengan sasaran terciptanya demokrasi radikal yaitu hubungan sosial dalam lingkup komunikasi bebas penguasaan.

Masalahnya, emansipasi lanjut Mulawarman (2006b) tidak mempertautkan sesuatu yang ada dan hanya bersifat material saja dengan komunikasi untuk membentuk makna baru. Emansipasi yang dilakukan di sini adalah melakukan redefinisi makna terlebih dahulu untuk kemudian dilakukan ekstensi makna baru dengan nilai-nilai etis, batin dan spiritual. Emansipasi di sini dilakukan dengan langkah penyucian batin maupun spiritual.

Menurut Mulawarman (2006c) melakukan perubahan melalui penyucian harus dimulai dari pendidikan ekonomi. Caranya adalah pencerahan (enlightenment) dan pembebasan (emansipation) tujuan pendidikan. Pendidikan ekonomi memegang peranan penting untuk memunculkan nilai-nilai baru dan konsep pembelajaran ekonomi pro-Indonesia. Tugas dan akuntabilitas akademisi ekonomi adalah tugas kesejarahan yang tak mungkin berjalan dan berhenti di satu titik tertentu, tetapi harus selalu melakukan proses perubahan sesuai dengan dinamika masyarakat. Seperti ditegaskan oleh Ainsworth (2001):

Perhaps, as educators, we spend too much time trying to "prove" what we teach rather than striving to "improve" what and how we teach.

Pendidikan ekonomi sekular hanya cinta dunia dan berujung pada kepentingan keuntungan pribadi (antroposentrik) dan materialistik (kapitalistik) semata. Pendidikan ekonomi sekular diorientasikan pada self-interest dan kesadaran menikmati kesejahteraan materi. Pendidikan ekonomi yang asasi adalah pendidikan ekonomi dengan cinta. Cinta bukan hanya bersifat materi tetapi juga batin dan spiritual. Itulah truly love atau hyperlove (cinta melampaui). Pendidikan ekonomidengan cinta dengan demikian dijalankan untuk menumbuhkan dan membangun kesadaran insaniah, kesadaran menuju fitrah Ketuhanan, didasari rasa saling percaya dan kejujuran serta menghilangkan kecurigaan dan penghianatan.

AGENDA MENDESAK

Proklamasi Berekonomi untuk membebaskan diri dari Penjajahan Ekonomi berjubah Neoliberalisme melalui Regulasi, Liberalisasi dan Perdagangan Bebas. Pertama, Proklamasi Dekonstruksi Regulasi dengan cara melakukan revisi besar-besaran seluruh Undang-Undang serta Peraturan turunannya dari cengkeraman Kebijakan Ekonomi Pro MNC's (Multi National Company's). Kedua, Proklamasi Dekonstruksi Liberalisasi dengan cara melakukan revisi besar-besaran seluruh agenda penjualan aset dan perusahaan nasional maupun BUMN dari pemindahan saham kepada perusahaan maupun negara asing. Paling penting lagi adalah kemandirian berekonomi, salah satu caranya adalah nasionalisasi perusahaan-perusahaan demi terbentuknya kemandirian ekonomi nasional. Ketiga, Proklamasi Dekonstruksi Perdagangan Bebas dengan cara mengangkat potensi ekonomi rakyat lewat pemberdayaan dan bukannya memperdayai ekonomi rakyat sampai siap menjadi pelaku ekonomi di negeri sendiri dan mampu melakukan persaingan secara global. Tekanan pentingnya adalah pemerintah segera melakukan kebijakan komprehensif berdasarkan kepentingan ekonomi rakyat. Inilah makna dari Proklamasi Berekonomi dengan Cinta, Ekonomi penuh cinta atas rakyat Indonesia.

PERTANYAAN AKHIRNYA: APAKAH PROKLAMASI KITA DAPAT MEWUJUDKAN INDEPENDENCE, FREEDOM ATAU BAHKAN LEBIH JAUH MENJADI IDUL FITRI BAGI MASYARAKAT INDONESIA? Hanya Allah Yang Maha Tahu dan hanya kita yang memiliki fitrah sebagai manusia sebenar-benar manusia sajalah yang dapat mewujudkannya.

LOVE BASED ACCOUNTING EDUCATION AND HYPERVIEW OF LEARNING

2008-08-09T07:58:00.000+07:00

Oleh: AJI DEDI MULAWARMAN

Abstract

Love based accounting education is a concrete understanding about education interaction based on trust, honesty and to banish doubt and treasons. Love in education should always be directed towards love to Allah SWT. This is Tawhid. By doing this, education will be freed from anthropocentrism, secularism and corporate hegemony. Love Based Accounting Education have consequences on learning process, since it would require Hyper View of Learning. Hyperview of learning added two learning conceptions to six learning conceptions proposed by Rossum and Shenk (1984) and Morton et al (1993) in Byrne and Flood (2004) which are: the increase of knowledge, memorizing, acquistion of facts, abstraction of meaning, an interpretive process and changing as a person, with a self awareness with intuitive process, and an obedience activity in a spiritual way

Introduction

Mulawarman (2006b) explained that accounting education system in Indonesia nowadays has been pulled out of Indonesian society reality since it was brought by the west and adopted by Indonesia without any sinificant codification and adjustment of local values. Accounting is a product that is established and developed from values that were inherent in the society where accounting and accounting system were built (see Hines 1989; Morgan 1989; Tinker 1980; Mulawarman 2006a, etc). It is clear that accounting and accounting education system would transfer "secularization" values that possess main traits such as self- interest focus, emphasize bottom line profit, and claim only materialistic reality.

This secular values would impact in consequences that lead accounting education to three main characteristics (Mulawarman 2006b).

First, accounting education would become a "corporate hegemony trap" (Mayper et al. 2005) and incline to "fill" students in comprehending economic interests of corporations (Amernic and Craig, 2004). This long-established condition turns to "universal" accounting "dogma" and could be seen as an evolution of positivistic economic approach (Truan and Hughes, 2003)

Second, learning conception that is conducted in Indonesia is still based on reproductive view of learning and used less constructive view of learning (Byrne and Flood, 2004)

Third, such learning conceptual would create students that are not able to solve changing contextual problems. Accounting education that uses reproductive view of learning obviously would not be able to see the importance of creating students to be the pioneers of society empowerment. They would turn to "individuals" and "strangers" to their own environment, and they would be more familiar to the business world that is flooded with millions of fund such as the stock market, rather than small and micro enterprises.

Based on these three problems, Mulawarman ( 2008 ) proposed Hyper View of Learning as the center of Love Based Accounting Education (Hyper Love). It is important to establish love based accounting education that reflects holistic accountability and morality. Accounting knowledge should not put an ontological boundary to mystical and metaphysical aspect such as done by the western modern science. This boundary is what has caused materialistic view. The most important thing is to be able to do an integration process as well as synergizing rationality and intuition towards spiritual values that would empower education development. Hyper love would give logical consequences to accounting education.

Logical Consequences of Love Based Accounting Education

Hyper view of learning (Mulawarman, 2006b) is an enlightenment and a liberation by agreeing that there is a greater accountability besides the accountability to shareholders/ market. This is an accountability towards employees, suppliers, society, nature and God. This is an accountability that is based on synergized love is both egoistic- altruistic and materialistic- spiritualistic. Logical consequence as a result of this widened accoutability would be the liberation of education system from corporate hegemony as well as would give an added value to accounting students. The liberation from corporate hegemony would enable accounting educators flexibility in concept distribution and accounting techiques balanced provision, such as proprietary theory based accounting technique for small enterprise, entity theory for enterprises that separate management and stock holders, or enterprose teory that comprises wider accountability. The liberation from corporate hegemony would in turn leads to search for accounting concept dynamic constructions by academicians, that would give larger scope than the accounting development based on entity theory that is presently dominant. This Value added aspects would create a wider understanding for the sake of accounting decision making that would be needed by accounting students once they have graduated. They would not make judgments based only on the interest that is co-opted by the corporation, but they would take into accounts the interest of employees, labours and management. They would also possess emphaty to external environment, such as supliers, nature and especially their personal accountability to God. In tun, accountants that have gone through education which is free from corporate hegemony would improve the extension of emphaty such as the will to empower their society by creating accounting techniques and procedures that would be useful to micro, small, middle enterprises based on religious belief though without significant material rewards.

Other consequences as explained by Mulawarman (2006b) are on the learning conceptions of students. It is no longer normative that procedural learning, surface approach or even deep approach learning becomes a debate as to which one will be used, but it emphasizes all yet goes beyond all (hyper). It is therefore important to add Van Rossum and Schenk (1984) and Marton et.al. (1993) six learning conceptions with intuitive and spiritualistic approach. Eight conceptions of learning according to Mulawarman (2006b) comprises the following(Hyper view of learning): the increase of knowledge, memorizing, acquistion of facts, abstraction of meaning, an interpretive process and changing as a person, with a self awareness with intuitive process, and an obedience activity in a spiritual way.

Anothet consequence is to give each student ability to develop ideas, theories, accounting concepts that are relatively new with widenen accountability, not just with limited materialistic view (stockholders and society), but also with accountability that is directed towards nature and God. Logical consequence of this hyper view of learning is that it does not longer see the need to emphasize on "sientific" methodology that is objective/ quantitative/ statistic/ possitivistic approach but would see the need to extend researches that are subjektive/ qualitative/ non-statistic/ non- possitivistic. Research process should be conducted to suit its needs.

Pendahuluan

Mulawarman (2006b) menjelaskan bahwa sistem pendidikan akuntansi saat ini telah lepas dari realitas masyarakat Indonesia disebabkan sistem dan konsep pendidikan akuntansi dibawa langsung dari “dunia lain” (baca: Barat) yang memiliki nilai-nilai Indonesia sendiri tanpa kodifikasi dan penyesuaian yang signifikan. Akuntansi merupakan produk yang dibangun dan dikembangkan dari nilai-nilai yang berkembang di masyarakat dimana akuntansi dan sistem akuntansi dikembangkan (lihat misalnya Hines 1989; Morgan 1989; Tinker 1980; Mulawarman 2006a dan banyak lainnya). Akuntansi dan sistem pendidikan akuntansi mmemang membawavalues (nilai-nilai) “sekularisasi” yang memiliki ciri utama self-interest, menekankanbottom line laba dan hanya mengakui realitas yang tercandra (materialistik).

Konsekuensi nilai sekuler ini lanjut Mulawarman (2006b) telah mengarahkan pendidikan akuntansi dengan tiga karakteristik utama.

Pertama, pendidikan akuntansi sebagai desain ”perangkap hegemoni korporasi” (Mayper et.al. 2005) serta diarahkan untuk “mengisi” peserta didik dalam memahami kepentingan ekonomi (Amernic dan Craig 2004). Kondisi yang berlangsung lama ini kemudian menjadi “dogma” akuntansi yang “universal” dan dilihat sebagai evolusi pendekatan ekonomi positivistik (Truan dan Hughes 2003).

Kedua, pandangan pembelajaran yang dijalankan di Indonesia masih didasarkan pada konsepsi pembelajaran reproductive view of learning dan kurang menggunakan konsep “constructive view of learning (Byrne dan Flood 2004).

Ketiga, pandangan pembelajaran seperti ini menyebabkan mahasiswa tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah kontekstual dan selalu berubah-ubah. Pendidikan akuntansi dengan pandangan pembelajaran reproduktif jelas tidak dapat melihat pentingnya membekali mahasiswa menjadi pionir-pionir pemberdayaan masyarakat. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang asing dengan lingkungannya tetapi lebih akrab dengan dunia bisnis yang bergelimang peredaran dana ratusan miliar per hari di pasar modal.

Berdasarkan tiga masalah utama pendidikan akuntansi tersebut, Mulawarman (2008) kemudian mengusulkan Hyper View of Learning sebagai pusat dari Pendidikan Akuntansi Berbasis Cinta Yang Melampaui (Hiperlove). Mewujudkan pendidikan akuntansi berbasis cinta adalah akuntabilitas-moralitas yang berpusat pada nilai-nilai holistik. Ilmu akuntansi tidaklah melakukan pembatasan ontologis terhadap hal yang mistik dan metafisik yang telah dilakukan oleh Sain Barat/Modern yang menyebabkannya menjadi materialistik. Tetapi yang paling penting adalah melakukan proses integrasi dan sinergi rasio dan intuisi dan menuju nilai spiritual yang dapat memberi kekuatan dalam pengembangan pendidikan. Cinta yang melampaui memberikan konsekuensi-konsekuensi logis dalam pendidikan akuntansi.

Konsekuensi Logis Pengembangan Pendidikan Akuntansi Berbasis Cinta

Bentuk hyper view of learning menurut Mulawarman (2006b) adalah pencerahan dan pembebasan dengan menyetujui perluasan akuntabilitas disamping untuk kepentingan shareholders/market juga terhadap karyawan, pemasok, masyarakat alam, dan Tuhan. Itulah akuntabilitas yang didasarkan cinta sinergis yang egoistis-altruistis dan materialistis-religius. Konsekuensi logis dari akuntabilitas yang diperluas, akan membebaskan sistem pendidikan dari hegemoni korporasi sekaligus memberikan nilai tambah (value added) bagi peserta didik/mahasiswa akuntasi. Lepasnya hegemoni korporasi akan memberikan keluasaan akuntan pendidik mendistribusikan konsep sampai dengan teknik akuntansi yang seimbang, seperti konsep dasar teoritis dan teknik akuntansi berbasis proprietary theory untuk perusahaan kecil, entity theory untuk perusahaan yang memisahkan manajemen dan pemilik/pemegang saham, atau enterprise theory yang mencakup akuntabilitas lebih luas. Lepasnya hegemoni korporasi pada gilirannya menggiring penggalian dan konstruksi dinamis konsep akuntansi bagi akademisi yang jauh lebih luas daripada yang selama ini ada dan didominasi pengembangan akuntansi berbasis entity theory. Nilai tambah akan memberikan pemahaman lebih luas terhadap kepentingan pengambilan kebijakan akuntansi bagi para peserta didik ketika lulus. Bukan melakukan judgement yang di-kooptasi perusahaan, tetapi memiliki empati terhadap selain stockholders di dalam lingkungan intern perusahaan, seperti karyawan, buruh, manajemen misalnya. Empati juga akan muncul terhadap lingkungan eksternal perusahaan seperti pemasok, lingkungan alam dan terutama adalah akuntabilitas pribadinya kepada Tuhan. Pada gilirannya akuntan hasil pendidikan yang bebas hegemoni korporasi meningkatkan ekstensi empati seperti keinginan untuk melakukan pemberdayaan masyarakatnya dengan membuat teknik dan prosedur akuntansi yang bermanfaat bagi perusahaan mikro, kecil dan menengah, koperasi maupun perusahaan berbasis religius tanpa dibayangi rewardmaterial signifikan.

Konsekuensi lainnya lanjut Mulawarman (2006b) adalah pada pembelajaran yang secara normatif tidak lagi ditekankan pembelajaran mahasiswa pada konsepprocedural learning dan surface approach dan juga bentuk konseptual deep approach to learning, tetapi menekankan pembelajaran kesemuanya dan sekaligus melampauinya (hyper). Pelampauan (hyper) dalam pendekatan pembelajaran berdasar enam konsepsi pembelajaran dari Van Rossum dan Schenk (1984) dan Marton et.al. (1993), perlu penambahan dua konsepsi pembelajaran, yaitu pendekatan intuitif dan spiritualitas . Delapan konsepsi pembelajaran (Hyper view of learning) menurut Mulawarman (2006b) adalah sebagai berikut: the increase of knowledge, memorizing, acquistion of facts, abstraction of meaning, an interpretive process and changing as a person, with a self awareness with intuitive process, and an obedience activity in a spiritual way.Konsekuensinya adalah memberikan bekal bagi setiap peserta didik atau mahasiswa akuntansi untuk dapat mengembangkan gagasan, teori, konsep akuntansi yang relatif baru dengan keluasan akuntabilitas, bukan bersifat materi yang terbatas (stockholders dan lingkungan sosial), tetapi juga mengarah pada akuntabilitas lebih luas (alam dan Ilahiah). Konsekuensi logis konsep pembelajaran yang melampaui (hyper) ini kemudian tidak lagi mengutamakan dan melihat metodologi yang digunakan dalam riset akuntansi yang memiliki nilai scientific bila ber-”aroma” obyektif/kuantitiatif/statitistik/positivistik atau lebih menekankan pada riset yang ber-“aroma” subyektif/kualitatif/non-statistik/non-positifistik. Tetapi proses riset dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhannya.

Referensi:

Mulawarman, Aji Dedi. 2006a. Menyibak Akuntansi Syari’ah: Rekonstruksi Teknologi Akuntansi Syari’ah dari Wacana ke Aksi. Penerbit Kreasi Wacana Jogjakarta.

Mulawarman, Aji Dedi. 2006b. Pensucian Pendidikan Akuntansi. Prosiding Konferensi Merefleksi Domain Pendidikan Ekonomi dan Bisnis. Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga, 1 Desember.

Mulawarman, Aji Dedi. 2008. Pendidikan Akuntansi Berbasis Cinta: Lepas dari Hegemoni Korporasi Menuju Pendidikan Membebaskan dan Konsepsi Pembelajaran Yang Melampaui. Jurnal EKUITAS STIESIA. Juni.

IMPLEMENTATION OF REFINED HYPERVIEW OF LEARNING (rHOL) ON MANAGEMENT ACCOUNTING LEARNING PROCESS

2008-08-09T07:56:00.000+07:00

By Ari Kamayanti and Aji Dedi Mulawarman

Abstract from our article : IMPLEMENTATION OF REFINED HYPERVIEW OF LEARNING (rHOL) ON MANAGEMENT ACCOUNTING LEARNING PROCESS (AN ETHNOGRAPHIC STUDY)

Best Paper Awards in National Accounting Symposium-XI, at Tanjungpura University, INDONESIA, July 23-24 2008.

Abstract

The purpose of this paper is to describe the implementation of Love Based Accounting Education (LBAE) through refined Hyperview of Learning (rHOL) as the core of humanity learning process. The essence of rHOL is purification process. The result described its impacts on learning process to suit faith towards God to free accounting education from secularism and corporate hegemony. The implications on accounting students’ learning conceptions on three management accounting topics: ABC, TQM and BSC, that are definitely secular and support corporate hegemony, were portrayed by extending ethnography by phenomenology. This method is named exetnography. The presence of secularism and corporate hegemony cause the disregard for local values and local needs respectively. The role of educator has become an important factor in implementing rHOL since he/she must trigger and maintain the purification process throughout the learning process. The results were astonishing since there were shifts of students’ consciousness in three varying degrees (verstehen, critical, reconstruction/deconstruction). Both educator and students were enlightened since renewed consciousness to return to local values and local needs emerged as a result of rHOL implementation.

Keywords: LBAE, rHOL, Purification, ABC, TQM, BSC, Ethnography, Phenomenology, Exethnography

MAKRIFAT KEKAYAAN: Tafsir Atas Materialitas Manusia dan Alam Semesta

2008-07-31T06:20:00.000+07:00

Oleh: AJI DEDI MULAWARMAN

Abstraksi

Kekayaan secara definisional, sosiologis bahkan filosofis ternyata telah melenceng jauh dari "realitas" kekayaan itu sendiri. Tulisan ini mencoba menelusuri lebih jauh pandangan mengenai kekayaan dalam koridor wealth (barat) dan maal (Islam) yang jelas sekali sangat berbeda konseptualisasi maupun kontekstualisasinya. Saatnya sekarang melakukan tafsir baru atas makna kekayaan dan bahkan melakukan makrifat atasnya. Makrifat makna kekayaan sangatlah Ilahiyyah Interest. Sekali-sekali melakukan tafsir makrifat nii...hehehe...selamat menikmati.

1. MERUNUT KONSEP KEKAYAAN: Pandangan Barat

Kekayaan (wealth) menurut pandangan masyarakat Barat dijelaskan Armour (1999) awalnya didefinisikan sebagai kekayaan umum (masyarakat, nasional). Wealth, menurutnya berasal dari dua kata bahasa Inggris lama, "weal" (well-being) dan "th"(condition), ketika dua kata tersebut disebut bersama-sama berarti "the condition of well being". Kekayaan menurut Armour dalam konteks peradaban didefinisikan sebagai penguasaan komunitas atas barang, jasa dan lainnya untuk memenuhi kebutuhan makanan dan minuman yang layak sehingga keberadaban dan kesantunan masyarakat dapat dipertahankan keseimbangannya. Konsep kekayaan menurut Armour (1999) memunculkan deviasi dalam 3 basis peradaban. Peradaban Islam masih berorientasi sesuai wealth, kekayaan untuk semua; peradaban Cina untuk kepentingan keluarga/kelompok; sedangkan peradaban Barat untuk kepentingan pribadi (riches).

Kekayaan saat ini ternyata telah berubah dari wealth menjadi riches. Richess di sisi lain merupakan penguatan individual, kelompok dan perusahaan serta sebagai sumber kompetisi antar mereka untuk tujuan kekuasaan. Sehingga kekayaan saat ini telah berubah definisinya secara sosiologis yaitu menjadi milik pribadi dan untuk kepentingan pribadi.

Kritik mirip Armour (1999) disampaikan Anielsky (2003) mengenai reduksi makna kekayaan. Kekayaan sekarang selalu diasosiakan dengan uang, tabungan, investasi rumah, atau bentuk-bentuk modal finansial lain. Berdasarkan hal tersebut Anielsky (2003) kemudian mengembangkan genuine wealth atau kekayaan asali, yaitu sesuatu yang dapat membuat hidup berguna (worthwile) dan lebih baik (wellbeing).Kekayaan asali dikembangkan untuk meluruskan nilai dan prinsip aktual lebih baik secara personal-profesional-spiritual-lingkungan-finansial. Alat dan proses untuk mengukur/memprediksi kondisi fisik dan kualitatif, segala sesuatu yang membuat hidup lebih berguna. Gagasan Anielsky (2003) mirip penjelasan Zohar dan Marshall (2005) bahwa kekayaan harus mewujud dalam bentuk "menjadi lebih berkualitas". Artinya, kekayaan tidak hanya berhubungan dengan materi, di dalamnya juga terdapat makna batin dan spiritual.

Konsep kekayaan dari Armor (1999), Anielsky (2003) dan Zohar dan Marshall (2005) bersesuaian dengan konsep spiritualitas ekologis-kebumian-postpatriarkal dari Capra (1999). Capra (1999) melihat perlunya integrasi organis materi-batin-spiritual dalam konsep ekonomi. Tetapi ternyata, spiritualitas menurutnya adalah dinamika swa-organisasi keseluruhan kosmos atau postpatriarkal kebumian, bukan Tuhan Transendental.

2. KONSEP KEKAYAAN MENURUT ISLAM

Kekayaan menurut Islam disebut maal. Seluruh bentuk maal di alam semesta menurut Islam adalah milik Allah SWT. Konsep maal dijelaskan dalam Al Qur'an sebagai berikut:

Berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah Telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar. (QS. Al-Hadiid ayat 7)

Ayat di atas menegaskan bahwa harta hakikatnya adalah milik Allah. Manusia diberi sebagian dari harta milik Allah (spiritualitas substantif) dan dengan tanggungjawab itu manusia diwajibkan menafkahkan hartanya sesuai ketentuan Allah (materialitas-syari'ah) agar mendapat ketenangan dan pahala (batin). Allah akan memberi amanah hak penguasaan atas kekayaan kepada manusia, setelah manusia memanifestasikan keimanan dalam bentuk ketundukan kepada-Nya dan kreativitas keterwakilan di alam semesta.

Menempatkan kekayaan dalam konteks tujuan syari'ah, yaitu mashlahah, dengan demikian bermakna hak kepemilikan setiap manusia hanya berbentuk titipan atau amanah Allah. Kepemilikan privat murni di dunia tidak diperbolehkan. Tujuan manusia berusaha adalah mencari nafkah untuk mendapat rezeki bernilai tambah bagi dirinya, sosial dan lingkungan. Dampak mencari rezeki yaitu kekayaan penuh berkah. Perlu ditekankan di sini bahwa kekayaan bukanlah tujuan utama. Tujuan utama tetap ada pada tujuan syari'ah, yaitu nilai tambah untuk mashalah, sedangkan (hasil) kekayaan hanyalah dampak ikutan. Bahkan menurut Hamka kekayaan hanyalah alat dan bukan tujuan itu sendiri, karena tujuan utama adalah mengingat Allah, ridha Allah serta menegakkan jalan Allah (1984, 242).

Untuk menghindari terjadinya penyimpangan tidak mutlaknya hak dan konsentrasi terbatas atas maal, Islam mengingatkan perlunya wasathan (keseimbangan). Menurut Al Qur'an kata wasathan (QS. 2: 143) bersanding dengan ummah, yaituummatan wasathan. Ciri ummatan wasathan, dijelaskan Taher (2005) adalah, pertama, hak kebebasan harus selalu diimbangi kewajiban kedua, keseimbangan antara kehidupan dunia dan ukhrawi; ketiga, keseimbangan akal dan moral.

Konsep mirip wasathan menurut Nasr (1994) disebut Al Muhith (QS. 4:126). Al-Muhith sebagai sifat keseimbangan alam semesta dalam bingkai sifat Allah. Artinya, keseimbangan kekayaan haruslah selalu berdimensi material-batin-spritual dan mengarah pada kepemilikan proporsional diri-sosial dan lingkungan dalam lingkup kekuasaan Allah. Al Muhith adalah realitas segala sesuatu untuk menuju kesatuan ketundukan (abd' Allah) dan kreativitas (Khalifatullah fil ardh) tak terpisahkan.

3. MAKRIFAT KEKAYAAN

Keseimbangan alam semesta merupakan kesatuan alam dan manusia dalam koridor kekayaan yang dinikmati manusia, sebagai bentuk barakah Ilahiyyah. Artinya, keseimbangan tersebut merupakan implementasi kesatuan dan bukan pemisahan antara manusia dan alam sesuai nilai-nilai Islam. Hal inilah yang disebut Nasr (2005; 85) bahwa Islam telah mempertahankan pandangan integral alam semesta dan melihat ke urat nadi keteraturan alam dan kosmos arus rahmat Ilahi ataubarakah. Manusia mencari wujud transendental dan supernatural, tetapi ia tidak menantang latarbelakang alam yang profan (berhadapan dengan rahkat dan wujud supernatural). Di pusat alam semesta, manusia berusaha melakukan transendensi alam dan alam sendiri membantu proses ini, asalkan manusia dapat belajar merenungkan alam, dengan tidak menjadikannya terpisah dari realitas. Manusia harus menjadikan alam semesta sebagai cermin yang memantulkan realitas pada tataran tertinggi, panorama keluasan simbol, yang berdialog dengan manusia dan memberikan makna baginya.

Rahmat Ilahi atau Barakah dalam alam semesta menurut Nasr (2005; 86) sebenarnya akan mewujud dan tersalur dalam diri manusia itu sendiri, melalui partisipasi spiritualitas aktifnya, sehingga memancarkan cahaya yang menerangi alam semesta. Manusia adalah mulut hidup dan nafas alam. Hubungan erat antara manusia dan alam akan menyebabkan keadaan batin manusia tercermin dalam tatan eksternal. Bahkan diingatkan oleh Nasr (2005; 86) bahwa apabila tidak ada lagi pelaku kontemplasi dan orang suci, alam akan kehilangan cahaya yang meneranginya dan udara yang menghidupinya. Ini menjelaskan mengapa ketika keadaan batin manusia telah berpaling pada kegelapan dan kekacauan, alam juga berpaling dari harmoni dan keindahan, selanjutnya jatuh dalam ketidakseimbangan dan kekacauan. Di alam, manusia hanya dapat menembus dalam makna batin alam jika ia dapat menyelidiki dirinya secara batin dan tidak berada di pinggir keberadaannya. Manusia yang hanya hidup di permukaan keberadaan dirinya, akan mempelajari alam sebagai sesuatu yang perlu untuk dieksploitasi, dimanipulasi dan didominasi.

Kesatuan dan keseimbangan alam dan manusia ditegaskan oleh Faruqi (1995, 65-69) pada perspektif kesadaran Ilahi manusia, berkenaan dengan perspektif kesadaran Ilahiah. Kesadaran Ilahi bagi manusia merupakan kesadaran bahwa segala sesuatu di alam semesta diciptakan oleh Allah untuk memenuhi eksistensi tujuan penciptaan manusia itu sendiri, yaitu tujuan etis penuh nilai-nilai Ketuhanan.

Keberaturan dan ketidakberaturan alam semesta hubungannya dengan manusia dengan demikian merupakan basis konsep maal yang memiliki dua tujuan etis Ilahiyah, yaitu kemerdekaan dan kesucian. Kemerdekaan dan kesucian untuk dapat mendeklarasikan dirinya sebagai abd Allah (aspek kesucian) melalui aktivitas kreatifnya sebagai khalifatullah fil ardh (aspek kemerdekaan). Kesatuan dan keseimbangan tujuan etis manusia inilah yang disebut sebagai substansi kekayaan, hak milik hakiki, yang disebut Faruqi sebagai eksistensi Citra Ilahi dalam diri manusia, yaitu taqwa (kesalehan), dan digambarkan Nasr sebagai Cahaya Ilahi yang akan selalu memancar sebagai penerang batin dan materi alam semesta penuh cahaya spiritualitas. Citra Ilahi dijelaskan Faruqi (1995; 71) sebagai berikut:

Citra Ilahi menurut Faruqi (1995; 71) terdapat dalam diri manusia. Ia tidak akan pernah dapat dihancurkan atau dilenyapkan, dan merupakan kemanusiaan manusia yang pokok. Ia adalah miliknya yang paling mulia dan berharga. Ia Ilahiah. Manakala ia tidak ada, tak ada pula manusia; dan jika ia tak sempurna, maka pemiliknya dikatakan tidak waras. Di sini humanisme Islam bersatu dengan humanisme filosofis para filosof Yunan (Socrates, Plato dan Aristoteles) dengan perbedaan bahwa sementara obyek tertinggi rasionalitas adalah paidea atau kebudayaan, bagi kaum Muslimin obyek tersebut adalah taqwa atau kesalehan.

Cahaya Ilahi yang selalu harus muncul dalam kesadaran manusia, menurut Nasr (2005; 115) adalah tujuan kemanusiaan di dunia untuk:

...memperoleh pengetahuan total tentang benda, untuk menjadi Manusia Universal(al-insan al-kamil), cermin yang memantulkan semua Nama dan Sifat Allah. Sebelum jatuh, manusia berada di surga, ia adalah Manusia Primordial (al-insan al-qodim); setelah jatuh, manusia kehilangan keadaan ini, tetapi dengan menjadi makhluk sentral di sebuah Alam Semesta yang dapat ia ketahui secara lengkap, dapat melampaui keadaan dirinya sebelum kejatuhan untuk menjadi Manusia Universal. Jadi, jika manusia dapat memanfaatkan kesempatan hidup yang diberikan kepadanya, dengan bantuan kosmos, ia dapat meninggalkan alam ini untuk menggapai keadaan yang lebih mulia dibandingkan apa yang ia peroleh sebelum kejatuhannya.

Tujuan akhir Citra Ilahi atau Ketakwaan atau Cahaya Ilahi menurut Faruqi (1995; 65) harus menuju pada Kesatuan Ilahi, agar setiap diri menjadi seperti dikatakan Nasr (2005; 115) sebagai Manusia Universal. Manusia Universal dalam menuju Kesatuan Ilahi dimana hanya Allah sajalah Tuhan itu, bahwa secara mutlak tak ada sesuatupun dalam ciptaan, tidak ada sesuatupun dalam kekayaan manusia, tidak ada sesuatupun dalam keseimbangan dan kesatuan alam dan manusia. Secara mutlak tak ada sesuatupun dalam ciptaan yang disamakan dengan pencipta, Allah itu sendiri. Kekayaan hanyalah ciptaan, sejauh manapun kekayaan terderivasi dan terakumulasi, dia hanyalah ciptaan. Yang mutlak hanyalah Pencipta, Dialah Yang Maha Kaya, Dialah Pusat Segala Kekayaan, Dialah Kekayaan Itu Sendiri, Allahsubhanahu wa ta' ala.

UU Perbankan Syariah dan UU Sukuk

2008-07-29T13:02:00.001+07:00

Bagi yang ingin download UU Perbankan Syariah dan UU Sukuk silakan klik alamat di bawah ini

UU Perbankan Syariah dan UU Sukuk

semoga bermanfaat

TULISAN AKUNTANSI SYARIAH

2008-03-03T15:01:00.008+07:00

Assalamualaikum

bagi yang berkeinginan melihat tulisan-tulisan saya mengenai akuntansi syariah lebih lengkap, silakan kunjungi http://ajidedim.wordpress.com/

berikut beberapa isi dari blog saya yang penting mengenai akuntansi syariah (dapat diklik dan link ke alamat tulisan bersangkutan langsung). semoga dapat memberi pencerahan.

wassalam...

I. Kritik Akuntansi Konvensional

1. Kritik Terhadap Agency Theory: Bagian Satu (klik di sini)

2. Warning untuk Laporan Perubahan Ekuitas

3. Positive Accounting Theory: Apakah Perlu Dikritik?

4. Citra Akuntansi: Kepedulian-Kehormatan atau Kekuasaan-Keserakahan

II. Akuntansi Syariah

1. Tazkiyah Tujuan Akuntansi Syariah

2. Review Exposure Draft PSAK Akuntansi Syariah

3. Shariate Financial Statement (Abstract)

4. Shariate Balance Sheet (Abstract)

5. Pengantar Akuntansi Syariah: Bagian Satu

AKUNTANSI SYARIAH: Pengantar (1)

2008-02-16T10:49:00.003+07:00

1. PENDAHULUAN

Segala Puji Bagi Allah. Sesungguhnya kesucian dan kebenaran hanyalah bersumber dari dan diniatkan/ditujukan kepada Allah. Sering kita bertanya-tanya bagaimana bentuk akuntansi di Indonesia? Seperti kita ketahui hampir seluruh ‘peta’ akuntansi Indonesia merupakan by product Barat. Akuntansi konvensional (Barat) di Indonesia bahkan telah diadaptasi tanpa perubahan berarti. Hal ini dapat dilihat dari sistem pendidikan, standar, dan praktik akuntansi di lingkungan bisnis. Kurikulum, materi dan teori yang diajarkan di Indonesia adalah akuntansi pro Barat. Semua standar akuntansi berinduk pada landasan teoritis dan teknologi akuntansi IASC (International Accounting Standards Committee). Indonesia bahkan terang-terangan menyadur Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements IASC, dengan judul Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) (Mulawarman 2006b; 2007d).

Perkembangan terbaru, saat ini telah disosialisasikan sistem pendidikan akuntansi “baru” yang merujuk internasionalisasi dan harmonisasi standar akuntansi. Pertemuan-pertemuan, workshop, lokakarya, seminar mengenai perubahan kurikulum akuntansi sampai standar kelulusan akuntan juga mengikuti kebijakan IAI berkenaan Internasionalisasi Akuntansi Indonesia tahun 2010 (Mulawarman 2007d).

Dunia bisnis tak kalah, semua aktivitas dan sistem akuntansi juga diarahkan untuk memakai acuan akuntansi Barat. Hasilnya akuntansi sekarang menjadi menara gading dan sulit sekali menyelesaikan masalah lokalitas. Akuntansi hanya mengakomodasi kepentingan ”market” (pasar modal) dan tidak dapat menyelesaikan masalah akuntansi untuk UMKM yang mendominasi perekonomian Indonesia lebih dari 90%[1]. Hal ini sebenarnya telah menegasikan sifat dasar lokalitas masyarakat Indonesia (Mulawarman 2006b).

Padahal bila kita lihat lebih jauh, akuntansi secara sosiologis saat ini telah mengalami perubahan besar. Akuntansi tidak hanya dipandang sebagai bagian dari pencatatan dan pelaporan keuangan perusahaan. Akuntansi telah dipahami sebagai sesuatu yang tidak bebas nilai (value laden), tetapi dipengaruhi nilai-nilai yang melingkupinya. Bahkan akuntansi tidak hanya dipengaruhi, tetapi juga mempengaruhi lingkungannya (lihat Hines 1989; Morgan 1988; Triyuwono 2000a; Subiyantoro dan Triyuwono 2003; Mulawarman 2006)[2].

Ketika akuntansi tidak bebas nilai, tetapi sarat nilai, otomatis akuntansi konvensional yang saat ini masih didominasi oleh sudut pandang Barat, maka karakter akuntansi pasti kapitalistik, sekuler, egois, anti-altruistik. Ketika akuntansi memiliki kepentingan ekonomi-politik MNC’s (Multi National Company's) untuk program neoliberalisme ekonomi, maka akuntansi yang diajarkan dan dipraktikkan tanpa proses penyaringan, jelas berorientasi pada kepentingan neoliberalisme ekonomi pula (Mulawarman 2007d).

Pertanyaan lebih lanjut adalah, apakah memang kita tidak memiliki sistem akuntansi sesuai realitas kita? Apakah masyarakat Indonesia tidak dapat mengakomodasi akuntansi dengan tetap melakukan penyesuaian sesuai realitas masyarakat Indonesia? Lebih jauh lagi sesuai realitas masyarakat Indonesia yang religius? Religiusitas Indonesia yang didominasi 85% masyarakat Muslim?

2. Akuntansi Syariah: ANTARA Aliran Pragmatis DAN IDEALIS

Perkembangan akuntansi syariah saat ini menurut Mulawarman (2006; 2007a; 2007b; 2007c) masih menjadi diskursus serius di kalangan akademisi akuntansi. Diskursus terutama berhubungan dengan pendekatan dan aplikasi laporan keuangan sebagai bentukan dari konsep dan teori akuntansinya. Perbedaan-perbedan yang terjadi mengarah pada posisi diametral pendekatan teoritis antara aliran akuntansi syari’ah pragmatis dan idealis.

2.1. Akuntansi Syariah Aliran Pragmatis

Aliran akuntansi pragmatis lanjut Mulawarman (2007a) menganggap beberapa konsep dan teori akuntansi konvensional dapat digunakan dengan beberapa modifikasi (lihat juga misalnya Syahatah 2001; Harahap 2001; Kusumawati 2005 dan banyak lagi lainnya). Modifikasi dilakukan untuk kepentingan pragmatis seperti penggunaan akuntansi dalam perusahaan Islami yang memerlukan legitimasi pelaporan berdasarkan nilai-nilai Islam dan tujuan syariah. Akomodasi akuntansi konvensional tersebut memang terpola dalam kebijakan akuntansi seperti Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institutions yang dikeluarkan AAOIFI[3] secara internasional dan PSAK No. 59[4] atau yang terbaru PSAK 101-106 di Indonesia. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam tujuan akuntansi syari’ah aliran pragmatis yang masih berpedoman pada tujuan akuntansi konvensional dengan perubahan modifikasi dan penyesuaian berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Tujuan akuntansi di sini lebih pada pendekatan kewajiban, berbasis entity theory dengan akuntabilitas terbatas.

Bila kita lihat lebih jauh, regulasi mengenai bentuk laporan keuangan yang dikeluarkan AAOIFI misalnya, disamping mengeluarkan bentuk laporan keuangan yang tidak berbeda dengan akuntansi konvensional (neraca, laporan laba rugi dan laporan aliran kas) juga menetapkan beberapa laporan lain seperti analisis laporan keuangan mengenai sumber dana untuk zakat dan penggunaannya; analisis laporan keuangan mengenai earnings atau expenditures yang dilarang berdasarkan syari’ah; laporan responsibilitas sosial bank syariah; serta laporan pengembangan sumber daya manusia untuk bank syariah. Ketentuan AAOIFI lebih diutamakan untuk kepentingan ekonomi, sedangkan ketentuan syariah, sosial dan lingkungan merupakan ketentuan tambahan. Dampak dari ketentuan AAOIFI yang longgar tersebut, membuka peluang perbankan syari’ah mementingkan aspek ekonomi daripada aspek syariah, sosial maupun lingkungan. Sinyal ini terbukti dari beberapa penelitian empiris seperti dilakukan Sulaiman dan Latiff (2003), Hameed dan Yaya (2003b), Syafei, et al. (2004).

Penelitian lain dilakukan Hameed dan Yaya (2003b) yang menguji secara empiris praktik pelaporan keuangan perbankan syariah di Malaysia dan Indonesia. Berdasarkan standar AAOIFI, perusahaan di samping membuat laporan keuangan, juga diminta melakukan disclose analisis laporan keuangan berkaitan sumber dana zakat dan penggunaannya, laporan responsibilitas sosial dan lingkungan, serta laporan pengembangan sumber daya manusia. Tetapi hasil temuan Hameed dan Yaya (2003b) menunjukkan bank-bank syariah di kedua negara belum melaksanakan praktik akuntansi serta pelaporan yang sesuai standar AAOIFI.

Syafei, et al. (2004) juga melakukan penelitian praktik pelaporan tahunan perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia. Hasilnya, berkaitan produk dan operasi perbankan yang dilakukan, telah sesuai tujuan syariah (maqasid syari’ah). Tetapi ketika berkaitan dengan laporan keuangan tahunan yang diungkapkan, baik bank-bank di Malaysia maupun Indonesia tidak murni melaksanakan sistem akuntansi yang sesuai syariah. Menurut Syafei, et al. (2004) terdapat lima kemungkinan mengapa laporan keuangan tidak murni dijalankan sesuai ketentuan syariah. Pertama, hampir seluruh negara muslim adalah bekas jajahan Barat. Akibatnya masyarakat muslim menempuh pendidikan Barat dan mengadopsi budaya Barat. Kedua, banyak praktisi perbankan syariah berpikiran pragmatis dan berbeda dengan cita-cita Islam yang mengarah pada kesejahteraan umat. Ketiga, bank syariah telah establish dalam sistem ekonomi sekularis-materialis-kapitalis. Pola yang establish ini mempengaruhi pelaksanaan bank yang kurang Islami. Keempat, orientasi Dewan Pengawas Syari’ah lebih menekankan formalitas fiqh daripada substansinya. Kelima, kesenjangan kualifikasi antara praktisi dan ahli syariah. Praktisi lebih mengerti sistem barat tapi lemah di syariah. Sebaliknya ahli syariah memiliki sedikit pengetahuan mengenai mekanisme dan prosedur di lapangan.

2.2. Akuntansi Syariah Aliran Idealis

Aliran Akuntansi Syariah Idealis di sisi lain melihat akomodasi yang terlalu “terbuka dan longgar” jelas-jelas tidak dapat diterima. Beberapa alasan yang diajukan misalnya, landasan filosofis akuntansi konvensional merupakan representasi pandangan dunia Barat yang kapitalistik, sekuler dan liberal serta didominasi kepentingan laba (lihat misalnya Gambling dan Karim 1997; Baydoun dan Willett 1994 dan 2000; Triyuwono 2000a dan 2006; Sulaiman 2001; Mulawarman 2006a). Landasan filosofis seperti itu jelas berpengaruh terhadap konsep dasar teoritis sampai bentuk teknologinya, yaitu laporan keuangan. Keberatan aliran idealis terlihat dari pandangannya mengenai Regulasi baik AAOIFI maupun PSAK No. 59, serta PSAK 101-106, yang dianggap masih menggunakan konsep akuntansi modern berbasis entity theory (seperti penyajian laporan laba rugi dan penggunaan going concern dalam PSAK No. 59) dan merupakan perwujudan pandangan dunia Barat[5]. Ratmono (2004) bahkan melihat tujuan laporan keuangan akuntansi syariah dalam PSAK 59 masih mengarah pada penyediaan informasi. Yang membedakan PSAK 59 dengan akuntansi konvensional, adanya informasi tambahan berkaitan pengambilan keputusan ekonomi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Berbeda dengan tujuan akuntansi syariah idealis (filosofis-teoritis), mengarah akuntabilitas yang lebih luas (Triyuwono 2000b; 2001; 2002b; Hameed 2000a; 2000b; Hameed dan Yaya 2003a; Baydoun dan Willett 1994).

Konsep dasar teoritis akuntansi yang dekat dengan nilai dan tujuan syariah menurut aliran idealis adalah Enterprise Theory (Harahap 1997; Triyuwono 2002b), karena menekankan akuntabilitas yang lebih luas. Meskipun, dari sudut pandang syariah, seperti dijelaskan Triyuwono (2002b) konsep ini belum mengakui adanya partisipasi lain yang secara tidak langsung memberikan kontribusi ekonomi. Artinya, lanjut Triyuwono (2002b) konsep ini belum bisa dijadikan justifikasi bahwa enterprise theory menjadi konsep dasar teoritis, sebelum teori tersebut mengakui eksistensi dari indirect participants.

Berdasarkan kekurangan-kekurangan yang ada dalam VAS, Triyuwono (2001) dan Slamet (2001) mengusulkan apa yang dinamakan dengan Shariate ET. Menurut konsep ini stakeholders pihak yang berhak menerima pendistribusian nilai tambah diklasifikasikan menjadi dua golongan yaitu direct participants dan indirect participants. Menurut Triyuwono (2001) direct stakeholders adalah pihak yang terkait langsung dengan bisnis perusahaan, yang terdiri dari: pemegang saham, manajemen, karyawan, kreditur, pemasok, pemerintah, dan lain-lainnya. Indirect stakeholders adalah pihak yang tidak terkait langsung dengan bisnis perusahaan, terdiri dari: masyarakat mustahiq (penerima zakat, infaq dan shadaqah), dan lingkungan alam (misalnya untuk pelestarian alam).

2.3. Komparasi Antara Aliran Idealis dan Pragmatis

Kesimpulan yang dapat ditarik dari perbincangan mengenai perbedaan antara aliran akuntansi syariah pragmatis dan idealis di atas adalah, pertama, akuntansi syariah pragmatis memilih melakukan adopsi konsep dasar teoritis akuntansi berbasis entity theory. Konsekuensi teknologisnya adalah digunakannya bentuk laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas dengan modifikasi pragmatis. Kedua, akuntansi syariah idealis memilih melakukan perubahan-perubahan konsep dasar teoritis berbasis shariate ET. Konsekuensi teknologisnya adalah penolakan terhadap bentuk laporan keuangan yang ada; sehingga diperlukan perumusan laporan keuangan yang sesuai dengan konsep dasar teoritisnya. Untuk memudahkan penjelasan perbedaan akuntansi syariah aliran pragmatis dan idealis, silakan lihat gambar berikut:

3. Proyek IMPLEMENTASI Shariate Enterprise Theory

Proses pencarian bentuk teknologis dari akuntansi syariah aliran idealis dimulai dari perumusan ulang konsep Value Added (VA) dan turunannya yaitu Value Added Statement (VAS). VA diterjemahkan oleh Subiyantoro dan Triyuwono (2004, 198-200) sebagai nilai tambah yang berubah maknanya dari konsep VA yang konvensional. Substansi laba adalah nilai lebih (nilai tambah) yang berangkat dari dua aspek mendasar, yaitu aspek keadilan dan hakikat manusia.

Terjemahan konsep VA agar bersifat teknologis untuk membangun laporan keuangan syariah disebut Mulawarman (2006, 211-217) sebagai shariate value added (SVA). SVA dijadikan source untuk melakukan rekonstruksi sinergis VAS versi Baydoun dan Willett (1994; 2000) dan Expanded Value Added Statement (EVAS) versi Mook et al. (2003; 2005)[6] menjadi Shariate Value Added Statement (SVAS)[7]. SVA adalah pertambahan nilai spiritual (zakka) yang terjadi secara material (zaka) dan telah disucikan secara spiritual (tazkiyah). SVAS adalah salah satu laporan keuangan sebagai bentuk konkrit SVA yang menjadikan zakat bukan sebagai kewajiban distributif saja (bagian dari distribusi VA) tetapi menjadi poros VAS. Zakat untuk menyucikan bagian atas SVAS (pembentukan sources SVA) dan bagian bawah SVAS (distribusi SVA).

SVAS lanjut Mulawarman (2006) terdiri dari dua bentuk laporan, yaitu Laporan Kuantitatif dan Kualitatif yang saling terikat satu sama lain. Laporan Kuantitatif mencatat aktivitas perusahaan yang bersifat finansial, sosial dan lingkungan yang bersifat materi (akun kreativitas) sekaligus non materi (akun ketundukan). Laporan Kualitatif berupa catatan berkaitan dengan tiga hal. Pertama, pencatatan laporan pembentukan (source) VA yang tidak dapat dimasukkan dalam bentuk laporan kuantitatif. Kedua, penentuan Nisab Zakat yang merupakan batas dari VA yang wajib dikenakan zakat dan distribusi Zakat pada yang berhak. Ketiga, pencatatan laporan distribusi (distribution) VA yang tidak dapat dimasukkan dalam bentuk laporan kuantitatif.

Bagaimana bentuk laporan keuangan syari’ah lainnya? To be continued...

DISARIKAN DARI:

Mulawarman, Aji Dedi. 2006. Menyibak Akuntansi Syariah: Rekonstruksi Teknologi Akuntansi Syariah Dari Wacana Ke Aksi. Penerbit Kreasi Wacana. Jogjakarta.

Mulawarman, Aji Dedi. 2006b. Pensucian Pendidikan Akuntansi. Prosiding Konferensi Merefleksi Domain Pendidikan Ekonomi dan Bisnis. Fakultas Ekonomi UKSW. Salatiga. 1 Desember.

Mulawarman, Aji Dedi. 2007a. Menggagas Laporan Arus Kas Syariah. Simposium Nasional Akuntansi X. Unhas Makassar. 26-28 Juli

Mulawarman, Aji Dedi. 2007b. Menggagas Neraca Syariah Berbasis Maal: Kontekstualisasi “Kekayaan Altruistik Islami”. The 1st Accounting Conference. FE-UI Depok. 7-9 Nopember.

Mulawarman, Aji Dedi. 2007c. Menggagas Laporan Keuangan Syariah Berbasis Trilogi Ma’isyah-Rizq-Maal. Simposium Nasional Ekonomi Islam 3. Unpad. Bandung. 14-15 Nopember.

Mulawarman, Aji Dedi. 2007d. Menggagas Teori Akuntansi Syariah. Seminar Akuntansi Syari’ah, Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang, 24 Nopember.

[1] Menurut data Indonesian Capital Market Direktory 2005, perusahaan yang terdaftar di bursa saham per Desember 2004 mencapai 331 perusahaan. Sebagai perbandingan, jumlah usaha mikro, kecil dan menengah saat ini mencapai lebih dari 16 juta entitas.

[2] Ditegaskan oleh Chua (1986) bahwa akuntansi bukan hanya dipandang bersifat rasional teknis saja, suatu aktivitas jasa yang terpisah dari hubungan kemasyarakatan. Tetapi, seperti dikatakan oleh Hines (1989), bahwa accounting creates and maintains (or can play a part in changing) the social world, is through its reflection and reinforcement of the values of society.

[3] AAOIFI singkatan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, lembaga regulasi keuangan Islam internasional yang berkedudukan di Abu Dhabi, UEA. AAOIFI telah mengeluarkan Standar Akuntansi dan Auditing untuk lembaga keuangan Islam (Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institutions) tahun 1998.

[4] PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 59 merupakan pernyataan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengenai Akuntansi Perbankan Syariah. Standar ini banyak merujuk pada AAOIFI.

[5] Penelitian yang menarik dilakukan Afifudin (2004) mengenai PSAK No. 59 khusus pembiayaan Mudharabah Bank Syariah. Dari penelusuran mengenai konsep dasar teoritis akuntansi yang melandasinya, jelas-jelas menggunakan basis entity theory yang kapitalistik.

[6] EVAS dikembangkan oleh Mook et al. (2003; 2005) sebagai salah satu alternatif bentuk pengganti Laporan Laba Rugi. EVAS merupakan adaptasi dari VAS yang diperluas. EVAS juga menekankan peran organisasi dalam mengarahkan manfaat untuk masyarakat yang secara umum diabaikan dalam financial statement. EVAS merupakan integrasi informasi finansial dan non finansial, melakukan sintesis data finansial dengan input dan output sosial. EVAS mengkombinasikan data finansial dan data sosial untuk memberikan gambaran lebih utuh dampak sosial dan ekonomi perusahaan.

[7] Proses rekonstruksi sinergis VAS dan EVAS untuk membentuk SVAS dapat dilihat lebih detil dalam Mulawarman (2006).

2008-02-07T08:27:00.003+07:00

Bapak-ibu-saudara yang dirahmati Allah,

Mohon maaf sebelumnya (seperti orang Jawa aja, sukanya maaf dulu :D ...), untuk sementara saya menghentikan tulisan-tulisan di blog, yang kata Pak Fattah Hidayat menghentikan agenda katarsis (tertawa sekali lagi dulu :D ...), karena harus menyelesaikan draf disertasi. Draf disertasi buat maju seminar hasil ni...

Mohon doa restunya ya? Makanya, komentar, kritik, saran dan tanggapan atas tulisan-tulisan saya di blog mohon diarahkan untuk mendoakan saya saja ya...? (tertawa yang ketiga kali :D ....). Itung-itung ini kan shadaqah buat orang yang sedang dilanda stress nyelesaikan disertasi ... memang katarsis ni aku (ketawa yang keempat kalinya :D ...). Ternyata bener juga kata Pak Fattah, kalo saya selama ini katarsis...termasuk minta restu dan doa dari Bapak-Ibu-Saudara sekalian... (ketawa yang kelima kalinya :D ...).

Ya kalau tetap mau bikin komentar, kritik, saran dan tanggapan atas tulisan-tulisan saya, gpp juga si. Gitu dulu ya...

Wassalam...

BERHENTI SEMENTARA

2008-02-07T08:27:00.002+07:00

EXPOSURE DRAFT AKUNTANSI SYARIAH

2008-02-05T16:31:00.000+07:00

Bapak ibu saudara sekalian, berikut ini saya posting usulan yang pernah saya ajukan untuk review dan saran perubahan mengenai Exposure Draft Akuntansi Syariah. EP tersebut dikeluarkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia), sekarang telah disetujui menjadi SAK 101-106 tentang Akuntansi Syari'ah. Usulan ini sih masih diajukan di tingkat tim review Jurusan Akuntansi FE Universitas Brawijaya. Usulan resmi dari Jurusan Akuntansi FE Universitas Brawijaya ya gak begini bentuknya. Wong baru usulan saya...hehehe :) . Tapi gpp, makanya daripada tulisan ini nganggur di laptop lebih baik diposting di website aja. Semoga ada manfaatnya...

Draf Review dan Saran Perubahan
Atas Exposure Draft Akuntansi Syariah
Oleh: Aji Dedi Mulawarman
Bismillahirrahmaanirrahim

1. Miskonsepsi Paradigma Transaksi Syariah dalam Akuntansi Syariah

Terdapat miskonsepsi antara Paradigma, Asas dan Karakteristik Transaksi Syariah (Kaidah 1) dengan Tujuan Laporan Keuangan, Asumsi Dasar dan Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan (Kaidah 2). Kaidah 1 mengatur fungsi transaksi yang dilakukan entitas syariah. Kaidah 2 mengatur fungsi pencatatan dan penyampaian informasi yang dilakukan entitas syari’ah. Perbedaan fungsi Kaidah 1 dan Kaidah 2 merupakan kriteria yang sangat mendasar. Kaidah 1 memang dapat berpengaruh terhadap kaidah 2 , berkaitan apa yang akan dicatat dan diinformasikan dalam laporan keuangan. Tetapi fungsi kaidah 2 sebenarnya tidak hanya melakukan pencatatan dan penginformasian transaksional saja. Kaidah 2 di samping mencatat fungsi transaksi, juga mencatat kejadian atau aktivitas ekonomi yang tidak dan belum melibatkan transaksi yang dicantumkan dalam Kaidah 1. Kejadian ekonomi berhubungan dengan:

a. Aset dan Kewajiban

Penilaian aset dan kewajiban dipengaruhi kejadian baik sebagian atau keseluruhannya di luar transaksi. Contohnya adalah kenaikan harga, akresi (pertumbuhan alamiah), apresiasi (selisih nilai pasar wajar) penyusutan, pencurian, kejadian luar biasa, intangible asset, operasi mesin atau pabrik untuk produksi, goodwill, pemeliharaan, beban pengiriman barang dan jasa, dan lain-lain.

b. Pendapatan

Proses produksi yang dipengaruhi kejadian menyebabkan naiknya nilai aset sebelum dilakukan penentuan harga jual dan dilakukan penjualan, dan lain-lain. Dalam konsep pembentukan pendapatan terdapat titik-titik tertentu yang tidak berhubungan dengan proses transaksi. Misalnya produk selesai diproduksi sebelum penjualan untuk industri ekstraktif seperti pertambangan, pertanian, perkebunan, dan lainnya. Kemudian, pemindahan barang jadi dari pabrik ke gudang

c. Biaya

Penurunan nilai aset, sediaan barang atau ekuitas yang dipengaruhi kejadian dapat dianggap sebagai biaya. Dalam proses pembentukan biaya juga terdapat biaya yang tidak terkait dengan transaksi, seperti kos produksi, kos non produksi. Di samping pembentukan biaya juga terdapat masalah yang menyebabkan terjadinya biaya seperti produk Usang dan Barang Rusak. Juga mengenai depresiasi baik akibat proses akumulasi dana, pemulihan investasi, proses penilaian.

d. Eksternalitas yang berhubungan aktivitas sosial dan lingkungan

e. Kejadian yang berhubungan aktivitas non-ekonomi lainnya

2. Tujuan, Asumsi Dasar, Unsur, Pengakuan dan Pengukuran Laporan Keuangan

ED akuntansi syariah hanya memusatkan pada dua hal yang utama, yaitu informasi ekonomi dan sosial. Informasi ekonomi masih menekankan pada pentingnya bottom line laba yang tidak sesuai dengan paradigma transaksi syariah. Informasi sosial hanya berhubungan dengan bentuk qardhul hasan dan pengelolaan zakat. Dalam paradigma transaksi syari’ah paragraf 12, 13, 14 memuat beberapa prinsip utama:

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas utama dalam paragraf 12 adalah pada Allah SWT sebagai pencipta alam semesta, dan untuk kebahagiaan hidup dan kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual. Hal ini tidak nampak pada laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas dan laboran perubahan modal untuk entitas bisnis syari’ah. Bottom line laba dalam laporan laba rugi jelas memberi prioritas utama pertanggungjawabannya kepada pemilik modal atau investor. Sedangkan hubungannya dengan stakeholders, alam dan Tuhan dianggap sebagai biaya. Artinya disini akuntabilitas yang dipentingkan bukan kepada Allah, dan implikasinya kepada alam dan stakeholders, tetapi utamanya kepada pemilik modal maupun investor.

b. Perangkat Syari’ah dan Akhlak sebagai prinsip dari asas transaksi syariah (paragraf 15 -26) dan karakteristik transaksi syariah (paragraf 27-29) hanya nampak dalam tujuan laporan keuangan tetapi tidak nampak secara utuh dan menyeluruh (kecuali dalam beberapa poin) dalam asumsi dasar, karakteristik, unsur dan pengakuan laporan keuangan.

b.1. Asumsi dasar laporan keuangan akuntansi syariah masih menetapkan kelangsungan usaha dan sistem akrual (paragraf 41 dan 43). Dua asumsi tersebut sangat bertentangan dengan prinsip dan akhlak syariah bahkan tujuan laporan keuangan akuntansi syariah. Asumsi kelangsungan usaha memang memiliki pendekatan akuntabilitas berbasis entity theory yang mementingkan pemilik modal dan investor saja (lihat point 2.i.a.). Sedangkan dalam asumsi dasar akrual tidak sepenuhnya dapat digunakan secara langsung. Seperti diketahui bahwa prinsip akrual melakukan pencatatan fakta (merekam arus kas masa kini), potensi (merekam arus kas masa depan) dan konsekuensi (merekam arus kas masa lalu). Khusus mengenai pencatatan potensi menggunakan prinsip present value yang sarat dengan penghitungan bernuansa riba dan gharar.

b.2. Unsur laporan keuangan akuntansi syariah terutama laba masih menggunakan konsep income yang memang merupakan konsekuensi digunakannya entity theory. Tidak menyesuaikan konsep income berdasar pada shari’ate enterprise theory yang menggunakan konsep nilai tambah yang sesuai prinsip transaksi syariah.

b.3. Pengakuan unsur-unsur dalam laporan keuangan akuntansi syariah masih didasarkan pada prinsip akuntansi konvensional (paragraf 110). Proses pengakuan seperti ini akan berdampak pada hilangnya paradigma transaksi syariah dan akhlak (seperti tidak mengandung unsur riba, haram, gharar, dan prinsip syariah lainnya.

3. Bentuk Laporan Keuangan

Dampak miskonsepsi antara Kaidah 1 dan Kaidah 2 jelas kurang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tujuan syariah (maqashid asy-syari’ah). Laporan Nilai Tambah Syariah, Neraca Berbasis Nilai Sekarang, Aliran Kas Syariah dan Laporan Respon Sosial dan Lingkungan, tidak menjadi laporan utama dan bahkan tidak di akomodasi dalam laporan keuangan syari’ah dalam ED.

4. Saran-saran Perbaikan ED Akuntansi Syariah

Perlu dilakukan perubahan dan perbaikan mengenai beberapa hal agar terdapat konsistensi dengan paradigma syariah. Berikut beberapa hal yang perlu dilakukan perubahan:

a. Perubahan Paradigma Transaksi Syariah

Agar paradigma transaksi syariah dapat memayungi seluruh kejadian dan aktivitas yang berhubungan dengan pencatatan akuntansi bagi entitas syariah diperlukan perubahan dari Paradigma Transaksi Syariah menjadi Paradigma Transaksi dan Kejadian Ekonomi Syariah. Perubahan ini akan memberi tuntunan yang lebih pasti terhadap ketentuan-ketentuan pencatatan sampai penyampaian informasi akuntansi yang menyeluruh baik mengenai transaksi maupun kejadian ekonomi lain dalam entitas bisnis.

b. Perubahan Asumsi Dasar Akuntansi Syariah

Asumsi dasar akrual seharusnya dirubah menjadi Sinergi Akrual dan Cash Basis. Khusus akrual diperlukan penjelasan lebih detil khusus pencatatan potensi untuk menghindari terjadinya transaksi dan kejadian ekonomi lainnya yang bertentangan paradigma transaksi dan kejadian ekonomi syariah. Sedangkan asumsi dasar kelangsungan usaha dirubah menjadi asumsi dasar kerjasama usaha yang berbasis pada shariate enterprise theory. Asumsi dasar kerjasama usaha mengakui bahwa akuntabilitas bukan hanya pada kepentingan pemilik modal dan investor saja, tetapi akuntabilitas yang lebih luas. Akuntabilitas pada partisipan langsung (pemegang saham, karyawan, pemerintah, kreditor, pemasok, pelanggan dan lainnya) tidak langsung (mustahiq, lingkungan alam) serta dilakukan dalam rangka ketundukan (pertanggungjawaban kepada Allah/abd’Allah) dan kreativitas (pertanggungjawaban kepada manusia, sosial dan alam/khalifatullah fil ardh).

c. Perubahan Unsur Laporan Keuangan Akuntansi Syariah

Perubahan asumsi dasar akan berdampak pada unsur laporan keuangan, terutama pada unsur laba (income). Perubahan laba dari laba akuntansi menjadi nilai tambah syari’ah harus selalu bernilai suci (tazkiyah) mulai dari proses pembentukan sumber, proses, sampai distribusinya. Semua harus jelas pengakuan dan pengukurannya yang sesuai syariah. Artinya, unsur atau elemen laba dirubah menjadi elemen nilai tambah syariah.

d. Perubahan Pengakuan Laporan Keuangan Akuntansi Syariah

Penggunaan nilai tambah syariah berdampak pada prinsip pengakuan. Transaksi dan kejadian ekonomi lain dapat diakui ketika telah disucikan (tazkiyah) atau disesuaikan dengan prinsip pengakuan halal, bebas riba dan bebas gharar.

e. Perubahan Bentuk Laporan Keuangan Akuntansi Syariah

Berdasarkan pada perubahan-perubahan poin a-e, maka bentuk laporan keuangan yang diperlukan perubahannya adalah:

e.1. Laporan Laba Rugi dirubah menjadi Laporan Nilai Tambah Syariah
e.2. Neraca dirubah menjadi Neraca Berbasis Nilai Sekarang
e.3. Perlu penambahan Laporan Sosial dan Lingkungan

Demikian review dan saran yang kami sampaikan, semoga dapat menjadi bahan revisi Exposure Draft Akuntansi Syariah secara komprehensif.

Billahittaufiq wal hidayah.

Malang, 11 Desember 2006

AKHIRNYA...

2008-01-27T17:43:00.000+07:00

Kalau ajal sudah menjemput...
Semoga dunianya tak dibawa
Semoga ketika waris sudah terbagi
Semua hutang akan segera dibayarMore...
Hutang nyawa,
Hutang penjarahan,
Hutang ketidakadilan,
Hutang ketertindasan,
Hutang kesombongan,
Hutang kebohongan,
Hutang kemunafikan,
Hutang keserakahan...
Hutang lainnya...
Walau hanya serupiah...
Walau hanya setetes darah...
Walau hanya secuil tanah...
Walau hanya secuil nasi...
Walau hanya secuil hardikan…
Semoga...yang ditinggalkan...terutama anak-anaknya...
Masih tahu bahwa mereka bertanggung jawab atas ketenangan ayahnya...
Bukan hanya bernegosiasi untuk mendapatkan keringanan hukuman
Atau hanya ”astaghfirullah” negosiasi untuk keringanan pembayaran
Hahahaha...seperti orang yang sudah pailit karena melarat tidak bisa bayar hutang...
Kalau sudah tak bernyawa...apa yang mau dinegosiasikan...
Kalau sudah tercium bau tak sedap berjuta kesalahan ...
Apalagi yang mau ditutupi
Semoga mereka sadar...
Karena rakyat tak pernah tidak memaafkan
Karena rakyat tidak bisa apa-apa
Karena rakyat tidak pernah menuntut apa-apa
Karena rakyat hanya ingin hidup mereka tidak dinegasikan
Saya ”akan selalu” berdoa
Inalillahi wainailaihi rojiun...
Apabila yang meninggal karena masih layak dianggap Islam
Yaitu orang yang yang meninggal karena dia Muslim...
Dengan syarat tidak munafik, tidak kufur, tidak qorun, tidak fir’aun
dan tetap berada di jalan-Nya...

POLLING TEMA

2008-01-04T20:03:00.000+07:00

Bapak-ibu yth...

Terima kasih sebelumnya atas kunjungannya ke blog saya. Untuk memberikan informasi up to date pada bapak-ibu sekalian, mohon memberikan suara pada polling tentang tema yang disukai. Sekali lagi terima kasih...wassalam

http://ajidedim.wordpress.com

KRITIK MARKET SHARE 5% BANK SYARIAH

2007-12-16T10:53:00.000+07:00

TARGET 5% BANK SYARIAH: Untuk Mashlaha?[1]
Oleh: Aji Dedi Mulawarman

anda setuju atau tidak mengenai kritik market share bank syariah ini? silakan isi pendapat anda di sebelah

Abstraksi
Artikel ini mencoba mengkritisi akselerasi perkembangan perbankan syari’ah nasional agar mencapai market share 5%. Kekhawatiran bermunculan dari berbagai kalangan bahwa tahun 2008 perbankan syari’ah nasional tidak memenuhi target market share 5% dari total aset perbankan nasional sesuai Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syari'ah Indonesia. Untuk mempercepat hal tersebut BI menetapkan Kebijakan Akselerasi Perkembangan Perbankan Syari’ah 2007-2008.
Dampak akselerasi perkembangan perbankan syari’ah, bila dilihat lebih lanjut memunculkan masalah-masalah baru. Pertama, meningkatnya NPF yang mencapai 6,2% per September 2007 (lebih tinggi dari prosentasi NPL perbankan konvensional). Kedua, tidak memiliki upaya genuine pengembangan produk perbankan syari’ah. Ketiga, masalah kedua merupakan dampak hilangnya sense melakukan identifikasi core competencies unique bank syari’ah yang mengusung nilai-nilai Islam Indonesia (universal sekaligus lokal). Keempat, penegasan pentingnya kuantitas dalam program akselerasi menggeser kepentingan kualitas perbankan syari’ah.
Diperlukan pembenahan mendasar mengenai Cetak Biru dan Program Akselerasi Pengembangan Perbankan Syari’ah. Pertama, hendaknya visi pengembangan sesuai maqashid asy syari’ah, yaitu mashlaha, kesejahteraan ummat yang hakiki, yang menekankan harmoni dan keseimbangan produksi-intermediasi-retail sesuai ushwah model ekonomi Rasulullah. Kedua, agar visi sesuai maqashid asy syari’ah diperlukan reorientasi diri yang berpijak pada ditemukannya core competencies. Ketiga, pengembangan produk perbankan syari’ah hendaknya sesuai dengan core competencies sehingga memunculkan karakter genuine perbankan syari’ah ala Indonesia. Keempat, perlunya dikembangkan produk qardh yang tetap mengedepankan prinsip produktif dan bukannya untuk kepentingan konsumtif. Kelima, perlunya regulasi Bank Indonesia berkenaan prioritas pengembangan produk muzara’ah dan musaqah bagi kalangan perbankan syari’ah. Keenam, peningkatan market share tetap mementingkan kuantitas maupun kualitas dan tidak didasari prioritas ”kompetitif” dan ”efisiensi”, tetapi mementingkan harmoni dan mashlaha sebagai tujuan utama perbankan syari’ah.

Keyword: Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syari’ah, Harmoni, Mashlaha, Core Competencies.

1. PENDAHULUAN
Pengembangan pemikiran lanjutan finance dalam perspektif Islam saat ini sangat diperlukan sebagai landasan mengimplementasikan bisnis sesuai prinsip-prinsip Islam itu sendiri. Hal ini penting mengingat perkembangan keuangan berbasiskan Islam, seperti perbankan syari’ah di dunia, telah menunjukkan prestasi luar biasa. Bulan Juli tahun 2004 Islamic Capital Market Task Force dari The International Organization of Securities Commissions (IOSCO) merilis Islamic Capital Market Fact Finding Report. Menurut laporan tersebut, sampai dengan akhir tahun 2003, telah terjadi pergeseran signifikan dalam perkembangan keuangan Islam, pengembangan lembaga bukan hanya Bank Islam saja, tapi telah merambah asuransi Islam (takaful), perusahaan investasi Islami, perusahaan manajemen asset, e-commerce, broker/dealer, dan lainnya.
Perkembangan perbankan syari’ah di Indonesia juga tak ketinggalan. Terobosan-terobosan telah banyak dikeluarkan. Setelah fatwa tentang bunga bank haram oleh MUI, misalnya dikeluarkan fatwa produk kartu kredit syari’ah yang masih memicu kontroversi. BI juga telah mengeluarkan kebijakan melalui Direktorat Perbankan Syariah, diantaranya office chanelling bagi bank konvensional yang telah membuka Unit Usaha syariah (UUS) untuk memberikan pelayanan transaksi syariah bagi masyarakat luas.
Berdasarkan catatan Statistik Perbankan Syari’ah yang diterbitkan BI sampai dengan Oktober 2007 telah ada 3 bank umum syariah, 25 Unit Usaha Syariah (UUS), 555 kantor cabang syariah dan 111 BPRS. Belum lagi lembaga keuangan mikro syariah atau Baitul Mal wa Tamwil (BMT) yang tersebar hampir di setiap propinsi.
Bagi kita semua umat Islam usaha seperti itu seharusnya patut disyukuri dan menjadi kebanggaan bersama. Keberhasilan perbankan syari'ah, dapat menjadi salah satu contoh keberhasilan penerapan syari'ah Islam dalam ber-muamalah. Tetapi, menurut Ali (2007) keberhasilan tidak diimbangi dengan market share industri perbankan syariah di Indonesia. Hal tersebut lanjutnya pasti memiliki masalah krusial dalam pengembangan perbankan syariah.
Tahun 2008 bagi perbankan syari’ah nasional mungkin berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kerja keras memenuhi target market share 5% dari total aset perbankan nasional merupakan implementasi Visi Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syari'ah Indonesia. Kekhawatiran target pangsa pasar 5% tidak tercapai memang menjadi pemikiran kalangan pemerintah, praktisi, pemerhati, peneliti maupun akademisi perbankan syari'ah. Menurut catatan statistik perbankan syari'ah BI, target pangsa pasar per September 2007 sebenarnya naik sebesar 0,18% dari periode yang sama tahun sebelumnya (tahun 2006 mencapai 1,58%) yaitu 1,72%.
Untuk mempercepat hal tersebut BI menetapkan Kebijakan Akselerasi Perkembangan Perbankan Syari’ah 2007-2008. Yang patut dicermati dari kebijakan akselerasi tersebut antara lain adalah percepatan pembukaan kantor cabang bank syari’ah asing, spin-off Unit Usaha Syari’ah perbankan konvensional (BUK) menjadi syari’ah (BUS), go public perbankan syari’ah, penerbitan subordinated debt, efisiensi (kemudahan) proses perijinan produk, pengembangan instrumen pasar keuangan, penawaran jasa bank syari’ah kepada pemerintah, BUMN dan BUMD, serta penyelesaian RUU Perbankan Syari’ah dan RUU Sukuk Negara.

2. APAKAH ITU CUKUP?
Secara umum, program akselerasi pengembangan perbankan syari’ah 2007-2008 untuk memenuhi target 5% bila dilihat lebih dapat dikatakan sangat komprehensif. Meskipun, bila diteliti lebih lanjut, apakah hal tersebut rasional? Apakah akselerasi menjadi kemustian? Apakah akselerasi dapat memberikan kepastian untuk meningkatkan dan memberdayakan sektor riil secara nyata? Apakah tidak diperhitungkan dampak “terjungkal dari lari sprint” terhadap simbol “syari’ah” yang disandang oleh perbankan syari’ah? Mengapa harus lari, kalau sebagaimana diingatkan oleh Qur’an, bahwa segala sesuatu harus dijalani dengan sabar?
Dampak akselerasi perkembangan perbankan syari’ah, bila dilihat lebih lanjut memunculkan masalah-masalah baru. Masalah Pertama, masalah pembiayaan macet. Penilaian kinerja pembiayaan biasanya diukur dengan Non Performing Financing (NPF) atau yang biasa disebut dalam istilah perbankan konvensional dengan Non Performing Loan (NPL). NPF perbankan syari’ah tahun 2007 memang mengalami kenaikan yang signifikan bila dibanding dengan tahun 2006. Menurut data statistik perbankan syariah BI per September 2007 menunjukkan NPF 6,29%, turun dibandingkan periode Agustus 2007 sebesar 6,63%. Kendati demikian, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan September 2006 sekitar 5,13%. Mulya Siregar dari DPbsBI, menjelaskan bahwa tingginya NPF Bank Syariah, antara lain disebabkan Perbankan Syariah tengah menjajagi sejumlah sektor pembiayaan baru. Sektor baru tersebut dikenal sebagai sektor korporasi, diantaranya mencakup pembiayaan manufaktur, infrastruktur dan properti. Di sisi akad, Perbankan Syariah tengah meningkatkan pembiayaan dengan akad non murabahah (non jual beli), seperti mudharabah atau bagi hasil.
Sebelumnya Perbankan Syariah hanya melaksanakan pembiayaan non korporasi dan saat itu NPF paling tinggi berada pada level 4,2 -4,3 %. Pola pengembangan bisnis model lama kurang optimal dalam perkembangan industri Perbankan Syariah. Oleh karena itu Perbankan Syariah masih belajar, dan ini yang membuat NPF meningkat. Dan ini harus dilalui, agar kedepan Perbankan Syariah memperoleh pengalaman yang lebih baik[2].
Masalah kedua, berkenaan dengan pengembangan produk. Seperti dijelaskan di atas, MUI telah mengeluarkan fatwa baru mengenai produk kartu kredit syari’ah. Bisnis kartu kredit[3] yang kian marak ternyata juga menggoda dunia perbankan syariah. Meski menimbulkan pro dan kontra di tengah hiruk pikuknya dunia konsumtif, kredit macet dan penumpukan beban utang, kalangan perbankan syariah akhirnya memberanikan diri meluncurkan kartu kredit syariah[4]. Sebenarnya, terdapat masalah mendasar (di samping kecenderungan suka ”menerobos” demi kepentingan market share yang dilakukan kalangan perbankan syari’ah) dalam penerbitan kartu kredit tersebut. Misal diusulkan Mulawarman (2007d) berkenaan penggunaan qardh. Qardh sebenarnya lebih dekat dengan mekanisme pembiayaan produktif, tetapi sekarang malah diarahkan pada pola konsumtif. Pertanyaannya kemudian, mengapa pengembangan produk hanya diarahkan untuk mengadopsi produk ”tetangga” (baca: perbankan konvensional) dan tidak mengedepankan produk yang lebih genuine syari’ah? Menarik kritik dari Faisal Basri, pengamat ekonomi UI saat berbicara di Indonesia Syari’ah Expo 28 Oktober, terhadap target market share. Menurutnya perbankan syari’ah tidak akan dapat menembus angka 5% kalau masih tidak memiliki kreativitas atas produk sesuai market bank syari’ah sendiri. Masalahnya, menurut penulis bukan pada core product saja, tetapi lebih dari itu.
Masalah Ketiga, tidak kreatifnya bank syari’ah melakukan pengembangan produk, diakibatkan masalah mendasar perbankan syari’ah. Masalah tersebut seperti dikatakan Mulawarman (2007c) sebagai hilangnya sense untuk melakukan identifikasi kompetensi inti (core competencies). Perbankan syari’ah sampai sekarang belum dapat mengidentifikasi keunikan dirinya, bank syari’ah yang mengusung nilai-nilai Islam dan ada di Indonesia. Bank syari’ah selama ini hanya dapat melakukan identifikasi core product. Padahal bila dilihat dari konsep bisnis, core competencies merupakan "jantung" organisasi atau perusahaan, sedangkan produk merupakan implementasi dari core competencies tersebut untuk menghasilkan nilai tambah organisasi bisnis. Core competencies perlu didesain melalui kejelasan visi dan misi organisasi. Sehingga konsekuensi logisnya pengembangan kompetensi bisnis, produk sampai sumber daya yang muncul mengarah pada core competencies. Core competencies yang khas bank syari’ah tetapi tidak menghilangkan akarnya, yaitu Islam Indonesia.
Prahalad dan Hamel (1994) mendefinisikan kompetensi inti sebagai suatu kumpulan keahlian dan teknologi yang memungkinkan suatu organisasi memiliki positioning agar memberi manfaat lebih efektif untuk pelanggan. Organisasi mempunyai kompetensi yang perlu (necessary competencies) dan kompetensi yang membedakan (differentiating competencies)[5]. Dalam jangka pendek, lanjut Prahalad dan Hamel (1990), kemampuan kompetitif perusahaan dikendalikan oleh atribusi kinerja/harga. Tetapi perusahaan yang tangguh di era kompetisi global ditegaskan tingkat kompetitif perlu menekankan pada differential advantage. Berikut penjelasannya:
…are all converging on similar and formidable standards for product cost and quality – minimum hurdles for continued competition, but less and less important as sources of differential advantage.

Sedangkan jangka panjang, kemampuan kompetitif dikendalikan pada kemampuan untuk mengembangkan core competencies. Kompetensi inti di sini lebih mengedepankan:
Management ability to consolidate corporatewide technologies and production skills into competencies that empower individual business to adapt quickly to changing opportunities.

Mudahnya, kompetensi inti atau core competencies, pertama, dalam jangka pendek memang memiliki sesuatu keunggulan yang dimiliki perusahaan disertai kemampuan produk; kedua, dalam jangka panjang dikembangkan untuk konsolidasi dengan kesamaan visi-misi organisasi yang kuat; ketiga, memerlukan kemampuan dan ketangguhan dari para penggiat organisasinya. Artinya, kebutuhan setiap organisasi melakukan bisnis tidak hanya mementingkan differential advantage, karena hal itu hanya bersifat jangka pendek dan lebih berorientasi pada produk. Organisasi bisnis agar dapat menjalankan going concern dan kuat bertahan pada lingkungan yang selalu berubah, diperlukan core competencies yang memiliki keunggulan visioner serta kemampuan “collective learning” para penggiat organisasinya. Kata kunci core competence agar dapat menjalankan peran going concern dan adaptif, adalah pada “harmonizing streams of technology” dan “decisively in services”.
Masalah keempat, tergesernya kepentingan kualitas perbankan syari’ah karena mementingkan kuantitas. Hal ini bahkan diakui dalam Kebijakan Akselerasi secara tegas. Semua demi market share 5%. Bentuk penegasian pentingnya kualitas perbankan syari’ah hendaknya tidak didasari prioritas ”kompetitif” dan ”efisiensi” seperti tertulis dalam visi misi pengembangan perbankan syari’ah yang tercantum dalam Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syari’ah Indonesia.
Bentuk kompetisi dan efisiensi bisnis seperti itu jelas berhubungan dengan kepentingan pemilik modal saja, baik ekuitas maupun bottom line laba, dan tidak untuk kepentingan masyarakat secara langsung. Kompetisi dan efisiensi yang terlalu progresif akan mendekatkan gaya khas kapitalisme baru, yaitu neoliberalisme. Contoh, menggiring perbankan syari’ah untuk segera melakukan IPO (Initial Public Offering) dan memperbanyak produk pasar keuangan. Langkah ini mungkin tepat dari sisi efisiensi, tetapi tidak efektif untuk meningkatkan kemaslahatan masyarakat secara langsung, dan bahkan menggiring bank syari’ah lebih progressif meningkatkan ekuitas hanya untuk bank.

3. MEMBANGUN PERBANKAN SYARI’AH: LEWAT MANA?
Bank Syari’ah sudah saatnya melihat kembali peringatan Umer Chapra. Peringatan bukan diletakkan hanya di bagian filosofi, tetapi harus masuk dalam model visi-misi perusahaan, bahkan masuk dalam visi-misi perbankan syari’ah yang dikembangkan oleh BI. Chapra (2000, 12) menjelaskan bahwa perekonomian sebagai ilmu dan strategi Islam untuk mencapai tujuan Islam, dengan terintegrasinya semua aspek kehidupan keduniaan dengan aspek spiritual (untuk menghasilkan suatu peningkatan moral manusia dan masyarakat dimana ia hidup) harus mengarah pada kesejahteraan. Islam mendorong manusia untuk menguasai alam dan memanfaatkan sumber-sumber daya yang disediakan oleh Allah bagi kepentingan manusia, namun juga mengingatkan agar jangan mementingkan satu aspek materi saja sehingga mengabaikan aspek spirituilnya. Bekerja keras untuk kesejahteraan material seseorang, keluarga dan masyarakat harus dibimbing dengan nilai-nilai spiritual. Menurut Chapra (2000, 14) tujuan Islam harus menciptakan keseimbangan yang sehat antara kepentingan individual dan masyarakat sesuai prinsip Nabi saw., “Janganlah menimpakan bahaya kepada orang lain dan jangan pula dia ditimpakan bahaya di atasnya”. Islam memiliki keunggulan nyata, bukan saja sasaran-sasaran integral dari ideologi Islam, tetapi juga strategi syariah tak terpisah.
Berdasarkan kesejahteraan untuk semua itulah kemudian konsep Tazkiyah menjadi konsep yang harus selalu hadir sebagai bagian dari ciri khas Islam. Usaha manusia memperoleh harta benda yang mencukupi kehidupannya merupakan jawaban terhadap panggilan dan tuntutan fitrah dan nafsunya yaitu cinta pada harta benda. Hal ini bukanlah penyimpangan dan bukan pula pengahalang untuk mencapai ridha Allah. Karena cinta harta merupakan fitrah sejak ia diciptakan namun manusia dalam memenuhi tuntutan nafsunya berkewajiban untuk menjaga batas-batas syari’at dan menggunakan cara yang disyari’atkan (lihat misalnya QS. 18: 46; 89: 20; 100: 8).
Tetapi, cinta harta menurut Mulawarman (2007a) harus diarahkan pada tiga hal. Pertama kecintaan harta sesuai maqashid asy-syari’ah untuk merealisasikan kemashlahatan dunia dan alam semesta sekaligus. Kedua, tugas (Khalifatullah fil ardh) dan pengabdiannya (abd’ Allah). Ketiga, fitrah kemanusiaan lainnya yang berlawanan dengan kecintaan harta yaitu kedermawanan. Ketiga hal itu hanya dapat terlaksana dengan jalan niat dan pensucian (tazkiyah) secara terus menerus (Ibrahim 2005; 99-102). Bentuk dasar pensucian terhadap kecintaan terhadap harta benda adalah ketakwaan (QS 3: 14-15).
Bila kita turunkan dalam konteks ke-Indonesia-an, bank syari’ah juga perlu melihat bahwa ekonomi jangan hanya diarahkan untuk kepentingan sempit seperti yang dijalankan ekonomi modern kapitalistik. Tujuan ekonomi seharusnya tidak sekedar terpusat misalnya pada pertumbuhan (growth), tetapi harus dapat mempertahankan struktur sosial dan budaya yang baik sesuai nilai-nilai Islam dan maqashid syari’ah.

4. REKOMENDASI MENDESAK
Perbankan syari’ah seperti dijelaskan di bagian pertama tulisan ini telah memberikan angin segar bagi kita semua untuk melakukan transaksi keuangan bebas bunga dan karenanya halal. Berbagai model telah diajukan berkenaan mekanisme transaksi sesuai syari’ah dan fiqh Islam. Transaksi komersial utama telah banyak dijalankan dengan berbagai modifikasinya. Tetapi transaksi perlu dikendalikan agar tidak hanya berorientasi ekuitas maupun bottom line laba an sich.
Dijelaskan Lewis dan Algoud (2001) bahwa penekanan transaksi-transaksi yang berorientasi ekuitas dalam perbankan syari’ah dipertanyakan beberapa sumber. Pergantian bunga yang ditetapkan sebelumnya (predetermined interest) dengan keuntungan yang tidak pasti (uncertain profits) tidaklah cukup untuk membuat transaksi menjadi Islami, karena keuntunganpun bias dan benar-benar sama eksploitatifnya dengan bunga, jika keuntungan itu berlebihan. Pemikiran mengenai pembiayaan rasa-rasanya perlu pengembangan alternatif tambahan lain, seperti perluasan mekanisme salaf atau qardh yang memang secara tradisional fiqh-nya lebih dekat dekan sistem pinjaman/pembiayaan. Qardh selama ini dipahami hanya sebagai sistem pembiayaan sosial (qardhul hassan) untuk UKM atau konsumtif seperti kartu kredit syari’ah. Padahal bila kita lihat lebih jauh landasan tradisi sosiologis qardh sebenarnya lebih dekat dengan sistem pinjaman yang jelas-jelas menerapkan keseimbangan keuntungan (profit) dan kepentingan sosial.
Sistem muzara’ah dan musaqah juga masih dilihat sebagai sistem pembiayaan khusus untuk pertanian saja. Apakah kita tidak pernah berpikir lebih jauh bahwa dua sistem tersebut lebih dekat dengan sistem investasi-produktif daripada sistem musyarakah atau mudharabah yang lebih dekat dengan sistem investasi-perdagangan. Apalagi sebenarnya bila ditilik dari sejarahnya, pendekatan muzara’ah dan musaqah lebih ditekankan oleh Rasulullah di masa awal Hijrah di Madinah (lihat misalnya Karim 2004a, 19; 2004b, 96-97). Langkah selanjutnya adalah melakukan penyeimbangan dengan sistem musyarakah maupun mudharabah. Sistem muzara’ah dan musaqah sebenarnya digunakan Rasul untuk menggiring pemikiran kaum Muhajirin agar lebih seimbang dan utuh konsep ekonominya, yaitu menggagas utuhan produksi-intermediasi-retail. Inilah yang disebut Mulawarman (2007a) sebagai bentuk sistem ekonomi kembali ke fitrah versi Rasulullah untuk mereduksi terkooptasinya pola pikir masyarakat Muslim dari sistem kapitalistik Mekkah yang lebih menekankan mekanisme perdagangan, tanpa pernah melihat mekanisme produksi (seperti bertani, pertambangan, berkebun, kerajinan, dan lainnya) dan retail (berdagang eceran). Kembali ke fitrah versi Rasulullah adalah bentuk keseimbangan ekonomi Ketuhanan, tidak hanya dekat dengan sistem pertukaran, tetapi juga dekat dengan alam, masyarakat, dan bahkan Tuhan.
Diperlukan pembenahan mendasar mengenai Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syari’ah dan Program Akselerasi Pengembangan Perbankan Syari’ah. Rekomendasi mendesak bagi Bank Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut.
Pertama, hendaknya visi pengembangan mementingkan harmoni dan keseimbangan daripada kompetisi dan efisiensi. Hal ini sesuai dengan maqashid asy syari’ah, yaitu mashlaha, kesejahteraan ummat yang hakiki, dan memiliki keseimbangan produksi-intermediasi-retail sesuai ushwah model ekonomi Rasulullah.
Kedua, agar visi sesuai maqashid asy syari’ah, yaitu mashlaha untuk semua, maka diperlukan reorientasi diri perbankan syari’ah. yang sesuai core competencies.
Ketiga, pengembangan produk perbankan syari’ah hendaknya sesuai dengan core competencies sehingga memunculkan karakter genuine perbankan syari’ah ala Indonesia. Yaitu karakter unique perbankan syari’ah Indonesia.
Keempat, perlunya telaah dan pengembangan lebih lanjut produk qardh yang tetap mengedepankan prinsip produktif dan bukannya untuk kepentingan konsumtif.
Kelima, perlunya regulasi Bank Indonesia berkenaan prioritas pengembangan produk muzara’ah dan musaqah bagi kalangan perbankan syari’ah. Regulasi ini untuk mengupayakan agar perbankan syari’a dalam mengajukan produk-produknya tetap mengedepankan keseimbangan produksi-intermediasi-retail.
Keenam, penekanan kuantitas maupun kualitas pemenuhan market share perbankan syari’ah hendaknya tidak didasari prioritas ”kompetitif” dan ”efisiensi” seperti tertulis dalam visi Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syari’ah Indonesia. Penekanan kuantitas dan kualitas harus tetap mementingkan harmoni dan mashlaha sebagai tujuan utama perbankan syari’ah.

5. CATATAN AKHIR
Penulis sendiri berpendapat bahwa yang paling penting adalah tetap memelihara “obor” semangat menuju terwujudnya ekonomi Islam yang sejati. Bentuk, proses, sistem dan mekanisme yang selama ini ada merupakan “realitas empiris” yang perlu didukung untuk perkembangan menuju kesempurnaan sistem keuangan Islam. Ide, riset dan alternatif-alternatif dapat berjalan dengan baik ketika terdapat sinergi antara dunia akademis, lembaga akademis lainnya, lembaga-lembaga keuangan sebagai representasi empiris, dunia bisnis, pemerintah, DSN-MUI, serta masyarakat secara umum.
Saya juga masih percaya bahwa kekuatan berusaha terdapat pada sifat enterpreneurship yang berhubungan dengan Trust. Trust bukan hanya kepercayaan pada tingkatan “deadline kewajiban” yang misalnya diukur dalam bentuk CAMEL perbankan, atau kemampuan menjalankan manajerial secara profesional. Trust substantif jelas lebih dari itu, yaitu Trust berdasar hati dan ketundukan, dalam Capaian Ketuhanan. Insya Allah.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Hasan. 2007. 2007: Tahun Percepatan Industri Perbankan Syari’ah. Website Pusat Komunikasi Ekonomi Syari’ah (PKES)
Bank Indonesia. 2002. Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syari’ah Indonesia. Direktorat Perbankan Syariah. Jakarta
Bank Indonesia. 2003. Statistik Perbankan Syari’ah Nopember 2003. Direktorat Perbankan Syariah. Jakarta
Bank Indonesia. 2002. Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syari’ah Indonesia. Direktorat Perbankan Syariah. Jakarta
Bank Indonesia. 2007. Statistik Perbankan Syari’ah Oktober 2007. Direktorat Perbankan Syariah. Jakarta
Bank Indonesia. 2007. Kebijakan Akselerasi Pengembangan Perbankan Syari’ah Indonesia 2007-2008. Direktorat Perbankan Syariah. Jakarta.
Chapra, M. Umer. 2000. Islam dan Tantangan Ekonomi. Terjemahan. GIP-Tazkia Institute. Jakarta.
Karim, Adiwarman. 2004a. Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Edisi Kedua. Rajawali Press. Jakarta
Karim, Adiwarman. 2004b. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Edisi Kedua. Rajawali Press. Jakarta
Lewis, Mervin K. and Latifa M. Algoud. 2001. Islamic Banking. Edward Elgar. Masschusetts.
Majelis Ulama Indonesia. 2007. Fatwa DSN Tentang Kartu Kredit Syari’ah. Jakarta
Mulawarman, Aji Dedi. 2007a. Menggagas Neraca Syari’ah Berbasis Maal. The 1st Accounting Conference. FE-UI Depok. 7-9 Nopember.
Mulawarman, Aji Dedi. 2007b. Menggagas Trilogi Laporan Keuangan Berbasis Ma’isyah-Rizq-Maal. Simposium Nasional Sistem Ekonomi Islam III. Unpad Bandung 14-15 Nopember.
Mulawarman, Aji Dedi. 2007c. Mengembangkan Kompetensi Inti dan Bisnis Koperasi. Diskusi Panel Kajian Ilmiah Koperasi Lintas Disiplin Ilmu. Kerjasama Kementerian Negara KUKM dan FE-Universitas Negeri Malang. 10 Desember.
Mulawarman, Aji Dedi. 2007d. Keuangan Syari’ah: Antara Konsep, Perkembangan Terkini dan Prospek Ke Depan. “Soft Opening Lembaga Riset Keuangan Syari’ah”. Universitas Cokroaminoto Yogya, 28 Maret.
Prahalad, CK. And Gary Hamel. 1990. The Core Competence of the Corporation. Harvard Business Review. May-June. pp 1-12.
Prahalad, CK. And Gary Hamel. 1994. Competing for the Future. Harvard Business School Press
Republika, 2007. Kartu Kredit Syari’ah, Solusi atau Masalah? 1 Maret.
Republika, 2007. Kartu Kredit Syari’ah Pertama di Indonesia. 19 Juli.

[1] Makalah ini pernah disampaikan dalam Seminar Interaktif ”Shari’ah Weekend” yang diadakan oleh LEM FE-UII dan KOPMA FE UII, Jogjakarta, 13 Desember 2007
[2] Kondisi tersebut juga diakui oleh Juwono, dari Bank BNI Syariah, yang sebelumnya hanya bermain di ritel dan UKM (Usaha Kecil dan menengah). Juwono menjelaskan, bahwa sektor ritel di BNI Syariah mencapai 60% dari pembiayaan BNI Syariah.
[3] Kartu kredit syariah pertama di dunia diluncurkan oleh AmBank Malaysia (semula dikenal Arab-Bank Malaysian Bank Berhad) dengan nama Al Taslif Credit Card pada tahun 1996 dengan skim bai bithaman ajil (bayar tangguh). Meski menimbulkan pro dan kontra, langkah tersebut diikuti oleh Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) pertengahan tahun 2002 dengan nama Bank Islam Card dan Arab Bangking Corporation (ABC) Islamic Bank Bahrain pada akhir 2002, serta As Shamil Bank dan Tadamon Islamic Bank. Namun perkembangan kartu kredit syariah di Malaysia kurang menggembirakan.
[4] Kerawanan kartu kredit terletak pada pembebanan bunga jika pemegang kartu tak mampu membayar pada saat jatuh tempo, sehingga menimbulkan penggandaan bunga yang berlipat dan terpuruk. Kemudian, proses pembuatan kartu kredit syariah juga masih mengalami banyak kendala dalam hal penetapan harga jual, karena harga pada akad jual beli ditentukan di awal sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Sedangkan harga tangguh suatu barang dan jasa pada kartu kredit bisa berubah akibat semakin lamanya pembayaran, sehingga akan sulit menentukan harga jual yang akurat. Selain itu, tidak ada jaminan absah atau tidaknya berbagai item transaksi barang dan jasa yang menyangkut perbedaan akad, termasuk mendeteksi transaksi yang tidak dibenarkan secara syariah.
[5] Kompetensi yang perlu adalah semua kompetensi yang menciptakan nilai, sedangkan kompetensi yang membedakan adalah kompetensi-kompetensi yang memberi organisasi tertentu atau kelompok organisasi suatu posisi kompetitif (misalnya penguasaan pasar, reputasi ilmiah).

SHARI'ATE BALANCE SHEET

2007-12-05T13:41:00.001+07:00

Menggagas Neraca Syariah Berbasis Maal: Kontekstualisasi Kekayaan Altruistik Islami.

Abstraksi artikel mengenai perekayasaan teknologi akuntansi syariah, khusus neraca. Artikel ini pernah dipresentasikan dalam forum The 1st Accounting Conference Universitas Indonesia, tanggal 7-9 Nopember 2007.

Abstract

The objective of this research is to formulate Shari’ate Balance Sheet from the real transaction and business habitus of Indonesian Moslem Society. Formulation is conducted by utilising Extention of Integrated Islamic Hyperstructuralism Methodology. In that methodology, conventional concept of wealth and Baydoun and Willett’s (1994) balance sheet are refined by Shari’ate Accounting. The result is then refined by (Islamic) Technosystem and Extention of Pierre Bourdieu’s Constructivist Structuralism to generate Shari’ate Balance Sheet.

The major result shows that maal is form of Islamic and Altruistic Wealth. This means that wealth must: (1) have an holistic values (material, mental and spiritual); (2) owned by a wider-stakeholders (Allah, direct, indirect, and nature); and (3) based on shari’ate ways (halal, thoyib and free from riba).

The consequence of the major result are all the elements in the Shari’ate Balance Sheet based on: (1) obedience (abd’ Allah) assets, liabilities and equities, and (2) creativity (khalifatullah fil ardh) assets, liabilities and equities.

Keywords:
Maal; Islamic and Altruistic Wealth; Shari’ate Balance Sheet; Obedience (abd’ Allah) elements; Creativity (khalifatullah fil ardh) elements.

SHARI'ATE FINANCIAL STATEMENTS

2007-12-05T13:33:00.000+07:00

This is my research abstract about how to construct "financial statement technology" in shariate accounting (akuntansi syariah), called Shari'ate Financial Statements (laporan keuangan syari'ah), from the real Indonesian Moslem business activity.

I try to design my research with the "unique methodology", "my own creation methodology", that called Two Step Tazkiyah Methodology.

ABSTRACT

The objective of this research to formulate Shari’ate Financial Statements from the real transaction and business habitus of Indonesian Moslem Society. Formulation is conducted by utilising Two-Steps Tazkiyah Methodology. Step one in that methodology, conventional concept of financial statements and Baydoun and Willett’s (1994) Islamic Corporate Report’s are refined by Shari’ate Accounting (derived from Islamic Values and Maqashid Asy-Syari’ah). Step two, the result is then refined by (Islamic) Technosystem and Constructivist Structuralism to generate Shari’ate Financial Statements.

The first result shows that ma’isyah-rizq-maal trilogy are the substance’s of shari’ate financial statements. Ma’isyah is a representation of Islamic business transaction. Rizq is a representation of Islamic value added creation. Maal is a representation of Islamic wealth.

The consequence of the second results shows that formulation of: (1) shari’ate cash flow statement based on ma’isyah concept; (2) shari’ate value added statement based on rizq concept; and (3) shari’ate balance sheet based on maal concept.

Keywords:

Maisyah-Rizq-Maal Trilogy; Shari’ate Financial Statements; Shari’ate Cash Flow Statement; Shari’ate Value Added Statement; Shari’ate Balance Sheet.

Artikel lengkap pernah disampaikan dalam Simposium Nasional Sistem Ekonomi Islam 3, Universitas Padjadjaran, Bandung, 14-15 Nopember 2007

BUKU AKUNTANSI SYARIAH

2007-11-16T10:53:00.002+07:00

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yth. Bapak/Ibu/Sdr

Sudah terbit buku berjudul "MENYIBAK AKUNTANSI SYARIAH" karangan Aji Dedi Mulawarman.
Penerbit Kreasi Wacana Jogjakarta.

Bagi yang ingin konfirmasi mengenai buku tersebut silakan posting komentar di sini

wassalamu'alaikum wr.wb.

ARTIKEL AKUNTANSI SYARIAH

2007-11-16T10:11:00.001+07:00

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Yth. Bapak/Ibu/Sdr

Berikut ini beberapa artikel mengenai akuntansi yang pernah di presentasikan di berbagai forum nasional/internasional:

Seminar Reinventing Paradigms of Social Studies in Indonesia, Yogyakarta, 11-13 Agustus 2006, FISE UNY-HISPISI. Judul Makalah: Pendidikan Akuntansi Berbasis Cinta, oleh Aji Dedi Mulawarman
Merefleksi Domain Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Salatiga, 1 Desember 2006, FE Universitas Kristen Satya Wacana. Judul Makalah: Pensucian Pendidikan Akuntansi, oleh Aji Dedi Mulawarman
First Accounting Session: Revolution of Accounting Education, Universitas Kristen Maranatha Bandung, 18-19 Januari 2007. Judul Makalah: Pensucian Pendidikan Akuntansi Episode Dua, oleh Aji Dedi Mulawarman
Seminar Sehari Perbankan Syariah yang diadakan Lembaga Riset Keuangan Syariah Universitas Cokroaminoto Jogjakarta, 28 Maret 2007. Judul Makalah: Keuangan Syariah: Antara Konsep, Perkembangan Terkini dan Prospek Ke Depan, oleh Aji Dedi Mulawarman
Simposium Nasional Akuntansi X tanggal 26-28 Juli 2007 di Makassar. Judul Makalah: Menggagas Laporan Arus Kas Syari’ah Berbasis Ma’isyah, oleh Aji Dedi Mulawarman
Orasi Ilmiah Wisuda Universitas Cokroaminoto Jogjakarta 12 September 2007. Judul Makalah: Ekonomi Islam Dalam Bingkai Pemikiran HOS Tjokroaminoto, oleh Aji Dedi Mulawarman
The 1st Accounting Conference Universitas Indonesia. 7-9 Nopember 2007. Judul Makalah: Menggagas Neraca Syariah Berbasis Maal: Kontekstualisasi Kekayaan Altruistik Islami, oleh Aji Dedi Mulawarman. Mendapat Best Paper Awards. Masuk dalam Jurnal Akuntansi Keuangan Indonesia (JAKI) FE-UI, Depok.
Simposium Nasional Ekonomi Islam 3 Universitas Padjadjaran Bandung. 14-15 Nopember 2007. Judul Makalah: Menggagas Laporan Keuangan Syariah Berbasis Trilogi Ma’isyah-Rizq-Maal, oleh Aji Dedi Mulawarman
Pemakalah Terbaik (Best Paper) Simposium Nasional Akuntansi IX tanggal 23-26 Agustus tahun 2006 di Padang. Judul Makalah: Rekonstruksi Teknologi Integralistik Akuntansi Syariah: Shari’ate Value Added Statement (ditulis bersama Aji Dedi Mulawarman, Iwan Triyuwono, Unti Ludigdo) Masuk dalam Jurnal Akuntansi Keuangan Indonesia (JAKI) FE-UI, Depok

Apabila ingin konfirmasi mengenai artikel tersebut silakan posting di komentar...

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

JEBAKAN KEBUDAYAAN KITA: HEGEMONY AND POWER?

2007-11-16T08:08:00.000+07:00

JEBAKAN KEBUDAYAAN KITA: HEGEMONY AND POWER?
Oleh: Aji Dedi Mulawarman

Mengapa selalu terjadi kontradiksi perhitungan suara setiap kali diadakan pilkada? Mengapa selalu terjadi kontradiksi agenda ujian akhir nasional? Kontradiksi kebijakan konversi migas nasional? Kontradiksi pembangunan mall-mall di kota besar? Kontradiksi persetujuan RUU menjadi UU? Kontradiksi Al Qiyadah Al Islamiyah? Kontradiksi bank syari'ah itu syari'ah atau tidak? Kontradiksi tanah adat itu punya hak atau pengusaha yang memiliki SK penambangan/HPH lebih berhak? Bahkan kontradiksi perlu dipenjara atau tidak yang katanya Roy Marten itu “hanya korban narkoba”? Konktradiksi-kontradiksi di negara kita tercinta ini, bila diamati setiap hari terjadi di hampir seluruh kebijakan hubungannya dengan kepentingan publik.
Banyak pandangan, melihat realitas seperti ini sebagai perjalanan menuju demokratisasi publik. Banyak juga yang melihat realitas seperti itu sebagai ketidakdewasaan masyarakat dan pengelola kebijakan publik. Bahkan ada yang melihat realitas seperti itu ditunggangi kepentingan maupun interaksi antroposentristik, kelompok, pengusaha, politisi atau pressure group lain. Ujung-ujungnya semua berkeinginan menuju kesepakatan musyawarah-mufakat yang diagendakan bersama. Hasilnya? Belum tentu sesuai tujuan ideal demokrasi, suara rakyat suara Tuhan. Yang sering terjadi malah, suara rakyat suara bayaran.
Jadi? Apakah benar kita sedang menuju demokrasi publik? Apakah benar kita sedang menuju pendewasaan masyarakat maupun penyelenggara negara? Apakah benar kita sedang menuju pengendalian terselubung oleh pressure group?
Bila ditarik lebih jauh, terdapat tiga kata kunci, demokrasi, pendewasaan bernegara dan pressure group. Bisa saja terdapat kata kunci lainnya. Bisa saja terdapat argumen lain di luar tiga kata kunci tersebut, tetapi sepanjang yang diketahui secara umum dan menjadi hipotesis dominan menurut penulis ya tiga kata kunci itu. Tiga kata kunci tersebut pula sebenarnya merupakan realitas kesejarahan di muka bumi ini. Termasuk di Indonesia. Meskipun terdapat istilah atau simbol-simbol lain sesuai jamannya. Interaksi, kontradiksi, tarik menarik kepentingan, semua terjalin dalam tiga kata kuci tersebut.
Terus, kenapa kita, Indonesia, tidak pernah berhasil menggapai keselarasan atas tiga kata kunci tersebut? Padahal, masih menurut pengamatan penulis, setiap negara ketika berhasil menyelesaikan masalah atas tiga kata kunci tersebut, maka negara akan mengalami kemajuan dan kebesarannya. Kita lihat sejarah negara-negara yang berhasil leading sebagai negara maju, pasti telah dapat melakukan “manajemen” tiga kata kunci tersebut. Amerika Serikat, Negara-negara Eropa, Jepang, Cina, Korea Selatan, Singapura, dan lainnya. Kesimpulannya? Tiga kata kunci tersebut harus di-manage sedemikian rupa, dan negara berhasil menggiring menuju kemajuannya. Apakah itu juga benar?
Tapi jangan lupa, ternyata negara-negara tersebut sebenarnya tidak menyelesaikannya. Manajemen tiga kata kunci tersebut ternyata digiring pada interaksi lintas negara. Negara-negara tersebut meng-ekspor tiga kata kunci menjadi kata kunci untuk berhadapan dengan negara lainnya. Untuk apa? Inilah yang disebut “Hegemony and Power”. Ya, kesatuan dari dua kata itulah yang mungkin penting dan merupakan perasan dari tiga kata kunci, demokrasi, pendewasaan bernegara, dan pressure group. Setiap negara maju sebenarnya berhasil melakukan “trick and trap” tiga kata kunci menjadi “weapon” untuk menggapai “hegemony and power”. Hegemony politik, ekonomi, sains dan teknologi, dan apapun yang mungkin, atas ratusan negara yang pasrah, gamang maupun menentang. Power regulasi internasional dan pencitraan media, sosial dan apapun yang mungkin atas ratusan negara yang pasrah, gamang maupun menentang.
“Hegemony and Power”, bila kita amati, saat ini telah memasuki relung demokrasi, pendewasaan bernegara dan pressure group di tiap negara yang pasrah, gamang maupun menentang. Akankah itu berlanjut? Apakah Indonesia telah pula larut dalam ketidakberdayaan Hegemony and Power dari luar? Sedemikian parahkah kondisi kita?
Mungkin benar, mengapa Sudjatmoko sejak lama mengingatkan kita untuk membangun kemandirian budaya kita sendiri, Itu pulalah yang dilakukan oleh Jepang saat Restorasi Meiji dengan program membangun kembali peradaban dan budaya mereka menghadapi modernisasi; Cina dengan Program Tirai Bambunya untuk menghadapi Globalisasi dan Neoliberalisme, dan lainnya.
Tetapi semuanya itu hanya program menghadapi perubahan dan kita larut di dalamnya, bercengkerama serta menjadi bagian untuk menegakkan “Hegemony and Power”. Selanjutnya, melakukan intervensi dan penindasan pada setiap wilayah yang diperlukan untuk menegakkan harga diri serta langgengnya “Hegemony dan Power”.
Atau ada jalan lain yang lebih altruistik? Ya mungkin kita perlu melakukan seperti dicontohkan Muhammad saw., melakukan hijrah dan mendeklarasikan Piagam Madinah untuk membangun Peradaban berusia 1000 tahun penuh kesetaraan dan keberkahan. Bukannya hegemony dan power. Wallahua'lam.

Singosari, 15 Nopember 2007

CITRA AKUNTANSI: KEPEDULIAN-KEHORMATAN ATAU KEKUASAAN-KESERAKAHAN?

2007-11-16T07:43:00.000+07:00

PENDAHULUAN
Mengapa terjadi kecelakaan Adam Air (yang nota bene mendapat Award of Merit in the Category Low Cost Airline of the Year 2006 dalam acaa 3rd Annual Asia Pacific and Middle East Aviation Outlook Summit di Singapura, 9 Nopember 2006) dan KM Senopati yang menelan nyawa manusia ratusan jiwa mati dan menelan kesedihan ribuan keluarganya? Mengapa terjadi kecelakaan beruntun Kereta Api kelas ekonomi dan merenggut ratusan nyawa untuk mengamankan ratusan nyawa Kereta Api kelas eksekutif dan bisnis? Mengapa kejadian ini berulang kembali padahal menurut Jurnal Wacana Edisi 22 tahun VI tahun 2005 telah mendeteksi kesalahan penanganan transportasi nasional yang tidak mendekatkan konsep pengelolaannya pada domain kemanusiaan?
Mengapa Lumpur Sidoarjo tak kunjung selesai mengamankan kepentingan masyarakat Sidoarjo, tetapi lebih mementingkan kemungkinan kandungan minyak atau gas milik Lapindo? Mengapa Blue Print Migas Nasional hanya berorientasi pencapaian harga keekonomian untuk kepentingan pembukaan pasar minyak dan gas dengan mengorbankan kesengsaraan rakyat atas nama beratnya subsidi BBM dalam APBN? Mengapa perusahaan-perusahaan air minum daerah hampir mengalami “kerugian bersama secara nasional” dan meminta “pemutihan hutang” untuk efisiensi dan kinerja? Mengapa hutan-hutan kita tak kunjung “sehat” dari para pembalakan liar besar-besaran dan mengkambinghitamkan peladang berpindah atau penebang liar kecil sebagai biang keladi?
Hal ini bukan hanya dikarenakan kesalahan manajerial dan organisasi perusahaan yang semakin liar. Atau salah kaprahnya manajemen pemerintahan atau bahkan lingkungan alam yang biasanya dijadikan “tumbal kesalahan” akhir. Lebih jauh dari itu adalah konsep akuntansi kita yang salah kaprah. Akuntansi dan akuntan dalam konteks kontemporer saat ini selalu diklaim pada realitas yang obyektif, ilmiah, materialistik-kuantitatif, dan merupakan gagasan yang bebas nilai (value free). Pendidikan akuntansi sebagai sarana transfer knowledge-pun kemudian menjadi alat dari pola yang diarahkan pada setiap mahasiswanya untuk berpikir obyektif dan bebas nilai, materialistik-kuantitatif serta menjadi sosok akuntan yang independen. Tetapi di sisi lain, akuntansi dan akuntan sebenarnya dikerangkakan dalam model yang ”establish dan takluk” dalam genggaman para pemilik modal dan investor.
Akuntansi sekarang masih menjadi menara gading dan sulit sekali menyelesaikan masalah lokalitas. Akuntansi hanya mengakomodasi kepentingan ”market” (pasar modal) dan tidak dapat menyelesaikan masalah akuntansi untuk usaha mikro, kecil dan menengah yang mendominasi perekonomian Indonesia lebih dari 90%. Menurut data Indonesian Capital Market Direktory 2005, perusahaan yang terdaftar di bursa saham per Desember 2004 mencapai 331 perusahaan. Sebagai perbandingan, jumlah usaha mikro, kecil dan menengah saat ini mencapai lebih dari 16 juta entitas. Hal ini sebenarnya telah menegasikan sifat dasar lokalitas masyarakat Indonesia.
Akuntansi sebagai akhir aktivitas organisasi dalam pelaporan keuangan perusahaan merupakan mekanisme simbol pertanggungjawaban ritual dan dinamis. Dinamika pertanggungjawaban, di dalamnya mengandung makna ritmik kehidupan atas capaian produktivitas. Produktivitas dan capaian organisasi bisnis perusahaan sebagai head line selama ini selalu berujung pada bottom line laba, sebagai simbol self-interest perusahaan untuk kepentingan pemilik dan atau pemegang saham. Ritmik kehidupan seperti ini jelas bertentangan dengan ritmik biologis yang selalu mempertimbangkan keseimbangan alam semesta. Kesalahan bottom line laba sebenarnya berakar pada head line produktivitas merupakan capaian ritualitas yang kering dan bermakna keserakahan sebagai antitesis keseimbangan dan menegasikan keseimbangan alam semesta dan menegasikan realitas “dalam” maupun “luar” kecuali realitas “kekuasaan”, yaitu pemilik serta pemegang saham.

KIASAN KUDA TROYA
Kiasan atau metafora kekuasaan dan keserakahan/kekerasan adalah peran Agememnon dan sebagai raja dominan di antara raja-raja lainnya di Yunani serta Achilles sebagai prajurit perang paling gagah di antara prajurit lainnya di Yunani dalam tragedi Kuda Troya. Selama ini simbol keberhasilan dan kemegahan Yunani dicitrakan dengan kecerdikan bangsa Yunani menduduki Troya dengan Patung Kuda Troya. Kuda Troya adalah simbol keberhasilan Agememnon dengan kelicikan dan keserakahan menduduki Troya. Ketika sejarah mencatat bahwa kemenangan Agememnon menduduki Troya dengan Patung Kuda, maka yang menjadi head line Yunani adalah kekerasan dan strategi perang untuk menghasilkan bottom line kekuasaan.
Ketika sejarah mencatat realitas lain bahwa Achilles yang mulai luluh dengan sentuhan cinta ayah (raja Troya) kepada anak (pangeran Hector) yang dibunuh oleh Achilles dan juga mulai menemukan cinta kepada seorang wanita Troya, maka Achilles memberikan toleransi dan kepedulian untuk melakukan tradisi dua belas hari pemakaman demi kehormatan pangeran Hector dihadapan rakyatnya. Tradisi pemakaman dua belas hari bagi Agememnon tidak memiliki arti apapun dalam perang untuk kekuasaan dan pendudukan Troya. Atas alasan itu pula Agememnon tak menunda “ritual” perang demi ritual pemakaman, karena head line yang diperlukan Agememnon adalah kekuasaan, sehingga yang diperlukan adalah bottom line meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan penyerangan di kala musuh lemah.
Model kekuasaan dengan kehormatan yang dilandasi keserakahan jelas berbuah keseimbangan baru yang sama kehormatan yang dilandasi keserakahan dari keinginan balas dendam yang tak lekang jaman. Ketika akuntansi mencatat bahwa keberhasilan perusahaan menduduki peringkat usahanya dengan kekerasan dan strategi perang model Kuda Troya, maka head line produksi dilakukan dengan kekerasan untuk untuk menghasilkan bottom line keuntungan dengan keserakahan.
Ketika akuntansi mencatat perlunya toleransi terhadap realitas lain bahwa perusahaan memiliki karyawan dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, maka perusahaan seharusnya menanamkan empatinya kepada realitas “dalam” dan “luar”. Karyawan juga memiliki ritual yang berbeda dengan perusahaan, karyawan memiliki realitas “dalam” dan “luar” pula. Realitas “dalam” karyawan seperti istri dan anak-anak serta keluarganya. Realitas “luar” karyawan seperti rekan sesama karyawan, atasan, tetangga dan lainnya. Realitas “dalam” perusahaan juga bukan hanya pemilik dan pemegang saham, tetapi juga karyawan dan tenaga kerja non-manajemen misalnya. Realitas “luar” perusahaan lebih luas lagi, seperti pemasok, distributor, masyarakat sekitar perusahaan, lingkungan alam dan Tuhan. Bahkan Tuhan bukan hanya sebagai realitas “luar” tetapi juga merupakan realitas “dalam” bagi perusahaan, pemilik, pemegang saham, karyawan, tenaga kerja non-manajemen, pemasok, distributor, masyarakat sekitar, lingkungan alam dan bahkan alam semesta ini. Bayangkan betapa rumit dan kompleksnya realitas “dalam” dan “luar yang berinteraksi dengan perusahaan. Ketika realitas “dalam” dan “luar” dimudahkan seperti pemikiran Agememnon yang berorientasi kekuasaan dan keserakahan, maka realitas dalam hanyalah dirinya dan luar adalah realitas yang dapat diabaikan, hanya untuk kepentingan kekuasaan dan keserakahan. Dengan demikian, pencatatan dan pelaporan keuangan perusahaan juga menjadi mudah dan tak perlu serumit realitas alam semesta yang saling berinteraksi dan memiliki relasinya yang membentuk ritmik kehidupan. Ketika realitas dianggap sebagai realitas kompleks sebenarnya harus ada sikap yang lebih luas pula daripada hanya head line kekuasaan dan bottom line keserakahan.

CITRA KEPEDULIAN DAN KEHORMATAN
Ritme kehidupan produktif sebagai head line seharusnya mulai diorientasikan pada bottom line nilai tambah perusahaan untuk kepentingan penggiat organisasi, lingkungan di luar organisasi baik langsung maupun tidak langsung, berujung pada pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Bottom line nilai tambah sebagai bentuk ritmik kehidupan dapat dicapai ketika ritmik produktivitas memang “menyenandungkan” keseimbangan dan bukan keserakahan. Ritmik produksi sebagai “head line” harus menggambarkan “cinta” dan “kehormatan” perusahaan dari realitas “dalam” dan “luar” secara utuh, dan bukan hanya realitas pemilik serta pemegang saham. Cinta adalah kepedulian mendalam dari lubuk jiwa perusahaan ketika mengelola perusahaan untuk menghasilkan produk dan selalu mengedepankan kekuasaan yang penuh kehormatan dan bukan kekuasaan penuh keserakahan.
Konsep akuntansi jelas harus memiliki citra kepedulian dan kehormatan perusahaan. Simbol perusahaan bukan hanya dilihat dari brand image, perluasan usaha, megahnya gedung dan pabrik, besarnya akumulasi modal, kinerja perusahaan, maupun citra pemilik. Simbol perusahaan harus memiliki pula citra utamanya sebagai perusahaan yang selalu menyemai kepedulian dan menjaga kehormatannya. Simbol kepedulian dan kehormatan perusahaan secara utuh hanya dapat dilakukan ketika akuntansi juga mencitrakan hal yang sama. Apa ya mungkin? Semoga Allah memberikan petunjuk bagi setiap orang yang ingin diberi petunjuk oleh-Nya.

PERSPEKTIF ILMU TJOKROAMINOTO

2007-09-20T15:28:00.000+07:00

Setinggi-tinggi Ilmu, semurni-murni Tauhid, sepintar-pintar Siasat

1. PENDAHULUAN

Segala puji hanya untuk Allah SWT. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Muhammad saw., keluarga serta pengikutnya yang setia. Rujukan Islamisasi Ilmu biasanya berpusat pada dua tokoh utama, yaitu Ismail Raji Al Faruqi dan Syed Muhammad Naquib Al-Attas tahun 1984-1985. Pemikiran Faruqi dan Al Attas tentang Islamisasi Ilmu diilhami oleh Muhammad Abduh dan lebih menajam pada sosok Muhammad Iqbal tahun 1928 yang menggagas rekonstruksi pemikiran Islam di awal abad XX.
Bila dirunut dari awal, berdasarkan kronologis mainstream Islamisasi Ilmu, biasanya diukur dari keresahan para intelektual di awal abad XX, yang menurut Al-Faruqi dilakukan oleh para ”guru paling terkemuka” yaitu Muhammad Abduh dan Muhammad Iqbal[1] (semoga Allah selalu memberkati dan memberikan tempat yang sempurna di sisi-Nya). Terutama Iqbal dalam bukunya yang sangat revolusioner, berjudul ”The Reconstruction of Religious Thought in Islam”[2] yang merupakan kumpulan ceramah-ceramah filosofis beliau. Enam ceramah dilakukan Iqbal di Madras dan 1 ceramah dilakukan di Inggris selama tahun 1928.. Menurut Wan Daud (2003, 389) pikiran-pikiran filosofis Iqbal merupakan pikiran yang mendahului jamannya. Fazlur Rahman menyebut Iqbal sebagai seorang Tasawuf Positif.

2. ISMA’IL RAJI AL FARUQI

Islamisasi Ilmu sendiri secara formal-linguistik biasanya ditujukan pada Ismail Raji Al Faruqi. Menurut Al-Faruqi (1995), Islamisasi Pengetahuan sebenarnya merupakan satu tugas yang serupa sifatnya dengan tugas yang pernah dimainkan oleh nenek moyang kita yang mencerna ilmu zaman mereka dan mewariskan kepada kita peradaban dan kebudayaan Islam, walaupun ruang lingkupnya kini lebih luas. Pengertian Islamisasi Pengetahuan bagi Al-Faruqi adalah penguasaan semua disiplin Modern dengan sempurna, melakukan integrasi dalam utuhan warisan Islam dengan eliminasi, perubahan, penafsiran kembali dan penyesuaian terhadap komponen-komponen pandangan dunia Islam dan menetapkan nilai-nilainya (Al Faruqi 1995, 34-35).
Islamisasi Ilmu harus merujuk pada tiga sumbu Tawhid, yaitu kesatuan pengetahuan, kesatuan hidup dan kesatuan sejarah. Kesatuan pengetahuan berkaitan dengan tidak ada lagi pemisahan pengetahuan rasional (aqli) dan tidak rasional (naqli). Kesatuan hidup berkaitan dengan semua pengetahuan yang harus mengacu pada tujuan penciptaan, yang berdampak lanjutan pada tidak bebasnya pengetahuan dari nilai, yaitu nilai Ketuhanan. Kesatuan sejarah berkaitan kesatuan disiplin yang harus mengarah sifat keuumatan dan mengabdi pada tujuan-tujuan ummah di dalam sejarah.
Tiga prinsip kesatuan, dengan demikian tidak lagi melakukan pembagian pengetahuan dalam sains-sains yang bersifat individual maupun yang sosial, semua disiplin bersifat humanistis dan ummatis (Al Faruqi 1995, xii). Menurut Al Faruqi (1995, xii) untuk menjalankan tiga prinsip kesatuan tersebut diperlukan penjelasan teknis yang disebutnya sebagai Dua Belas Langkah Rencana Kerja Islamisasi Pengetahuan (lebih detil lihat Faruqi 1995). Inti dari Islamisasi adalah sintesa kreatif ilmu-ilmu Islam tradisional dan disiplin-disiplin ilmu Modern. Sintesa ini diharapkan Al-Faruqi memberikan solusi bagi permasalahan masyarakat muslim, yang digulirkan menjadi bentuk buku-buku daras dan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan realitas masyarakat muslim.
Langkah-langkah konkrit Al-Faruqi bukanlah sebuah model yang selesai. Banyak pengembangan dan kritik disampaikan, misalnya pengembangan yang dilakukan oleh International Institute of Islamic Thought (IIIT) yang didirikan sendiri oleh Faruqi. Atau bahkan kritik yang disampaikan oleh Sardar (1987), Al-Attas dan banyak lagi di Indonesia seperti Mahzar (2005) dan Kuntowijoyo (2004). Menurut saya apa yang dilakukan oleh Al Faruqi sebenarnya mirip dengan konsep koeksistensi (epistemologi berpasangan) atau epistemologi profetik dari Kuntowijoyo. Model yang agak berbeda adalah bentuk Islamisasi dari Al-Attas (Islamisasi Bahasa), Sardar (Islamisasi Sains dan Teknologi dalam konteks Peradaban) dan Mahzar (Islamisasi Teknologi).
Pengembangan tahapan Islamisasi Ilmu oleh Safi (1996) dari IIIT misalnya dengan meringkas Dua Belas Langkah Faruqi menjadi Tiga Langkah yang lebih umum. Sedangkan kritik Sardar (1987, 85) atas proyek dan langkah Islamisasi Faruqi, adalah pada pengabaian realitas epistemologis Barat yang membangun dunia modern saat ini. Proyek Islamisasi Faruqi seakan tidak melihat kekuatan epistemologi Barat yang mendominasi seluruh lini pengetahuan yang telah berkembang saat ini. Sardar (1987, 90) menegaskan bahwa yang paling penting sebelum dilakukan proses praktis seperti Islamisasi model Faruqi adalah melakukan perubahan epistemologis Barat terlebih dahulu (Sardar 1987, 85-106).

3. SYED MUHAMMAD NAQUIB AL ATTAS

Wan Daud (2003), murid Syed Muhammad Naquib Al Attas, menganggap bahwa Al Attas adalah source awal Islamisasi Ilmu berasal. Hal ini dibuktikan dengan surat menyurat yang dilakukan oleh Faruqi dan Al-Attas berkaitan dengan pemberdayaan keilmuan masyarakat muslim. Kritik Al-Attas terhadap Islamisasi yang dilakukan Faruqi, bahwa Faruqi hanya melakukan Islamisasi ilmu kontemporer saja, dan tidak melakukan rekonstruksi atas ilmu (disebut Al Attas sebagai Turath Islamyy) (Hashim 2005). Proses Islamisasi harus melakukan dua langkah utama, yaitu proses verifikasi dan proses penyerapan dengan batasan-batasan tertentu. Proses Islamisasi adalah proses sintesis seperti dilakukan Faruqi. Sintesa dapat dilakukan ketika konsep-konsep Barat telah disaring dan direduksi unsur-unsurnya. Yang paling penting, lanjut Al-Attas, Islamisasi Al Faruqi mengecilkan peran tassawuf. Bagi Al-Attas, tassawuf adalah cara yang harus pula dilakukan untuk menyelamatkan manusia dari cengkeraman empirisme, pragmatisme, materialisme dan rasionalisme sempit yang merupakan sumber utama sains modern. Masuknya konsep tassawuf menurut Al-Attas akan memberi arah yang benar pada kesatuan akal, jiwa, intuisi dan spiritualitas.
Islamisasi Ilmu, menurut Sardar (1987, 67) merupakan bagian dari bangunan Peradaban Islam yang pada hakikatnya adalah proses penguraian pandangan dunia Islam secara teoritis sekaligus praktis, masing-masing menunjang satu sama lainnya, teori membentuk praktik dan perilaku, dan praktik memperbaiki teori. Pembangunan kembali bukan hanya tugas pribadi-pribadi tetapi merupakan tugas kelompok yang memerlukan usaha banyak sarjana dengan latar belakang dan disiplin ilmu berbeda-beda, semuanya memusatkan perhatian dan bakat mereka pada usaha interdisipliner untuk membangun kembali Peradaban. Usaha peradaban adalah usaha pencarian global yang harus mencakup seluruh unsur pemikiran dan tindakan ummah. Tetapi setiap langkah menuju masa depan memerlukan penguraian lebih jauh atas pandangan dunia (world view/paradigm) Islam, suatu kebutuhan akan prinsip ijtihad yang dinamis yang memungkinkan peradaban Muslim untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang terus berubah. Mulai dari struktur politik dan sosial, ekonomi, lingkungan, sains dan teknologi yang semuanya berinduk pada pandangan dunia yang utuh, Pandangan Dunia Islam. Ciri unik pandangan dunia Islam adalah bahwa dia mengetengahkan suatu pandangan interaktif dan terpadu yang diikat oleh nilai utama, Tawhid.

4. HOS TJOKROAMINOTO: AWAL ISLAMISASI?

Hadji Oemar Said Tjokroaminoto lahir di Ponorogo, tanggal 6 Agustus 1882, meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 1934, dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Pekuncen, Yogyakarta. Tjokroaminoto biasanya hanya dikenal sebagai politikus dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Beliau dapat dianggap sebagai ilmuwan otodidak yang banyak mempengaruhi pemikiran para tokoh kemerdekaan seperti Semaun yang sosialis, Soekarno yang nasionalis, dan Kartosuwiryo yang agamis.
Sarekat Dagang Indonesia (SDI) muncul tahun 1905 dari tokoh awalnya H. Samanhudi dan menjadi besar berkat sentuhan tangan HOS Tjokroaminoto tahun 1913 (Gonggong 1985). HOS Tjokroaminoto dalam perjalanan sejarahnya telah mendistribusikan pemikiran model bisnis (baik praktik, konseptual sampai politik) Islam versi Indonesia dari semangat komunitas SDI. SDI memang menjalankan mekanisme yang mirip dengan gagasan Ekonomi Islam awal dari Muhammad saw.
Anggota SDI awal didominasi para produsen sekaligus pedagang dengan semangat Islamnya mempertahankan gaya bisnisnya dari tekanan Belanda melalui subordinasinya, yaitu para pedagang Cina (Noer 1996). Konsep ekonomi khas SDI dapat dilihat dari pemikiran Tjokroaminoto dalam buku fenomenalnya, Islam dan Sosialisme yang terbit tahun 1925. Bila dilihat dari waktu terbitnya buku ini jelas sekali apa yang dilakukan oleh Tjokroaminoto mendahului apa yang dilakukan Faruqi dan Al-Attas, bahkan Iqbal sekalipun.
Beberapa pemikiran utama Tjokroaminoto dengan tekanan konsep ekonomi dan sosial Islam seperti dijelaskan sendiri oleh beliau (Tjokroaminoto 1950, 17):
Hanya Islam itu saja agama yang mencampurkan perkara lahir dengan perkara batin. Islam memberi aturan untuk pedoman bagi perikehidupan batin dan juga pedoman bagi pergaulan hidup bersama, bagi perkara-perkara politik, pemerintahan negeri, militer, kehakiman dan perdagangan dunia.

Penolakannya terhadap prinsip sosialisme yang materialistik telah menempatkan Tjokroaminoto sebagai salah satu pemikir Indonesia paling awal dengan proses Islamisasi Ilmu, yaitu Islamisasi konsep Sosialisme Marxist[3]. Statemen yang jelas-jelas memberikan stimulasi awal bagi Tjokroaminoto untuk melakukan Islamisasi konsep atau paham Sosialisme (Tjokroaminoto 1950, 17-23):
Saya tidak bisa menutup pendahuluan ini, kalau lebih dulu saja belum menguraikan sosialisme yang pada dewasa ini umumnya dipeluk oleh kaum Sosialis dan juga oleh kaum Communist di negeri-negeri Barat, yaitu yang lumrahnya dosebut wefenschappeliik socialisme (socialisme berdasar pengetahuan) atau disebut Marxisme namanya. Maksudnya uraian ini ialah buat menunjukkan, bahwa kita orang Islam tidak boleh dan tidak dapat menerima segenapnya wefenschappeliik socialisme pelajarannya Karl Marx itu. Meskipun wefenschappeliik socialisme menampak dan mengakui dirinya satu peraturan tentang urusan harta benda (economisch stelsel), tetapi sesungguhnya Marxisme itu sama sekali berdiri di atas dasar cita-cita semata-mata beralasan perkara hikmah belaka (wrisgeerige basis)... Agaknya kita tidak tersesat kalau kita mengatakan bukan saja historisch materialisme itu mungkir kepada Allah, tetapi historisch materialisme juga ber-Tuhankan benda disini tidak berarti: senang atau cinta kepada benda, tetapi berarti perkataan yang sebenarnya: benda dijadikannya Tuhan, daripada paham ini diterangkan, bahwa benda itu asalnya segala sesuatu, asalnya sifat asalnya perasaan dan asalnya hidup yang lebih tinggi. Mungkir kepada Allah, dan ber-Tuhankan benda!

Berdasarkan kesalahan ontologis dan epistemologis Materialisme Historis Marxis itulah kemudian Tjokroaminoto melakukan Islamisasi ajaran Sosialisme Marxis, yaitu yang disebutnya dengan Sosialisme Cara Islam. Sosialisme Cara Islam bertujuan untuk melaksanakan kedamaian dan keselamatan berdasarkan pada tafsir kata Islam yang memiliki 4 makna utama, yaitu:
1. Aslama, maknanya ketundukan. Ketundukan harus diiutamakan kepada Allah, kepada Rasul dan Para nabi serta kepada pemimpin Islam.
2. Salima, maknanya keselamatan. Kesematan di dunia dan akherat apabila setiap muslim menjalankan ajaran Islam secara sungguh-sungguh.
3. Salmi, maknanya kerukunan. Kerukunan harus dilaksanakan dan diimplementasikan di antara sesama Muslim.
4. Sulami, maknanya tangga. Setiap muslim yang menjalankan ajarannya dengan sungguh-sungguh haruslah melalui tingkatan-tingkatan yang bermakna keselarasan dunia dan akhirat sebagai simbol menuju derajat kesempurnaan hidup.
Berdasarkan 4 makna Islam itulah Tjokroaminoto kemudian menggagas Dua Prinsip Utama Sosialisme Cara Islam, yaitu Kedermawanan Islami dan Persaudaraan Islam (Tjokroaminoto 1950, 28-32). Kedermawanan Islami sebagai prinsip bukanlah melakukan sedekah sebagai kebajikan semata, tetapi sedekah adalah kewajiban untuk meraih cinta Allah. Kedermawanan untuk meraih cinta Allah akan berdampak pada tiga hal. Pertama, menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi untuk mencapai Keridhaan Allah. Kedua, zakat sebagai dasar bagi distribusi dan pemerataan kekayaan untuk seluruh masyarakat. Ketiga, kemiskinan dunia bukanlah kehinaan, tetapi kejahatan dunia adalah kehinaan. Prinsip kedua, yaitu Persaudaraan Islam, menekankan persaudaraan yang dibangun bukan dibangun berdasarkan pada suku, warna kulit, ras, kekayaan atau lainnya, tetapi berdasar pada ketakwaan.

5. CATATAN AKHIR

Tak dapat dipungkiri, gagasan orisinil HOS Tjokroaminoto mengenai Sosialisme Cara Islam yang diluncurkan pada bulan Nopember tahun 1924 adalah warisan tak ternilai bagi masyarakat intelektual muslim Indonesia bahkan dunia Muslim secara umum. HOS Tjokroaminoto adalah sosok pejuang, politikus sekaligus ilmuwan. Obor perjuangan yang utuh sebagai seorang Muslim sederhana, Raja Tanpa Mahkota, Ratu Adil bagi wong cilik. Hormat Selalu untukmu Pak Tjokro. Ya Allah ampunilah dosa-dosanya, berilah ruang di sisiMu bersama para Mujahid sepanjang jaman. Amin.

Footnote

[1] Sering dijadikan pijakan awal Islamisasi Ilmu di awal abad 20 dalam tataran filosofis
[2] Buku ini telah diterjemahkan pertama kali dalam bahasa Indonesia dengan judul “Membangun Kembali Pikiran Agama dalam Islam” oleh Penerbit Tintamas Jakarta tahun 1966.
[3] Tanggungjawab intelektual Tjokroaminoto untuk melakukan Islamisasi Konsep Sosialisme Marxis sebenarnya tidak lepas dari realitas sosial politik waktu itu. Sarekat Islam waktu itu sebagai gerakan perlawanan untuk kemerdekaan Indonesia telah mulai disusupi gerakan komunis-marxis. Gerakan komunis-marxis menampakkan kekuatannya secara formal saat berlangsungnya Kongres Nasional SI ke-3 di Surabaya pada tanggal 29 September – 6 Oktober 1918. Gerakan yang nantinya menjadi sempalan dan dinamakan SI-Merah itu dimotori oleh Semaun, ketua SI Cabang Semarang yang juga ketua ISDV (partai komunis pimpinan Snevliet) di Semarang.

REFERENSI

Al-Faruqi, Ismail Raji. 1995. Islamisasi Pengetahuan. Terjemahan. Penerbit Pustaka. Bandung

Gonggong, Anhar. 1985. HOS. Tjokroaminoto. Depdikbud. Jakarta

Hashim, Rosnani. 2005. Gagasan Islamisasi Ilmu Pengetahuan Kontemporer: Sejarah, Perkembangan dan Arah Tujuan. ISLAMIA. II (6), Juli-September. hal. 29-45.

Noer, Deliar. 1996. Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942. Terjemahan. Cetakan Kedelapan. LP3ES. Jakarta.

Sardar, Ziauddin. 1987. Masa Depan Islam. Terjemahan. Penerbit Pustaka. Bandung.

Tjokroaminoto, HOS. 1950. Islam dan Socialisme. Edisi Cetak Ulang oleh Anwar Tjokroaminoto dan Harsono Tjokroaminoto. Jakarta.

Wan Daud, Wan Mohd Nor. 2003. Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al-Attas. Terjemahan. Penerbit Mizan. Bandung.

HABITUS CULTUURSTELSEL RAKYAT: PESAN UNTUK RUU UMKM

2007-09-20T15:21:00.000+07:00

Pendahuluan

Di tengah-tengah terjadinya gelombang besar neoliberalism (lewat liberalisasi dan deregulasi pro pasar) sebagai puncak dari pelaksanaan 10 kebijakan Washington Consencus tahun 1989, permasalahan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia atau sekarang definisinya menjadi “garis linier menurun” disebut Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), tak kunjung selesai dibicarakan, didiskusikan, “direkayasa”, diupayakan penguatannya, bahkan - sampai yang katanya - “diposisikan” sebagai salah satu tiang utama perekonomian nasional.
Pendekatan penguatan UKM/UMKM (yang semuanya masuk dalam UU No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil maupun draft RUU UMKM) dilakukan mulai dari akademik (penelitian, pelatihan, seminar-seminar, sosialisasi teknologi), pemberdayaan (akses pembiayaan, peluang usaha, kemitraan, pemasaran, dll), regulatif (legislasi dan perundang-undangan), kebijakan publik (pembentukan kementrian khusus di pemerintahan pusat sampai dinas di kota/kabupaten, pembentukan lembaga-lembaga profesi), sosiologis (pendampingan formal dan informal), behavior (perubahan perilaku usaha, profesionalisme). Bahkan sampai pada pendekatan sinergis-konstruktif (program nasional Jaring Pengaman Nasional, pengentasan kemiskinan, Pembentukan Lembaga Penjaminan, Pembentukan UKM-UKM Center daerah sampai nasional).
Hasilnya, UKM dari tahun ke tahun jumlahnya naik, dari 40 juta tahun 2001 menjadi 44 juta tahun 2007. Kontribusinya pada PDB makin menurun, dari 41,07% tahun 2003 menjadi 40,36% tahun 2004. Berbeda dengan Usaha Besar, yang jumlahnya relative tetap, yaitu sekitar 2500 perusahaan. Tetapi kontribusinya pada PDB selalu meningkat dari tahun ke tahun, dari 43,33% tahun 2003 menjadi 44,12%. L

Ekonomi Rakyat vs UMKM

Perdebatan mengenai kedudukan UMKM di Indonesia atau dalam konteks Ekonomi Pancasila saat ini berada pada “persimpangan jalan” implementasi pasal 33 UUD 1945. Turunannya bisa berbentuk Ekonomi Pancasila versi Kementrian Koperasi dan UMKM, atau Ekonomi Kerakyatan/Koperasi versi Hatta dan para penerusnya. Bagi pendukung gerakan ini UKM adalah istilah Bank Dunia dan IMF, terjemahan dari Small and Medium Enterprises. UKM secara implisit kata Mubyarto (2002) adalah representasi kooptasi globalisasi dan neoliberalisme untuk mematikan ekonomi rakyat.
Istilah ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi menurut para pendukungnya bukanlah kooptasi dan pengkerdilan usaha mayoritas rakyat Indonesia, tetapi merupakan kegiatan produksi dan konsumsi yang dilakukan oleh semua warga masyarakat dan untuk warga masyarakat, sedangkan pengelolaannya dibawah pimpinan dan pengawasan anggota masyarakat sendiri (Mubyarto, 2002).

Habitus dan Doxa Cultuurstelsel dalam Jiwa UMKM

Apakah memang benar kata Pierre Bourdieu bahwa setiap manusia dan realitas sosial dipengaruhi oleh Habitus? Menurut Bourdieu setiap individu dalam realitas (practice) tidak semata-mata menjalankan produk sosial tetapi juga dipengaruhi kerangka pikir dan menterjemah dalam perilaku individu (Bourdieu dan Wacquant, 1992). Habitus dapat dikatakan sebagai “blinkering perception of reality” (Fowler 1997 dalam Wainwright 2000, 10). Artinya, habitus lanjut Takwin (2005, xviii-xix) habitus merupakan hasil pembelajaran lewat pengalaman, aktivitas bermain dan pendidikan masyarakat dalam arti luas. Pembelajaran terjadi secara halus (disebut doxa oleh Bourdieu), tidak disadari dan tampil sebagai hal wajar, sehingga seolah-olah sesuatu yang alamiah, seakan-akan terberi oleh alam.
Ketika tesis Sritua Arif (1995) benar bahwa masyarakat Indonesia telah terkooptasi secara “turun-temurun” oleh budaya cultuurstelsel Belanda selama 350 tahun, maka menjadi logislah kita semua masih senang didominasi oleh gerakan “tanam paksa” Neoliberal. Cultuurstelsel telah menjadi habitus rakyat Indonesia lewat doxa kapitalisme, Neoliberalisme Ekonomi. Ekonomi Rakyat sebagai idealisme perekonomian Hatta ternyata pula telah tergerus oleh doxa Neoliberalisme Ekonomi. Neoliberalisme Ekonomi bahkan telah menjadi (dikatakan oleh Bourdieu) sebagai symbolic violence, kejahatan simbolis dari doxa.
Bentuk konkrit habitus cultuurstelsel, Usaha Besar harus menjadi pusat kendali dari trickle down effect dalam bursa efek, mega-industri sampai oligopoli pasar nasional. Sedangkan UMKM yang 99% hanyalah menjadi tiang penopang ekonomi (dan sesungguhnya pula hanya sebagai pelengkap penderita) dalam bentuk subordinasi untuk Usaha Besar. Itulah yang terpotret dalam jiwa RUU UMKM kita. Definisi UMKM telah menjadi Habitus rakyat Indonesia, lewat doxa kapitalisme untuk menggeser “hati nurani” pasal 33 UUD 1945.

Ekonomi Rakyat “Baru”?

Mementingkan akses pendanaan, pemasaran, kuota, hak atas saham milik BUMN bagi Koperasi dan UMKM, redistribusi aset kalau perlu, pemberdayaan diri, pemberdayaan sosial, teknologi, pelatihan, dan bentuk-bentuk materi-egoistik memang dapat bermanfaat bagi penguatan ekonomi rakyat atau Koperasi dan UMKM. Tetapi perlu diingat bahwa Pasal 33 UUD 1945 tidak dapat dibaca hanya sebagai salah satu penggalan kepentingan ekonomi masyarakat Indonesia. Kemakmuran ekonomi masyarakat bukan hanya perwujudan pasal 33 UUD 1945. Pasal 33 hanyalah salah satu bagian dari seluruh kehendak rakyat Indonesia yang holistik yaitu menginginkan kesejahteraan sosial, ekonomi, politik, budaya, lahir dan batin, serta mewujudkan harkat martabat manusia berke-Tuhan-an.
Menjadi benarlah pesan HOS Tjokroaminoto: “keluar dari kapitalisme menuju sosialisme tidaklah berguna, karena keduanya masih menuhankan benda. Ekonomi yang benar adalah ekonomi untuk rakyat, ekonomi berorientasi kebersamaan, bermoral, memiliki tanggung jawab sosial dan paling penting tanggungjawab pada Tuhan.” Tetapi, religiusitas ekonomi rakyat bukanlah religiusitas gaya spiritual company yang menggunakan spiritualitas untuk kepentingan keuntungan ekonomi atau apapunlah. Ekonomi rakyat haruslah utuh dan kokoh bersandar pada kepentingan jangka panjang, Jalan Tuhan. Insya Allah.

Singosari, 6 September 2007, menjelang Ramadhan.

Assalamu'alaikum

2007-08-14T10:49:00.000+07:00

Rekan-rekan penggiat Akuntansi Islam atau katakanlah Akuntansi Syari'ah, selamat datang di blog sederhana dari saya. Memang, blognya masih ikut setting google :), ga papa lah, yang penting substansi akuntansi yang ada di dalam blog ini, sebagai bagian dari keikutsertaan saya dalam membincangkan akuntansi dalam perspektif Islam. Bincang-bincang di blog ini juga tidak mau dibatasi dengan materi akuntansi dalam perspektif Islam, mungkin juga akuntansi dalam berbagai perspektif lain bisa didiskusikan di sini, baik yang konvensional, yang baru, maupun yang tidak masuk dalam kotak perspektif mana-mana. Mau nimbrung mengenai materi lain juga boleh, misalnya Sains/Ilmu, pendidikan, peradaban, Islam, Politik atau apalah... terserah. Asal menjaga kaidah-kaidah kesopanan dan toleransi serta asah intelektual yang dewasa. Syaratnya, di sini hanya memerlukan rasionalisasi, argumentasi dan kesopanan berdiskusi. Tata tulisan juga tidak perlu kaku, apakah harus mematuhi kaidah bahasa SPOK atau mematuhi, monggo aja, mau pake apa asal bisa memberikan penjelasan.

Sebagai pemancing, dalam blog ini akan saya posting kan beberapa artikel saya sendiri mengenai berbagai hal, mulai dari peradaban, sains, pendidikan , akuntansi, dan lain-lain. silakan download dan gunakan artikel untuk pengembangan keilmuan.

Selanjutnya silakan menikmati...

billahittaufiq wal hidayah,